Pembatasan Konstitusional Kewenangan MPR

"Garuda Pancasila with the motto Bhinneka...

Image via Wikipedia

Pembatasan Konstitusional Terhadap Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Untuk Mengubah Undang-Undang Dasar Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Oleh:

Budiman N.P.D.S

L3F01013

ARTIKEL DISERTASI

Program Pascasarjana

Universitas Padjadjaran

Bandung

2007

A.Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan kemunculan gerakan reformasi[1] beberapa tahun yang lalu,banyakpihak, termasuk para pakar Hukum Tata Negara, mengusulkan perubahan bahkan pergantian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Gerakan reformasi memang menghendaki perubahan di segala bidang termasuk hukum. Dalam hal reformasi hukum tidak mungkin dilakukan tanpa perubahan konstitusi (constitutional reform).[2]

Salah seorang di antara pengusul itu, Harun Al Rasid,[3] bahkan berpendapat reformasi konstitusi adalah prioritas pertama yang harus dituntut oleh Angkatan Pembaruan 98 untuk menghadapi era globalisasi dan tantangan abad ke-21[4] danharuslebih dulu diawali dengan penetapan sebelum diadakah perubahan.

Pengertian reformasi menyangkut empat aspek.[5] Pertama, reformasi mengandung pertalian adanya inovasi dan transformasi. Kedua, kesuksesan reformasi membutuhkan perubahan yang sistematik dan dalam kerangka yang luas, dan perubahan tersebut harus dengan cara hati-hati dan direncanakan. Ketiga, tujuan reformasi adalah untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Keempat, reformasi haruslah dapat menanggulangi pembahan-perubahan lingkungan. Dengan demikian ruang lingkup reformasi tidak terbatas pada proses dan prosedur tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku.

Menurut Jimly Asshiddiqie,[6] UUD Tahun 1945 yang disahkan berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia yang dimaksudkan –seperti diistilahkan sendiri oleh Soekarno- ‘UUD Kilat’, ‘Revolutie Grondwet’[7], sebagai Undang-Undang Dasar yang bersifat sementara. Oleh karena itu, UUD 1945 dapat diubah bahkan kalau perlu dapat diganti dengan Undang-Undang Dasar baru.

Mengenai Undang-Undang Dasar baru Iwa Kusuma Sumantri antara lain berpendapat bahwaselain itupun cara UUD 1945 dibuat berlaku kembali yakni dengan Dekrtit Presiden 5 Juli 1959 saja, bukanlah cara yang tidak dapat diganggu gugat. Inilah sebab-sebab utama maka perlulah sekarang dimulai dengan membuat Konstitusi Baru.[8]

Berbeda dengan beberapa pendapat di atas, Sri Soemantri, Ateng Syafrudin, JCT Simorangkir,Yusril Ihza Mahendra dan beberapa pakar Hukum Tata Negara lain berpendapat bahwa UUD 1945 sudah bersifat tetap. Oleh sebab itu, MPR tidak perlu lagi melakukan penetapan UUD 1945 melainkan dapat langsung melakukan perubahan. Pendapat yang mempersoalkan kesementaraan UUD 1945 perlu disampaikan secara hati-hati terutama jika disampaikan secara luas melalui media massa agar tidak menimbulkan keraguan masyarakat Indonesia dalam bernegara. Bahkan diskusi yang dilakukan secara terbuka mengenai topik ini semestinya tidak dilakukan lagi kecuali dalam rangka pengkajian akademik di kampus.

Menurut Ateng Syafrudin,[9] pihak yang berpendapatUUD 1945 belumditetapkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum tidak konsekuen. Jika konsekuen, segala perbuatan pemerintah yang berdasarkan UUD 1945 harus ditolak karena tidak sah. Penolakan ini mempunyai berbagai konsekuensi, sebagai contoh, surat keputusanpengangkatan sebagai pegawai negeri sipil atau guru besar yang belum menganggap UUD 1945 sah menjadi otomatis tidak sah.

Perdebatan lain yang muncul pada masa reformasi menyangkutkedudukan Penjelasan UUD 1945. Mengenai hal ini Rukmana Amanwinata menyatakan sebagai berikut:

Keberadaan bagian yang ketiga inilah, yaitu bagian Penjelasan, yang digaduhkan dan menjadi wacana perdebatan para pakar dewasa ini. Perdebatan pandangan tersebut dapat dipahami, mengingat bahwa bagian Penjelasan ini muncul kemudian yaitu setelah UUD 1945 itu disiarkan dalam Berita Republik Indonesia tersebut serta yang dijumpai di dalam Penerbitan Khusus Departemen Penerangan Republik Indonesia No.48 Tahun 1959.[10]

Sementara itu, menurut I Gde Pantja Astawa[11] paling tidak ada tiga alasan utama yang dapat diidentifikasikan sehingga UUD 1945 perlu diubah, yaitu: Pertama, berangkat dari pemaknaan reformasi yang antara lain diartikan sebagai constitutional reform dan cultural reform sehingga berbicara reformasi berarti mereformasi atau memperbaharui konstitusi atau Undang-Undang Dasar dan kultur.

Kedua, didasarkan pada pandangan yang menilai UUD 1945 memiliki watak yang sentralistik, terutama memberi atau membuka peluang ke arah sentralisasi kekuasaan pada eksekutif atau Presiden, sehingga siapapun yang menjadi Presiden akan mengulangi kecenderungan yang sama dengan 2 Presiden terdahulu yang dinilai (bertindak) otoriter. Karena itu untuk menghindari timbulnya kembali kesalahan yang sama, maka sumber penyebabnya harus diperbaiki, dan itu berarti perubahan Undang-Undang Dasar menjadi suatu keniscayaan.

Ketiga, hampir sama dengan alasan yang kedua, ada pendapat yang menilai bahwa UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar yang bersifat fasis, dengan menunjuk pada salah seorang arsitek yang merancang bangun UUD 1945 yaitu Soepomo yang dinilai menularkan pikiran-pikiran fasis melalui faham integralistiknya. Pandangan yang menilai UUD 1945 bernuansa fasis berangkat dari pertimbangan bahwa, pertama, ketika UUD 1945 disusun, jelas berada di bawah naungan dan tekanan fasisme Jepang. Kedua, Soepomo salah seorang arsitek UUD 1945 pernah mengenyam pendidikan di Jepang dan bahkan dalam kurun waktu tertentu menjadi dosen tamu (guest lecture) di Jepang, sehingga alam pikiran fasisme Jepang yang dibawa oleh Soepomo itu demikian sarat mewarnai UUD 1945, sewaktu dia terlibat dalam penyusunan UUD 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ternyata telah memperhatikan berbagai pendapat yang menghendaki perubahan UUD 1945. Pada tanggal 19 Oktober 1999 MPR mengeluarkan Perubahan Pertama UUD 1945. Melalui Perubahan Pertama telah diubah sembilan pasal UUD 1945. Mengingat UUD 1945 hanya terdiri dari tiga puluh tujuh pasal, perubahan ini dapat dikatakan cukup banyak karena mencakup hampir seperempat bagian.

Perubahan terhadap UUD 1945 sejak semula memang dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 yang sebelum diubah berbunyi sebagai berikut.

(1)Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.

(2)Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota yang hadir.

Di dalam Pasal 37 UUD 1945 ini menurut Sri Soemantri dikandung tiga norma, yaitu:

1.Bahwa wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar ada pada MPR sebagai Lembaga Negara Tertinggi;

2.Bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar korum yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya adalah 2/3 dari seluruh jumlah anggota MPR;

3.Bahwa putusan tentang perubahan Undang-Undang Dasar adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR yang hadir.[12]

Dalam ketentuan di atas tidak ditemukan ketentuan yang secara sengaja mengatur tentang pembatasanperubahan Undang-Undang Dasar. Menurut Sri Soemantri[13] tidak diaturnya masalah pembatasan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebabkan timbulnya persoalan tentang dapat diubah atau tidaknya bentuk pemerintahan, bentuk negara, Pasal 29 ayat (2), dan terutama Pembukaan UUD 1945.Adapun alasan yang dikemukakan Sri Soemantri sehubungan dengan pendapat itu adalah:

1)Masalah bentuk pemerintahan dan bentuk negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah pergerakan nasional Indonesia. Baik “republik” sebagai bentuk pemerintahan, maupun “negara kesatuan” sebagai bentuk negara adalah bagian-bagian dari tujuan untuk mencapai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia.

2)Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 memuat pengaturan masalah agama dan kepercayaan yang merupakan hasil musyawarah antara golongan Islam dan golongan kebangsaan.

3)Pembukaan UUD 1945 yang antara lain berisi dasar negara Pancasila berasal dari Piagam Jakarta dan merupakan hasil musyawarah juga antara golongan Islam dan golongan kebangsaan.[14]

Demikian pula menurut Notonagoro[15] tidak semua ketentuan UUD 1945 boleh diubah. Dia menghubungkan perubahan UUD 1945 dengan syarat-syarat staatsfundamentalnorm sehingga diperoleh bagian yang tidak boleh diubah. Ketentuan UUD 1945 yang memenuhi syarat-syarat staatsfundamentalnorm adalah Pembukaan sehingga tidak boleh diubah oleh siapapun dan dengan jalan apapun termasuk MPR hasil pemilihan umum sebab perubahan terhadap Pembukaan UUD 1945 berarti pembubaran negara terutama mengingat keberadaan Pancasila di alinea keempat..

Kalau inti-isi daripada Pembukaan bagian keempat disimpulkan dalam hubungan kesatuan dan tingkat kedudukan dari unsur yang satu terhadap yang lain, maka Pancasila merupakan asas kerohanian (filsafat, pendirian dan pandangan hidup), yang menjadi basis[16] bagi asas kenegaraan (politik) berupa bentuk Republik yang berkedaulatan rakyat. Kedua-duanya menjadi basis bagi penyelenggaraan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang dicantumkan dalam peraturan pokok hukum positif termuat dalam suatu Undang-Undang Dasar. Adapun selanjutnyadi atas Undang-Undang Dasar sebagai basis berdiri bentuk susunan pemerintahan dan seluruh peraturan hukum positif, yang mencakup segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam kesatuan pertalian hidup bersama, kekeluargaan dan gotong royong, untuk kebahagiaannya nasional dan internasional, baik rohani maupun jasmani.[17]

Dari uraian Notonagoro di atas dapat diketahui kalau Pancasila yang dimuat dalam Pembukaan merupakan basis perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, bentuk republik dari negara yang didirikan bangsa Indonesia, susunan pemerintahan, dan seluruh peraturan positif yang mencakup segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena negara kesatuan republik Indonesia didirikan di atas basis yang dimuat dalam Pembukaan maka dapat diterima pendapat bahwa negara akan runtuh atau bubar jika basis pendirian negara itu diubah terlebih dihilangkan.[18]

Melalui Perubahan Keempat, Pasal 37 UUD 1945 telah diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut.

(1)Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(2)Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

(3)Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(4)Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(5)Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan RepublikIndonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Ketentuan Pasal 37 ayat (5) merupakan suatu pembatasan secara tegasterhadap materi muatan perubahan UUD 1945. Ketentuan mengenai pembatasan materimuatan perubahan Undang-Undang Dasar merupakan materi muatan baru sebab sebelum Perubahan Keempat belum tercantum dalam UUD 1945. Walapun dalam UUD 1945 merupakan sesuatu yang baru tetapi sebenarnyapencatuman ketentuan tentang pembatasan perubahan dalam sebuah Undang-Undang Dasar sudah biasa, sebab sudah ada beberapa negara lain yang memilikiketentuan seperti ini, antara lain Perancis dan Republik Federasi Jerman.

Di Indonesia sendiripernah diupayakan pembatasan perubahan Undang-Undang Dasar, tetapidiatur di luar UUD 1945, seperti melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia (MPRS)No.XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas timbullah permasalahan pokok: Bagaimanakah pembatasan terhadap perubahan UUD 1945.

B.Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari uraian dan permasalahan yang telah dikemukakan di dalam latar belakang maka untuk penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1.Hal apakah yang dapat dijadikan sebagai dasar pembatasan konstitusional terhadap kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengubah Undang-Undang Dasar?

2.Bagaimanakah pembatasan konstitusional terhadap kewenangan Majelis Permusyawaratn Rakyat untuk mengubah Undang-Undang Dasar diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945?

C.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah menemukan konsep tentang pembatasan konstitusional terhadap kewenangan MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Berdasarkan konsep tersebut, selanjutnya diharapkan dapat:

1.Ditemukan tolok ukur tentang pembatasan konstitutional terhadap kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengubah Undang-Undang Dasar.

2.Ditemukan/ditentukan pengaturan yang tepat dalam UUD 1945 tentang pembatasan konstitusional terhadap kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengubah Undang-Undang Dasar.

D.Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritik maupun praktis. Secara teoritik, penelitian mengenai pembatasan konstitusional terhadap perubahan UUD 1945, diharapkan dapat membangun kerangka teori Hukum Tata Negara terutama Hukum Konstitusi[19] tentang pembatasan konstitusional terutama terhadap kewenangan MPR mengubah Undang-Undang Dasar.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung bagi para anggota MPR untuk menentukan cara pengaturan yang tepat dalam UUD 1945 untuk membatasi secara konstitusional kewenangan mengubah Undang-Undang Dasar.

E.Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakankonstitusionalismesebagai teori utama (grand theory). Kemudian untuk mendukung teori utama digunakankonsep negara hukumsebagai teori madya (middle range theory) danperubahan Undang-Undang Dasar sebagai teori aplikatif (applied theory). Konstitusionalisme, negara hukum, dan perubahan Undang-Undang Dasar digunakan sebagai dasar pemikiran karena ketiganyaberkaitan dengan pembatasan kekuasaan dalam negara. Hal ini sejalan dengan pendapatSri Soemantri[20] bahwa negara adalah organisasi kekuasaan. Dikatakan organisasi kekuasaan karena dalam setiap negara terdapat pusat-pusat kekuasaan, baik yang terdapat dalam supra struktur politik maupun infra struktur politik.

1.Konstitusionalisme

Konstitusionalisme merupakan pemikiran yang menghendaki pembatasan kekuasaan. Constitutionalism is a belief in imposition of restrains on government by means of a constitution.[21] Konstitusioalisme adalah suatu keyakinan yang menghendaki pembatasan terhadap pemerintah melalui sebuah konstitusi.

Menurut Carl J. Friedrich, konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.

“… a set of activities organized and operated on behalf of the people but subject to a series of restrains which attempt to ensure that the power which is needed for such governance is not abused by those who are calledupon to do the governing.” [22]

Menurut Mc Ilwan, ada dua unsur fundamental dari paham konstitusionalisme, yaitu batas-batas hukum terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang dan pertanggungjawaban politik sepenuhnya dari pemerintah kepada yang diperintah.[23] Senada dengan itu Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat, ide konstitusionalisme sebagaimana bertumbuh kembang di bumi aslinya, Eropa Barat, dapat dipulangkan ke dua esensi yakni:

Esensi pertama ialah konsep “negara hukum” (atau di negeri-negeri yang terpengaruh oleh sistem hukum Anglo Saxon disebut rule of law) yang menyatakan bahwa kewibawaan hukum secara universal mengatasi kekuasaan negara, dan sehubungan dengan itu hukum akan mengontrol politik (dan tidak sebaliknya). Esensi kedua ialah konsep hak-hak sipil warga negara yang menyatakan bahwa kebebasan warga negara dijamin oleh konstitusi dan kekuasaan negara pun akan dibatasi oleh konstitusi, dan kekuasaan itu pun hanya mungkin memperoleh legitimasinya dari konstitusi saja.[24]

Meskipun ide konstitusionalisme berasal dari Barat tetapi pada perkembangannya ternyata dapat diterima hampir di seluruh dunia.Pengaruh Barat yang sering dianggap tidak sesuai dengan masyarakat setempat sehingga dianggap sebagai pengaruh negatif tidak berlaku untuk ide konstitusionalisme.

Berdasarkan ide konstitusialime semua pemegang kekuasaan harus dibatasi.Tidak ada satu pihak atau lembagapun yang bolehmemiliki kekuasaan tanpa batas.Sebaliknya, setiap pemberian kekuasaan senantiasa perlu disertai dengan pembatasan kekuasaan.Dengan demikiaan pemikiran yang mengakui atau menghendaki keberadaan lembaga yang memiliki kekuasaan tanpa batas tidak sesuai dengan konstitusionalisme.

2.Negara Hukum

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan ini merupakan hasil dari Perubahan Ketiga UUD 1945. Sebelum Perubahan Ketiga tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan Indonesia sebagai negara hukum sehingga sering menimbulkan keraguan. Akan tetapi, melalui ketentuan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 itu Indonesiatelah secara tegas dinyatakan sebagai negara hukum.

Menurut Sudargo Gautama dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan. Negara tidak maha kuasa. Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum.[25]Sejalan dengan itu, Rukmana Amanwinata berpendapat bahwa dalam suatu Negara Hukum, negara harus tunduk kepada hukum dan berada di bawah hukum.

Dengan demikian, dalam suatu Negara Hukum, negara juga harus tunduk kepada hukum, negara berada di bawah hukum. Dalam suatu Negara Hukum, kekuasaan negara dibatasi dan ditentukan oleh hukum, demikian pula alat-alat perlengkapannya termasuk pemerintah harus bersumber dan berakar dalam hukum.[26]

Selain istilah negara hukum dikenal juga istilah rechtsstaat (konsep Eropa Kontinental) dan the rule of law (konsep Anglo-Saxon),Nomokrasi Islam, dan Socialist Legality.Bahkan untuk salah satu istilah masih mungkin mempunyai banyak arti, contoh rule of law. MenurutSunaryati Hartono,[27]rule of law dapat dipakai dalam arti formal (in the formal sense) dan dalam arti hakiki (ideological sense). Dalam arti formal, rule of law berarti “organised public power” atau kekuasaan yang terorganisir. Sedangkan dalam arti hakiki, rule of law berarti “menegakkan the rule of law” atau ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan hukum yang buruk.

Meskipun terdapat beberapa istilah dan asal-usul, tetapi menurut Azhary[28] secara formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan rechtsstaat ataupun rule of law, mengingat ketiga istilah tersebut mempunyai arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi. Adapun perbedaan di antara tiga istilah tersebutterletak pada arti materiil atau isi yang disebabkan oleh latar belakang sejarah dan pandangan hidup suatu bangsa.

3.Perubahan Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar adalah kumpulan asas-asas yang mana pengaturankekuasaan-keuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya diatur (a collection of principles according to which the powers of the government, the rights of governed, and the relation between the two are adjusted.)[29]

Semula Undang-Undang Dasar hanya dimaksudkan untuk membatasi wewenang penguasa, menjamin hak rakyat, dan mengatur pemerintahan. Selanjutnya, seiring dengan kebangkitan paham kebangsaan dan demokrasi, Undang-Undang Dasar juga menjadi alat rakyat mengkonsolidasikan kedudukan politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita. Itulah sebabnya pada zaman sekarang Undang-Undang Dasar tidak hanya memuat aturan hukum tetapi juga merumuskan atau menyimpulkan prinsip-prinsip hukum, haluan negara, dan patokan kebijaksanaan yang mengikat penguasa.

Menurut C.F Strong, Undang-Undang Dasar berisi tiga hal, yaitu: First, how the various agencies are organised; secondly, what power is entrusted to those agencies; and thirdly, in what manner such power is to be exercised.[30] Sedangkan menurut Hans Kelsen[31] materi muatan Undang-Undang Dasar meliputi:

a.Preamble

b.Determination of the contents of future statutes

c.Determination of the administrative and judicial function

d.The “unconstitutional” law

e.Constitutional prohibitions

f.Bill of rights

g.Guarantees of the constitution.

Berdasarkan pernyataan Hans Kelsen tersebut Rukmana Amanwinata[32] memberikan kesimpulan bahwa suatu konstitusi mengandung materi muatan tentang pembatasan-pembatasan konstitusional (constitutional prohibitions) dan perlindungan hak asasi manusia (bill of rights).

Secara umum Undang-Undang Dasar berisi tiga hal pokok, yaitu: Pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara; kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental; dan ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.[33]

Perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar mempunyai banyak arti. Amandemen tidak saja berarti “menjadi lain isi serta bunyi” ketentuan dalam UUD tetapi juga “mengandung sesuatu yang merupakan tambahan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang sebelumnya tidak terdapat di dalamnya”.[34] Dari berbagai pendapat yang dikemukakan para pakar paling tidak ada empat aspek perubahanUndang-Undang Dasar, yaitu:a. Prosedur perubahan; b. Mekanisme perubahan; c. Sistem perubahan; dand. Substansi perubahan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai keempat aspek tersebut.

a.Prosedur Perubahan Undang-Undang Dasar

Prosedur perubahan Undang-Undang Dasar berkaitan dengan lembaga yang berwenang melakukan perubahan, kuorum, dan pengambilan keputusan.C.F Strong[35] mengemukakan empat cara utama perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu:

(1)by the ordinary legislature but under certain restrictions

(2)by the people through a referendum

(3)by a majority of all the units of a federal state

(4)by a special convention

Menurut K.C Wheare[36] ada empat cara perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu melalui some primary forces, formal amendment, judicial interpretation, dan usage and conventions. Pembedaan cara perubahan Undang-Undang Dasaryang lebih sederhana disampaikan oleh Jellinek,[37] yaitu Verfassunganderung (perubahan Undang-Undang-Undang Dasar yang dilakukan dengan sengaja dan berdasarkan ketentuanyang dimuat dalam Undang-Undang Dasar) dan Verfassungwandlung (perubahan Undang-Undang Dasar dengan cara yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasarmelainkan melalui cara-cara istimewa seperti revolusi, coup d’etat, convention, dan lain-lain).

b.Mekanisme Perubahan Undang-Undang Dasar

Mekanisme perubahan Undang-Undang Dasarberkenaan dengan langkah-langkah dalam pelaksanaan perubahan. Persiapan perubahan Undang-Undang Dasar dilakukan sendiri oleh lembaga yang berwenang melakukan perubahan atau dapat didelegasikan kepada lembaga lain. Jika persiapan perubahan Undang-Undang Dasar dilakukan lembaga lain, maka lembaga yang berwenang melakukan perubahan hanya sekedar menetapkan atau mengesahkan.

c.Sistem Perubahan Undang-Undang Dasar

Sistem perubahan UUD dapat dilakukan melalui: 1. Pembaharuan naskah (perubahan dalam teks menyangkut hal-hal tertentu); 2. Pergantian naskah (materi perubahan cukup mendasar dan banyak); 3. Melalui naskah tambahan (annex atau adendum) menurut sistem Amandement Amerika Serikat.[38]

Menurutsistempertama, perubahan dilakukan langsung terhadap naskah Undang-Undang Dasar lama. Jika ada pasal-pasal Undang-Undang Dasar lama yang perlu diubah, perubahan akan langsung dilakukan terhadap pasal itu. Setelah perubahan akan berlakuUndang-Undang Dasar yang baru secara keseluruhan. Sementara itu, menurut sistem kedua, perubahan dilakukan dengan mengganti seluruh naskah sehingga akan ada sebuah naskah Undang-Undang Dasar ‘baru’.[39] Sedangkan menurut sistem ketiga, perubahan tidak dilakukan langsung terhadap Undang-Undang Dasar lama. Perubahan melalui sistem ini dilakukan melalui amandemen terhadap Undang-Undang Dasar lama.Kemudian amandemen ini dicantumkan di bagian belakang atau akhir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar lama. Dengan demikian walaupun telah diadakan perubahantetapi Undang-Undang Dasar lama tetap berlaku.

d.Substansi Perubahan Undang-Undang Dasar

Substansi perubahan Undang-Undang Dasar menyangkut hal-hal apa saja yang dapat diubah dan ahal-hal apa saja yang tidak dapat diubah atau harus terus-menerus dipertahankan.

Berbagai pendapat yang telah dikemukakan, terutama tentang prosedurperubahan Undang-Undang Dasar,terlihat bahwa secara keseluruhan tidak ada prosedur perubahan Undang-Undang Dasar yang begitu mudah. Prosedur perubahan yang dikemukakan justru membuat Undang-Undang Dasar menjadi tidak dapat begitu sajadiubah. Prosedur perubahan itu dimaksudkan untuk melindungi Undang-Undang Dasar. Hal itu sejalan dengan pendapat K.C Wheare berikut ini.

Speaking generally it would seem that the amending process in most modern Constitutions is aimed at safeguarding one or more of four objectives. The first is that the Constitution should be changed only with deliberation, and not lightly or want only; the second is that the people should be given an opportunity of expressing their views before a change is made; the third is that, in a federal system, the powers of the units and of the central government should not be alterable by either party acting alone; and the fourth is that individual or community rights –for example, of minorities in language or religion or culture- should be safeguarded.[40]

Pendapat K.C Wheare di atas menunjukkan empatsasaran yang hendak dicapai melalui berbagai aspek perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu:

1.Supaya perubahan dilakukan dengan pertimbangan yang matangdan secara sadar bukan sekedar ingin saja.

2.Supaya rakyat mempunyai kesempatan memberikan pendapat sebelum perubahan benar-benar dilakukan.

3.Supaya kekuasaan negara bagian dan pemerintah pusat di negara federal tidak diubah secara sepihak.

4.Supaya hak-hak individu dan masyarakat seperti kaum minoritas dari segi agama, bahasa, dan kebudayaan terlindungi.

F.Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sejak Indonesia berdiri telah berlaku secara nasional tiga Undang-Undang Dasar, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 (Konstitusi RIS),dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS). Berbeda dengan Undang-Undang Dasar yang lain, UUD 1945 telah berlaku selama tiga periode. Secara keseluruhan periodesasi Undang-Undang Dasar di Indonesia secara nasional adalah sebagai berikut:

1.Periode 17 Agustus 1945-27 Desember 1949: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

2.Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950: Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 (Konstitusi RIS)

3.Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959: Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950)

4.Periode 5 Juli 1959-19 Oktober 1999 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang belum diubah.

5.Periode 19 Oktober 1999- sekarang: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang telah diubah.

Tiga periode terakhir pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesiadinyatakan secara tegas dan jelas. Konstitusi RIS 1949 diberlakukan melalui Pasal 197 yang menyatakan bahwa Konstitusi RIS mulai berlaku pada saat tahun pemulihan kedaulatan. UUDS 1950 diberlakukan melalui Pasal II UU No.7 Tahun 1950 yang menyatakan bahwa UUDS mulai berlaku pada hari tanggal 17 Agustus 1950. Periode keempatdinyatakan dengan jelas bahwa UUD 1945 mulai berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit (Keputusan PresidenNomor150 tahun 1959). Adapun batas periode kelima adalah saat MPR melakukan perubahan pertama UUD 1945 sedangkan untuk periode pertama tidak terdapat satu naskah pun yang secara resmi menetapkan mulai berlakunya Undang-Undang Dasar 1945.[41] Dengan demikian dari sejarah dapat diketahui kalau sejak proklamasi kemerdekaan di Indonesia telah diberlakukan tiga Undang-Undang Dasar yang berbeda sehingga perubahan bahkan pergantian Undang-Undang Dasar bukan sesuatu yang baru atau tidak pernah dilakukan.

Meskipun perubahan Undang-Undang Dasar bukan sesuatu yang baru sama sekali tetapi pada masa lalu sering terlontar pernyataan dari berbagai pihak untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar, khususnya UUD 1945, secara murni dan konsekuen. Bahkan pola-pola dasar pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konse­kuen pernah secara sengaja diatur oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), khususnya dalam Sidang Umum tahun 1966. Sidang Umum Tahun 1966 itu, antara lain memang diadakan dalam rangka melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sekaligus mengadakan koreksi terhadap peraturan dan praktik yang kurang sesuai dengan UUD 1945.[42]

Berbeda dengan kenyataan di atas, gerakan reformasi yang bergulir beberapa tahun yang lalu justru menuntut perubahan UUD 45. Tuntutan gerakan reformasi iniditanggapiMPR dengan melakukan perubahan pertama terhadap UUD 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999.

1.Prosedur Perubahan UUD 1945

Istilah “prosedur” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas; Metode langkah demi langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.[43]

Berdasarkan arti tersebut prosedur perubahan Undang-Undang Dasar dapat diartikan sebagai tahap kegiatan untuk menyelesaikan perubahan Undang-Undang Dasar dan langkah demi langkah dalam rangka melakukan perubahan Undang-Undang Dasar.

Pada Perubahan Keempat UUD 1945 lalu Pasal 37 termasuk yang diubah sehingga prosedurberubah menjadi sebagai berikut:

a.Usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

b.Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

c.Sidangdihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat

d.Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

4.Mekanisme Perubahan UUD 1945

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk istilah “mekanisme” diberikan beberapa arti, yaitu: Penggunaan mesin; alat-alat dari mesin; hal kerja mesin; Cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dsb); Hal saling bekerja seperti mesin (kalau yang satu bergerak, yang lain turut bergerak.[44]

Dari arti-arti di atas, mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar dapat diartikan sebagai cara kerja perubahan Undang-Undang Dasar. Kalau dalam perubahan Undang-Undang Dasar terlibat beberapa orang atau lembaga maka mekanisme perubahan dapat diartikan hal saling bekerja sama dalam rangka perubahan, jika satu orang atau lembaga bergerak maka orang atau lembaga lain turut bergerak. UUD 1945 tidak mengatur mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar.

3. Sistem Perubahan UUD 1945

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah “sistem” diartikan sebagai berikut:Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dsb. metode.[45]

W.J.S. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, misalnya:

(1)Sistem urat syaraf dalam tubuh kita, sistem pemerintahan;

(2)Sekelompokpendapat,peristiwa,kepercayaandanse­bagainya yang disusun dan diatur baik-baik, misalnya filsafat;

(3)Cara (metode) yang teratur untuk melakukan sesuatu, misalnya pengajaran bahasa.

Sistem adalah cara atau metode yang teratur untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan sistem perubahan Undang-Undang Dasar adalah suatu cara (metode) yang teratur untuk mengubah Undang-Undang Dasar.[46]

Mengenai sistem perubahan Undang-Undang Dasar menurut Sri Soemantri pada asasnya ada dua macam sistem, yakni:

Sistem yang pertama ialah, bahwa apabila suatu Undang-Undang Dasar diubah, maka yang akan berlaku adalah Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang baru secara keseluruhan artinya, konstitusi yang sudah diubah bagian atau bagian-bagiannya. Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah, bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang “asli” tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari Konstitusinya. Sistem ini dianut oleh Negara Amerika Serikat.[47]

Sistem perubahan Undang-Undang Dasar yang dipakai dalam perubahan UUD 1945 sama dengan sistem yangberlaku bagi Undang-Undang Dasar Amerika Serikat.

4.Substansi Perubahan UUD 1945

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah “substansi” diartikan sebagai berikut: Watak yang sebenarnya dari sesuatu; isi; pokok; inti. Unsur; zat. kekayaan; harta. Medium yang dipakai untuk mengungkapkan bahasa.[48]

Dalam tulisan ini selain substansi digunakan juga istilah materi muatan[49]dengan arti yang sama. Dalam Undang-Undang Dasar didapati tiga jenis materi muatan, yaitumateri muatan yang bersifat moral, material, dan instrumental.[50] Materi muatanyang bersifat moralberupa semangat, tujuan dan cita-cita yang terkandung di dalamnya. Materi muatan yang bersifat mate­rial ialah kaidah-kaidah fundamental (norma-norma dasar). Materi muatanyang bersifat instrumental ialahinstrumen sebagai upaya pembentukan suatu sistem untuk menjabarkan dan melaksanakan muatan materi material dan moral tersebut ke dalam praktik kehidupan ketatanegaraan melalui suatu peraturan perundang-undangan. Materi muatanyang bersifat moral dan material mempunyai sifat fundamental dan kekal. Sedangkan muatan materi yang bersifat instrumentalitu bersifat praktikal dan fungsional yang dapat diubah atau diganti.

Sebagai bingkai perubahan UUD 1945 telah dibuat kesepakatan dasar oleh fraksi-fraksi di MPR untuk menjadi pegangan bersama, yaitu:

Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945

Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Mempertegas sistem pemerintahan presidensial

Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal yang bersifat substantif dalam penjelasan dijadikan norma dalam pasal-pasal.

Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”.[51]

Berpedoman pada kesepakatan di atas MPR telah melakukan empat kali perubahan UUD 1945. Semua kaidah hukum yang merupakan materi Undang-Undang Dasar yang terdapat di luar UUD 1945 disarankan supaya dimasukkan (diintegrasikan) ke dalam Batang Tubuh UUD 1945 atau ditambahkan sebagai Amandemen UUD 1945.[52]

G. Pembatasan Perubahan Undang-Undang Dasar di Negara Lain

Berdasarkan penelitian terhadap berbagai Undang-Undang Dasaryangdapat diketahui beberapa hal mengenai perubahan Undang-Undang Dasar. Ternyata, pembatasan perubahan Undang-Undang Dasar dilakukan dengan menerapkan prosedur dan mekanisme tertentu serta menentukan secara tegas substansi yang tidak dapat diubah seperti di Perancis dan Jerman.Selain itu untuk menjaga kesinambungan konstitusi dapat dilakukan dengan menentukan sistem perubahan yang harus digunakan yaitu berupa adendum atau amandemen.

Di negara-negara yang berbentuk federal pembatasan perubahan lebih menonjol. Hal ini terutama berkaitan dengan pembagian kekuasaan antara negarafederal dengan negara bagian. Konsekuensi dari pembagian kekuasaan itu terhadap perubahan Undang-Undang Dasar sangat nyata sehingga perubahan tidak dapat dilakukan negara federal saja melainkan harus bersama-sama dengan negara-negara bagian. Dengan demikian dalam setiap perubahan Undang-Undang Dasar kepentingan negara federal dan negara-negara bagian dapat dilakukan secara seimbang. Akan tetapi tidak berarti di negara-negara kesatuanpembatasan perubahan Undang-Undang Dasar tidak diperhatikan sama sekali.

Keseimbangan kepentingan antara negara bagian dengan negara-negara bagian dalam perubahanUndang-Undang Dasar dapat diterapkan juga di negara-negara kesatuan seperti Indonesia. Terlebih negara kesatuan seperti Indonesia sesuangguhnya dalam banyak hal sudah seperti negara federal. Di negara kesatuan sering terjadi pertentangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu perlu diatur sedemikian rupa sehingga perubahan Undang-Undang Dasar yang dilakukan pemerintah pusat tetap memperhatikan kepentingan daerah. Keberadaan DPD sebagai lembaga yang mewakili daerah semestinya dapat dimanfaatkan untuk menyeimbangkan kepentingan pusat dan daerah dalam perubahan Undang-Undang Dasar.

Beberapa pembatasan perubahan Undang-Undang Dasar yang telah disampaikan berasal dari atau berlaku di negara-negara yang mempunyai Undang-Undang Dasar Tertulis. Sementara itu, di negara-negara yang tidak memiliki Undang-Undang tertulis tentu sangat sulit, kalau tidak mau dikatakan tidak mungkin sama sekali, dilakukan pembatasanperubahan.

Terhadap pembatasan perubahan Undang-Undang Dasar beberapa negara Sri Soemantri berpendapat sebagai berikut.

Apabila diteliti, ketentuan-ketentuan tentang perubahan Undang-Undang Dasar dalam konstitusi kerajaan Belanda, Konstitusi Amerika Serikat, dan konstitusi RSUS kita tidak akan menemukan adanya larangan untuk mengubah bagian manapun dari konstitusinya. Ini berarti dalam ketiga konstitusi di atas tidak terdapat ketentuan mengenai pembatasan. Hal itu berbeda dengan umpamanya dalam Konstitusi Republik V Perancis.[53]

Jika dikaitkan dengan pengertian pembatasan yang tidak hanya berkaitan dengan substansi melainkan aspek lain juga terutama prosedur, mekanisme, dan sistem perubahan maka dapat dikatakan semua Undang-Undang Dasar memuat ketentuan mengenai pembatasan perubahan.

Pada saat ini UUD 1945 baru secara tegas mengatur pembatasan perubahan dari aspek prosedur dan substansi. Dengan memperhatikan ketentuan dalam UUD negara lain pada masa datang ketentuan perubahan dalam UUD 1945 dapat dilengkapi sehingga tidak hanya berisi pembatasan dari aspek prosedur dan substansi.

Akan tetapi penambahan ketentuan perubahan UUD 1945 dari substansi, prosedur, mekanisme, dan sistem perubahan tidak dapat begitu saja meniru ketentuan yang ada di negara lain. Setiap negara mempunyai kebutuhan sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain sehingga sesuatu yang cocok bagi suatu negara belum tentu cocok jika diterapkan juga bagi negara-negara lain.

H. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

a.Pembatasan konstitusional adalah ketentuan Undang-Undang Dasar yang membatasi kekuasaan atau kewenangan lembaga-lembaga negara yang diatur di dalamnya.Pembatasan konstitusional perubahan Undang-Undang Dasar adalah ketentuan Undang-Undang Dasar yang membatasi kekuasaan lembaga negara tertentu untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Secara teoritis ada empat aspek perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu prosedur, mekanisme, sistem, dan substansi perubahan. Aspek-aspek ini secara langsung berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar sehingga pembatasan konstitusional perubahan Undang-Undang Dasar akan meliputi satu atau beberapa aspek perubahan tersebut.

b.Dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 sudah dapat ditemukan pembatasan konstitusional terhadap kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengubah Undang-Undang Dasar.Akan tetapi pembatasan yang dimuat dalam Pasal 37 baru mencakup aspek prosedur dan substansi perubahan sedangkan aspek mekanisme dan sistem perubahan belum diatur padahal kedua aspek ini pun sangat penting. Oleh karena itu, pada masa datang Pasal 37 perlu diubah lagi dengan menambahkan ketentuan mengenai mekanisme dan sistem perubahan Undang-Undang Dasar.

2. Saran

a.Pada masa yang akan datang dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar, selain Majelis Permusyawaratan Rakyatperlu dilibatkan lembaga negara lain terutama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Kedua lembaga negara ini dapat diberikan kewenangan untuk mengusulkan dan mempersiapkan perubahan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, selanjutnya Majelis Permusyawaran Rakyat tidak perlu terlibat dalam pengusulan dan persiapan perubahan Undang-Undang Dasar melainkan cukup menetapkan saja. Untuk itu Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat mengubah ketentuan mengenaiperubahan Undang-Undang Dasar dengan memuat ketentuan mengenai mekanisme perubahan yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

b.Untuk mencegah kebingungan masyarakat mengenai naskah UUD 1945 dan Perubahanmaka setiap dilakukan perubahan harus diumumkan kembali secara resmi yang meliputi keseluruhan naskah atau naskah lengkap, baik naskah asli,naskah yang sudah diubah sebelumnya, maupun naskah yang diubah terakhir, melalui Lembaran Negara Republik Indonesia dan media lain yang tersedia.

c.Perlu dilakukan penelitian mengenai klasifikasi substansi Undang-Undang Dasar. Berdasarkan klasifikasi ini diharapkanakan dapat disusun prosedur, mekanisme, dan sistem secara bertingkat mulai dari substansi yang paling mudah sampai substansi yang paling sulit bahkan tidak mungkin diubah.


DAFTAR PUSTAKA

A Mukti Arto, Konsepsi Ideal Mahkamah Agung, Redifinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru, Yogyakarta, 2001.

Abdul Mukhtie Fadjar, Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik.

__________, “Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatig”, pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 13 Juli 2002.

Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi kasus sosio-legal atas Konstituante 1956-1959, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2001.

Azhary, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1995, hlm. 33.

Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta: Sinar Harapan, 1994.

__________, Perkembangan UUD 1945, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

__________, Teori dan Politik Konstitusi, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000.

Bambang Widjojanto, Saldi Isra, Marwan Mas (Editor), Konstitusi Baru melalui Komisi Konstitusi Independen, Jakarta: Sinar Harapan, 2002.

Barent, Eric, An Introduction to Constitutional Law, Oxford: Oxford University Press, 1998.

Forum Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Dalam Persandingan) Disertai Catatan, Jakarta: Forum Konstitusi (Perhimpunan Anggota Panitia Ad Hoc III (1999) dan Panitia Ad Hoc I (2000-2004) Badan Pekerja MPR-RI, 2005.

Harun Al Rasid, “Reformasi Konstitusi Menanti Kelahiran Republik Kelima”, Majalah Diponegoro 74, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Juni-Juli 1998.

I Gde Pantja Astawa, “Beberapa Catatan tentang Perubahan UUD 1945”, Jurnal Demorasi & HAM, Vol. 1, No. 4, September-November 2001, hlm. 33.

Iman Toto K Rahardjo & Herdianto WK, Bung Karno Wacana Konstitusi dan Demokrasi, Kenangan 100 Tahun Bung Karno, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia dan Panitia Peringatan 100 Tahun Bung Karno, 2001.

Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif. Suatu penyelidikan dalam Hukum Tata Negara, Jakarta: Aksara Baru, 1986.

Iwa Kusuma Sumantri, Ke Arah Perumusan Konstitusi Baru, Jakarta: Ind Hill-Co, 1999.

Jellinek, George, Verfassungsanderung und Verfassungswandlung, Eine staatsrechtlich politische Abhandlung, Berlin: Verslag von O. Haring, 1906.

Jimly Asshiddiqie, “Telaah Kritis Mengenai Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal Civility, Vol. 1, No. 2, November 2001-Januari 2002.

__________, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.

Kelsen, Hans, terjemahan Anders Wedberg, General Theory of Law and Stte, New York: Russel & Russel, 1973.

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1993.

Mochtar Kusumaatmaadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bandung: Bina Cipta, 1986.

Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Notonagoro, Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945 (Pokok kaidah fundamentil Negara Indonesia), Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada, 1957.

R. Soedarmo, Kamus Istilah Teologi, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005.

RM A.B Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan), Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Rukmana Amanwinata, “Sistem Pemerintahan Indonesia”, Dialektika, Vol.2 No.2-2001.

Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya.

Sri Soemantri dalam Max Boli Sabon, Fungsi Ganda Konstitusi, Suatu Jawaban Alternatif Tentang Tepatnya Undang-Undang Dasar 1945 Mulai Berlaku (pertama kali), Bandung: Grafitri, 1991.

__________, “Undang-undang Dasar 1945 Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Bernegara”, Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol.1 No.4 September – November, 2001.

__________, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi(Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945), Mochamad Isnaeni Ramdhan (editor), Bandung: Alumni, 2006.

__________, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung: Alumni, 1984.

Strong, C.F, Modern Political Constitution, An Introduction To The Comparative Study of Their History And Existing Form, London: Sidgwick & Jakcson Limited, 1960.

Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Bandung: Alumni, 1983.

Sunaryati Hartono, Apakah The Rule of Law itu?, Bandung: Alumni, 1982.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.

Wheare, K.C, Modern Constitutions, London: Oxford University Press, 1971.

Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat, Sistem Kepartaian, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.


[1] Reformasi berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1992, hlm. 939.). Akan tetapi secara harfiah reformasi berarti kembali ke bentuk lama. (R. Soedarmo, Kamus Istilah Teologi, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005, hlm. 78.) Dengan demikian constitusional reform tidak selalu mesti berarti perubahan untuk perbaikan melainkan dapat berarti kembali ke naskah awal juga.

[2] Bambang Widjojanto, Saldi Isra, Marwan Mas (Editor), Konstitusi Baru melalui Komisi Konstitusi Independen, Jakarta: Sinar Harapan, 2002, hlm. xiii.

[3] Harus Alrasid termasuk yang berpendapat UUD 1945 masih bersifat sementara sehingga mengartikan reformasi konstitusi sebagai pemberlakuan konstitusi baru, lihat “Some Notes Onin Indonesia”, Universitas Indonesia Law Journal, Vol. 4 No. 1 April 2002, hlm. 15-16.

[4] Harun Al Rasid, “Reformasi Konstitusi Menanti Kelahiran Republik Kelima”, Majalah Diponegoro 74, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Juni-Juli 1998, hlm. 4-9.

[5] Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 41.

[6] Jimly Asshiddiqie, “Telaah Kritis Mengenai Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal Civility, Vol. 1, No. 2, November 2001-Januari 2002, hlm. 37.

[7] Pandangan Soekarno ini disampaikan pada sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, lihat Saafroedin Bahar & Nannie Hudawati (tim penyunting), Risalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998, hlm. 544.

[8] Iwa Kusuma Sumantri, Ke Arah Perumusan Konstitusi Baru, Jakarta: Ind Hill-Co, 1999, hlm. 2.

[9]Wawancara, Bandung: 12 Januari 2006.

[10] Rukmana Amanwinata, “Sistem Pemerintahan Indonesia”, Dialektika, Vol.2 No.2-2001, hlm.25.

[11] I Gde Pantja Astawa, “Beberapa Catatan tentang Perubahan UUD 1945”, Jurnal Demorasi & HAM, Vol. 1, No. 4, September-November 2001, hlm. 33.

[12] Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 65.

[13] Ibid, hlm. 131.

[14] Ibid.

[15] Lihat dalamYusril Ihza Mahendra, Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat, Sistem Kepartaian, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 20.

[16] Basis berarti asas; dasar. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 111.

[17] Notonagoro, Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945 (Pokok kaidah fundamentil Negara Indonesia), Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada, 1957, hlm.23.

[18] Menurut Sri Soemantri, dalam perkuliahan yang diikutinuya Notonagoro menggunakan istilah fondasi. Arti fondasi adalah dasar bangunan yang kuat, biasanya (terdapat) di bawah permukaan tanah tempat bangunan itu didirikan; fundamen. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 319.

[19] Istilah Hukum Konstitusi merupakan terjemahan dari constitutioneelrecht atau the law of the constitution atau droit constitutionelle atau grondwettelijk recht.Andre Mast dalam “Overzicht van het belgisch Grondwettelijk Recht”, 1972, hlm. 3 mengatakan, Grondwettelijk Recht adalah cabang dari pada hukum publik yang mempelajari undang-undang dasar. Lihat Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, hlm. 131. Dengan demikian Hukum Konstitusi merupakan bagian dari Hukum Tata Negara. Mengenai Hukum Tata Negara (Constitutional Law) Dicey berkata: It consists of two different kinds of rules. (i) Rules which are true laws- law of the constitution, (ii) Rules which are not laws- conventions of the constitution. Lihat A.V Dicey, Introduction To The Study of The Law of The Constitution, London: Macmillan Press, 1971, hlm. 23-24.

[20] Sri Soemantri, “Undang-undang Dasar 1945 Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Bernegara”, Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol.1 No.4 September – November, 2001, hlm. 47.

[21] Eric Barent, An Introduction to Constitutional Law, Oxford: Oxford University Press, 1998, hlm. 14.

[22] Terpetik dariMiriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1993, hlm. 57.

[23] Terpetik dari Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi kasus sosio-legal atas Konstituante 1956-1959, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2001, hlm. 1.

[24] Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, hlm. 405.

[25] Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 3.

[26] Rukmana Amanwinata, “Pengaturan ….”, hlm. 125.

[27] Sunaryati Hartono, Apakah The Rule of Law itu?, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 12.

[28] Azhary, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1995, hlm. 33.

[29] Strong, C.F, Modern Political Constitution, An Introduction To The Comparative Study of Their History And Existing Form, London: Sidgwick & Jakcson Limited, 1960, hlm. 9.

[30] Ibid, hlm. 10.

[31] Hans Kelsen terjemahan Anders Wedberg, General Theory of Law and Stte, New York: Russel & Russel, 1973, hlm. 260-269.

[32] Rukmana Amanwinata, “Pengaturan ….”, hlm. 61.

[33] Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, hlm. 45.

[34] Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, hlm. 122.

[35] Strong, op. cit., hlm. 142.

[36] Wheare, op.cit., hlm. 67-136.

[37] Terpetik dari Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif. Suatu penyelidikan dalam Hukum Tata Negara, Jakarta: Aksara Baru, 1986, hlm. 41. yang dikutip dari George Jellinek, Verfassungsanderung und Verfassungswandlung, Eine staatsrechtlich politische Abhandlung, Berlin: Verslag von O. Haring, 1906, hlm. 3.

[38] Abdul Muktie Fadjar, “Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatig”, pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 13 Juli 2002, hlm. 16.

[39] Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, hlm. v.

[40] Wheare, op. cit., hlm. 83.

[41]Sri Soemantri dalam Max Boli Sabon, Fungsi Ganda Konstitusi, Suatu Jawaban Alternatif Tentang Tepatnya Undang-Undang Dasar 1945 Mulai Berlaku (pertama kali), Bandung: Grafitri, 1991, hlm. 3.

[42] Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta: Sinar Harapan, 1994, hlm. 219.

[43] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 899..

[44] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 728.

[45] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 1076.

[46] Parlin M Mangunsong,hlm. 24.

[47] Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi(Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945), Mochamad Isnaeni Ramdhan (editor), Bandung: Alumni, 2006, hlm.100.

[48] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 1095.

[49] Istilah materi muatan diperkenalkan oleh A Hamid S Attamimi, lihat A Hamid S Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV”,Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990, hlm.169.Meskipun A Hamid S Attamimi semula menggunakan istilah materi muatan untuk undang-undang tetapi menurut peneliti istilah ini juga dapat digunakan untuk Undang-Undang Dasar.

[50]A Mukti Arto, Konsepsi Ideal Mahkamah Agung, Redifinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru, Yogyakarta, 2001. hlm. 81.

[51] Forum Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Dalam Persandingan) Disertai Catatan, Jakarta: Forum Konstitusi (Perhimpunan Anggota Panitia Ad Hoc III (1999) dan Panitia Ad Hoc I (2000-2004) Badan Pekerja MPR-RI, 2005, hlm. 90.

[52] Harun Alrasid, Pengisian Jabatan Presiden, hlm. 140.

[53] Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi (Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945), hlm. 180.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: