Perjanjian Ketenagakerjaan

MENGENAL PERJANJIAN KETENAGAKERJAAN

Kita merasa jarang bertemu dengan orang baik,
kecuali mereka yang sependapat dengan kita.

Francois De La Rochefoucauld•

Berbagai upaya dilakukan manusia agar dapat bertahan hidup. Salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk dapat bertahan hidup adalah bekerja. Begitu penting bekerja bagi manusia sehingga tidak perlu heran jika ada segelintir manusia yang mau melakukan apa saja demi pekerjaan.
Pekerjaan terus berkembang atau bertambah seiring dengan kemajuan yang dicapai manusia di berbagai bidang kehidupan. Akan tetapi bersamaan dengan itu ada beberapa pekerjaan yang berkurang bahkan hilang sama sekali.
Ada pekerjaan yang dulu belum ada bahkan tidak terbanyangkan ternyata sekarang muncul dan berkembang. Dua puluh tahun lalu tidak terbayangkan kalau akan ada pekerjaan penjual voucher telepon, pemain sinetron, atau pembalap A1 . Bertolak belakang dengan itu, di kampoengkoe, sekarang sudah tidak ada lagi petani dan/atau buruh tani karena sebagaian besar tanah yang dulu merupakan sawah dan kebun telah lama diubah menjadi perumahan dan perkantoran sejalan dengan perubahan peruntukan yang dibuat pemerintah.
Pada saat ini ragam pekerjaan manusia sudah sangat banyak. Pekerjaan-pekerjaan itu dapat dibagi berdasarkan beberapa kriteria, seperti:
(a) kemampuan, yaitu fisik dan intelektual
(b) kelangsungan, yaitu sementara dan tetap (terus-menerus)
(c) lingkup, yaitu umum dan khusus (spesialisasi)
(d) tujuan, memperoleh pendapatan dan tanpa pendapatan.
Berdasarkan pembagian di atas pekerjaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:
(a) Pekerjaan dalam arti umum, yaitu pekerjaan apa saja yang mengutamakan kemampuan fisik, baik sementara atau tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan (upah).
(b) Pekerjaan dalam arti tertentu, yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan fisik atau intelektual, baik sementara atau tetap dengan tujuan pengabdian.
(c) Pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu, mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan.

Semakin hari semakin banyak aspek kehidupan manusia yang diatur dengan hukum. Perhatian masyarakat terhadap hukum pun semakin meningkat. Tidak heran jika dalam perbincangan sehari-hari pun sering terdengar orang berkata: “Bagaimana menurut hukum?”. Salah satu aspek kehidupan manusia yang telah cukup lama diatur dengan hukum adalah ketenagakerjaan.
Di dalam bidang hukum sendiri ada banyak hal yang dapat dikaji, antara lain sumber hukum. Sumber hukum paling tidak mempunyai dua arti. Pertama sumber hukum dalam arti materiil dan kedua sumber hukum dalam arti formil. Sumber hukum dalam arti yang pertama menjawab pertanyaan: “Mengapa hukum mengikat kita?” Sedangkan sumber hukum dalam arti yang kedua menjawab pertanyaan: “Dimanakah mendapatkan atau menemukan hukum yang mengatur kehidupan kita?”. Dalam kehidupan sehari-hari sumber hukum dalam arti yang kedualah yang terpenting dan paling sering dibutuhkan.
Sumber hukum formal masih dapat dibagi lagi menjadi hukum autonoom dan hukum heteronoom. Hukum autonoom adalah hukum yang dibuat sendiri sedangkan hukum heteronoom adalah hukum yang dibuat oleh orang lain, pihak lain, atau lembaga tertentu. Hukum autonoom muncul seiring dengan kebutuhan manusia untuk mengatur hubungan dengan sesama. Dalam hal ketenagakerjaan contoh hukum autonoom adalah perjanjian kerja.
Perkembangan kebutuhan mengantarkan manusia pada suatu kenyataan bahwa hukum autonoom saja tidak memadai lagi. Manusia ternyata membutuhkan pihak lain terutama negara untuk mengatur berbagai hubungan yang ada. Dalam hal ketenagakerjaan kemudian muncul berbagai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Membahas sumber hukum secara keseluruhan tentu sangat menarik dan perlu. Akan tetapi, tidak mudah untuk membahas keseluruhan sumber hukum dalam satu tulisan bahkan sumber hukum ketenagakerjaan saja sekalipun. Oleh karena itu, dalam tulisan ini hanya akan dibahas sebagian dari sumber hukum formil ketenakerjaan yaitu perjanjian.

Sumber Hukum Ketenagakerjaan
Sumber hukum formil di bidang ketenagakerjaan meliputi:
1. Undang-Undang
2. Peraturan lain yang kedudukannya lebih rendah dari UU
3. Kebiasaan
4. Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, baik daerah maupun pusat (P4D/P4P), dan putusan peradilan umum.
5. Perjanjian perburuhan, perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.

Sebagaimana telah dikemukakan di muka, dalam tulisan ini hanya akan dibahas mengenai sumber hukum yang berkaitan dengan perjanjian. Dengan demikian pembahasan selanjutnya hanya akan berkaitan dengan sumber hukum formil yang kelima.
PErjanjian perburuhan, perjanjian kerja, dan peraturan perusahaan dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pihak-pihak dalam perjanjian perburuhan meliputi organisasi buruh dan majikan atau organisasi majikan. Pihak-pihak dalam perjanjian kerja adalah buruh dan majikan secara individual. Sedangkan pihak dalam peraturan perusahaan adalah majikan,
b. Isi perjanjian perburuhan adalah syarat-syarat umum yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja. Perjanjian kerja berisi hak dan kewajiban buruh dan majikan. Peraturan perusahaan berisi ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh buruh dalam melakukan perkerjaan.
c. Keberadaan perjanjian perburuhan mensyaratkan adanya organisasi buruh, sedangkan dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan tidak memerlukan adanya organisasi buruh.

Pengertian perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan (arbeidsovereenkomst) menurut Pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak lain di majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) ditemukan beberapa istilah perjanjian. Dalam Pasal 1 angka 14 dinyatakan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
Kemudian dalam Pasal 1 angka 21 disebutkan bahwa Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Perjanjian di bidang ketenagakerjaan tidak berbeda dengan perjanjian-perjanjian lain tunduk pada ketentuan yang terdapat di dalam KUH Perdata. Oleh karena itu, lebih dulu perlu dipahami ketentuan-ketentuan tentang perjanjian yang berlaku secara umum untuk semua perjanjian sebelum masuk secara khusus ke dalam perjanjian-perjanjian di bidang ketenagakerjaan.

Pengertian Perjanjian
Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Menurut Pollock sebagaimana dikutip oleh P.S Atiyah, a contract is a promise or a set of promises, which the law will enforce.
Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, kontrak adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan (Pasal 1233 KUH Perdata). Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.
Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi dalam tiga macam, yaitu:
1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang;
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.
Sebagai gambaran mengenai pengertian prestasi ini dapat dilihat dalam perjanjian ekspor/impor. Perjanjian ekspor/impor pada hakikatnya merupakan perjanjian yang berisi perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang. Di satu pihak penjual menyerahkan sejumlah barang sesuai dengan kualitas, jumlah, dan karaketristik tertentu kepada pembeli. Sementara di pihak lain pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sesuai dengan harga yang disepakati.

Sistem Terbuka Dalam Perjanjian
Hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Dalam pengertian ini hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem ini kemudian melahirkan prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang membuka kesempatan kepada para pihak yang membuat perjanjian untuk menentukan hal-hal berikut ini.
a. Pilihan hukum (choice of law), dalam hal ini para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang hukum mana yang berlaku terhadap interpretasi kontrak tersebut.
b. Pilihan forum (choice of jurisdiction), yakni para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa di antara para pihak dalam kontrak tersebut.
c. Pilihan domisili (choice of domicile), dalam hal ini masing-masing pihak melakukan penunjukan di manakah domisili hukum dari para pihak tersebut.

Kebebasan di atas tidak hanya berlaku untuk perjanjian yang hanya meliputi satu wilayah negara melainkan berlaku juga dalam perjanjian yang melintasi batas-batas negara. Sebagai contoh, dalam perjanjian ekspor impor dapat dipilih hukum yang dipakai, bisa hukum negara salah satu pihak, hukum negara lain di luar para pihak, hukum dari suatu organisasi internasional, atau hukum lain.
Demikian pula tentang penyelesaian sengketa dapat dipilih dari berbagai cara penyelesaian yang tersedia, baik melalui arbitrase, pengadilan, atau cara-cara lain. Bahkan untuk suatu cara penyelesaian sengketa dapat dirinci lagi, misalnya arbitrase yang akan digunakan ditentukan secara pasti di negara tertentu dari lembaga tertentu mengingat lembaga arbitrase yang ada sekarang sudah sangat banyak.

Beberapa Asas Hukum Perjanjian
Dalam hukum perjanjian dikenal berbagai asas, antara lain asas konsensualisme. Kata konsensualisme berasal dari kata latin consensus yang berarti sepakat. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas. Perjanjian menurut KUH Perdata secara umum bersifat konsensuil kecuali beberapa perjanjian tertentu yang merupakan perjanjian riil atau formil.
Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. Contoh dari perjanjian riil adalah utang piutang, pinjam pakai, dan penitipan barang.
Dalam perkembangan, suatu perjanjian dapat mengalami perubahan dari konsensuil menjadi riil. Sebagai contoh perjanjian jual beli menurut KUH Perdata pada asasnya merupakan perjanjian konsensuil. Akan tetapi perjanjian jual beli tanah menurut hukum agraria yang berlaku sekarang merupakan perjanjian riil karena didasarkan pada hukum adat yang bersifat riil.
Selanjutnya dikenal perjanjian formil, yaitu perjanjian yang menurut undang-undang harus dituangkan dalam bentuk atau formalitas tertentu. Misalnya perjanjian perkawinan, perjanjian pemberian kuasa untuk memasang hipotik, atau perjanjian pendirian perseroaan terbatas harus dituangkan dalam akta otentik. Di samping itu ada perjanjian yang cukup tertulis saja, tidak perlu berupa akta otentik.
Menurut Pasal 51 UU Ketenagakerjaan, Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara tertulis, namun melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan perjanjian kerja secara lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain perjanjian kerja waktu tertentu, antar kerja, antar daerah, antar kerja, antar negara, dan perjanjian kerja laut.

Syarat Sah Perjanjian
Penjajian harus memenuhi beberapa syarat tertentu supaya dapat dikatakan sah. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perjanjian sah, yaitu:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orang atau subyek-subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.
Secara ringkas masing-masing syarat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan, dan penipuan.
Cakap (bekwaam) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Dengan kata lain orang yang tidak cakap tidak memenuhi syarat untuk membut perjanjian. Adapun orang yang tidak cakap menurut Pasal 1330 KUH Perdata ialah:
1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.
Pengertian suatu hal tertentu mengarah kepada barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata barang yang menjadi obyek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.
Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat atau terakhir agar suatu perjanjian sah. Mengenai syarat ini Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau perjanjian yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Dengan sebab (bahasa Belanda oorzaak, bahasa Latin causa) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Jadi, yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.
Setiap perjanjian semestinya memenuhi keempat syarat di atas supaya sah. Perjanjian yang tidak memenuhi keempat syarat tersebut mempunyai beberapa kemungkinan. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi dua syarat yang pertama atau syarat subyektif maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang telah memberikan sepakat secara tidak bebas. Sedangkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum (null and void). Perjanjian semacam ini sejak semula dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu, para pihak tidak mempunyai dasar untuk saling menuntut.
Dalam Pasal 52 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan kesepakatan kedua belah pihak dan kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat dibatalkan. Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan adanya pekerjaan yang diperjanjikan serta pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku batal demi hukum.
Berdasarkan syarat-syarat sahnya perjanjian, Asser membedakan bagian perjanjian, yaitu bagian inti (wezenlijk oordeel) dan bagian yang bukan inti (non wezenlijk oordeel). Bagian inti disebut esensialia dan bagian non inti terdiri dari naturalia dan aksidentialia.
Unsur esensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada dalam setiap perjanjian. Tanpa unsur ini perjanjian tidak mungkin ada. Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli harus ada barang dan harga yang disepakati sebab tanpa barang dan harga perjanjian jual beli tidak mungkin dapat dilaksanakan.
Adapun unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang diatur dalam undang-undang tetapi dapat diganti atau disingkirkan oleh para pihak. Undang-undang dalam hal ini hanya bersifat mengatur atau menambah (regelend/aanvullend). Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli dapat diatur tentang kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan.
Sedangkan unsur aksidentialia adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak sebab undang-undang tidak mengatur tentang hal itu. Sebagai contoh, perjanjian jual beli rumah beserta alat-alat rumah tangga.

Pengakhiran Perjanjian
Di dalam KUH Perdata dapat ditemukan ketentuan tentang pengakhiran perjanjian. Secara khusus dalam Pasal 1381 disebutkan sepuluh cara untuk mengakhiri perjanjian, yaitu:
1. Pembayaran;
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Pembaharuan utang (novatie);
4. Perjumpaan utang (kompensasi);
5. Percampuran utang;
6. Pembebasan utang;
7. Musnahnya barang yang terutang;
8. Batal/pembatalan;
9. Berlakunya suatau syarat batal dan
10. Lewatnya waktu.
Menurut Subekti cara-cara di atas belum lengkap sebab masih ada cara-cara lain yang tidak disebutkan, seperti berakhirnya suatu ketetapan waktu (“termijn”) dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam beberapa macam perjanjian, seperti meninggalnya seorang pesero dalam suatu perjanjian firma dan pada umumnya dalam perjanjian-perjanjian dimana prestasi hanya dapat dilaksanakan oleh si debitur sendiri dan tidak oleh seorang lain.
Sementara itu menurut R Setiawan, yang dimaksud dengan ”pembayaran” adalah setiap pelunasan perikatan. Jadi, misalnya, pemenuhan persetujuan kerja oleh buruh atau penyerahan barang oleh penjual. Pada umumnya dengan dilakukannya pembayaran, perikatan menjadi hapus, tetapi ada kalanya bahwa perikatannya tetap ada dan pihak ketiga menggantikan kedudukan kreditur semula (subrogasi).
Mengenai cara pertama yaitu pembayaran, menurut Subekti dengan “pembayaran” dimaksudkan setiap pemenuhan perjanjian secara suka rela. Dalam arti yang sangat luas ini, tidak saja pihak pembeli membayar uang harga pembelian tetapi pihak penjual pun dikatakan “membayar” jika ia menyerahkan atau “melever” barang yang dijualnya.
Menurut R Setiawan, hapusnya persetujuan harus benar-benar dibedakan daripada hapusnya perikatan karena suatu perikatan dapat hapus sedangkan persetujuannya yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Dalam hal ini dikemukakan contoh jual beli, pembayaran menyebabkan perikatan mengenai pembayaran hapus tetapi persetujuan jual beli belum sebab perikatan mengenai penyerahan barang belum berakhir jika belum dilaksanakan.
Selanjutnya menurut R Setiawan persetujuan dapat hapus karena:
a. Ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak. Misalnya persetujuan akan berlaku untuk waktu tertentu.
b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu persetujuan. Misalnya menurut Pasal 1066 ayat (3) bahwa para ahli waris dapat mengadakan persetujuan untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan. Akan tetapi waktu persetujuan tersebut oleh ayat (4) Pasal 1066 dibatasi berlakunya hanya untuk lima tahun.
c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka persetujuan akan hapus. Misalnya: jika salah satu meninggal persetujuan menjadi hapus:
- persetujuan perseroan Pasal 1646 ayat (4)
- persetujuan pemberian kuasa Pasal 1813
- persetujuan kerja Pasal 1603 j
d. pernyataan menghentikan persetujuan (opzegging). Opzegging dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak. Opzegging hanya ada pada persetujuan-persetujuan yang bersifat sementara, misalnya:
- persetujuan kerja
- persetujuan sewa menyewa
e. Persetujuan hapus karena putusan hakim.
f. Tujuan persetujuan telah tercapai.
g. Dengan persetujuan para pihak (herroeping).
Pengakhiran dapat terjadi, baik ketika tujuan sudah tercapai maupun ketika tujuan belum/atau tidak tercapai. Mengenai tujuan belum/tidak tercapai tetapi perjanjian diakhiri misalnya karena satu atau semua pihak tidak lagi mempunyai kemampuan untuk melaksanakan isi perjanjian.
Berdasarkan Pasal 61 UU Ketenagakerjaan, perjanjian kerja berakhir apabila:
(a) pekerja meninggal dunia;
(b) berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
(c) adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
(d) adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah. Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh.
Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh. Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Wanprestasi
Jika ada pihak yang tidak melakukakan isi perjanjian maka pihak itu dikatakan melakukan wanprestasi. Perkataan ini berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk (bandingkan: wanbeheer yang berarti pengurusan buruk, wandaad perbuatan buruk). Wanprestasi dapat berupa empat macam:
a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Adapun hukuman atau akibat-akibat wanprestasi ada empat, yaitu: Pertama: membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi. Kedua: pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian; Ketiga: peralihan risiko; Keempat: membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Force Majeur/Overmacht
Seseorang yang dituduh lalai melaksanakan suatu perjanjian dapat memberikan pembelaan dengan berbagai alasan, yaitu:
a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (overmacht atau force majeur);
b. Mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri juga telah lalai (exeptio non adimpleti contractus);
c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (pelepasan hak: bahasa Belanda: rechtsverwerking).

Khusus mengenai keadaan memaksa dapat dijelaskan sebagai berikut. Keadaan memaksa atau keadaan kahar adalah:
Keadaan yang mengakibatkan salah satu atau semua pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan/atau haknya tanpa harus memberikan alasan sah kepada pihak lainnya untuk mengajukan klaim atau tunttan terhadap pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya (dan/atau haknya), karena keadaan kahar itu terjadi di luar kuasa atau kemampuan dari pihak yag tidak dapat melaksanakan kewajibannya itu.

Dengan mengajukan keadaan memaksa hendak ditunjukkan bahwa tidak terlaksananya sesuatu yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap hal-hal yang terjadi. Menurut Subekti, dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya.
Jika memperhatikan ketentuan dalam KUH Perdata, mengenai keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244 dan 1245. Bunyi kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut:
Pasal 1244: “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu hal yang tak terduga pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada padanya.”
Pasal 1255: “Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu kejadian yang tak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbatan yang terlarang.”
Kedua pasal di atas ditempatkan dalam bagian KUH Perdata mengenai gant rugi. Dasar pemikiran pembuat undang-undang, ialah: Keadaan memaksa adalah suatau alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.
Mengenai keadaan memaksa dikenal dua teori, yaitu teori subyektif dan teori obyektif. Menurut teori subyektif, debitur hanya dapat mengemukakan tentang keadaan memaksa, jika pemenuhan prestasinya bagi setiap orang mutlak tidak mungkin dilaksanakan. Sementara itu, menurut teori subyektif, terdapat keadaan memaksa jika debitur yang bersangkutan mengingat keadaan pribadi daripada debitur tidak dapat memenuhi prestasinya.
Adapun sifat dari keadaan memaksa itu dapat bersifat tetap dan sementara. Jika keadaan memaksa bersifat tetap, perjanjian berhenti sama sekali. Misalnya barang yang diekspor terbakar dan tidak mungkin diganti dengan barang lain.
Sedangkan jika keadaan memaksa bersifat sementara, perjanjian tidak berhenti sama sekali melainkan hanya ditunda. Pada saat keadaan memaksa tidak ada lagi, perjanjian mulai berlaku kembali. Misalnya larangan untuk mengekspor sesuatu barang berlaku selama jangka waktu tertentu. Selama larangan itu berlaku perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Akan tetapi setelah larangan tidak berlaku lagi perjanjian dapat dilanjutkan atau dilaksanakan.

Perjanjian Yang Dilarang
Meskipun para pihak mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian tetapi tetap harus memperhatikan batas-batas tertentu, yaitu kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata). Sebagai contoh dapat dikemukakan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Pasal 4 – 16 Undang-Undang ini disebutkan beberapa perjanjian yang dilarang, yaitu:
1. Oligopoli (Pasal 4)
2. Penetapan harga (Pasal 5)
3. Diskriminasi harga dan diskon (Pasal 6 – 8)
4. Pembagian wilayah (Pasal 9)
5. Pemboikotan (Pasal 10)
6. Kartel (Pasal 11)
7. Trust (Pasal 12)
8. Oligopsoni (Pasal 13)
9. Integrasi vertikal (Pasal 14)
10. Perjanjian tertutup (Pasal 15)
11. Perjanjian dengan luar negeri (Pasal 16)
Akan tetapi dalam Pasal 50 UU ini dicantumkan perjanjian-perjanjian yang dikecualikan, yaitu:
a. Perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
b. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
c. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan/atau jasa yang tidak mengekang dan/atau menghalangi persaingan; atau
d. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah diperjanjikan; atau
e. Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
f. Perjanjian internasioal yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
g. Perjanjian dan/atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan/atau pasokan dalam negeri; atau
h. Pelaku usaha yang tergolong usaha kecil; atau
i. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.
Pada kesempatan lain dapat terjadi isi perjanjian harus disesuaikan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu. Misalnya setiap perjanjian di bidang minyak dan gas bumi harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
Dalam Pasal 54 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat:
(a) nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
(b) nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
(c) jabatan atau jenis pekerjaan;
(d) tempat pekerjaan;
(e) besarnya upah dan cara pembayarannya;
(f) syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
(g) mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
(h) tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
(i) tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
Ketentuan dalam perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja dibuat sekurang kurangnya rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja. Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.
Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja, masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan. Dalam masa percobaan kerja pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam setiap perancangan perjanjian perlu diperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait agar tidak ada ketentuan dalam perjanjian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penutup & Renungan
Akhir-akhir ini makin banyak pekerja yang kecewa terhadap pengusaha sehingga demonstrasi terjadi dimana-mana. Pengusaha yang kecewa terhadap buruh pun tidak kalah banyak sehingga semakin banyak yang merasa lebih baik menutup perusahaan atau memindahkan perusahaan ke negara lain.
Dari hasil pengamatan sederhana dapat diketahui kalau salah satu penyebab kekecewaan itu menyangkut keuntungan atau untung. Pekerja merasa pengusaha untung bahkan untung besar tetapi tidak mau berbagi dengan mereka. Sebaliknya pengusaha merasa perusahaan tidak untung bahkan rugi tetapi pekerja tidak mau membantu bahkan untuk sekedar ikut merasakan. Apakah keuntungan atau untung? Mengenai hal ini KH Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) antara lain berkata: Setidaknya ada lima alat ukur keuntungan dalam berbisnis atau bekerja.
• Pertama, yang namanya untung itu adalah kalau apa yang kita lakukan menjadi amal saleh.
• Kedua, yang namanya untung adalah kalau apa yang kita lakukan itu bisa membangun nama baik.
• Ketiga, yang namanya untung adalah kalau apa yang kita lakukan itu bisa menambah ilmu, pengalaman, dan wawasan.
• Keempat, yang namanya untung adalah kalau apa yang kita lakukan itu bisa membangun relasi atau silaturahmi.
• Kelima, yang namanya untung itu tidak hanya sekadar untuk mendapatkan manfaat bagi diri sendiri, tetapi apa yang kita lakukan itu justru harus banyak menguntungkan dan memuaskan orang lain.

Semoga kita termasuk orang yang beruntung.
Selamat bekerja. Semoga Sukses.

—-o0o—–

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
Abdullah Gymnastiar, Etika Bisnis MQ, MQS Publishing, Bandung, 2005.
Budiman N.P.D Sinaga, Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris, Jakarta: Rajawali, 2005.
Budiono Kusumohamidjojo, Panduan Untuk Merancang Kontrak, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2001.
Hari Supriyanto, Perubahan Hukum Privat Ke Hukum Publik, Studi Hukum Perburuhan di Indonesia, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2004.
Hasanuddin Rahman, Legal Drafting. Seri Keterampilan Mahasiswa Fakultas Hukum Dalam Merancang Kontrak Perorangan/Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996.
Mochtar Kusumaatmadja & Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung: Alumi, 2000.
Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
P.S Atiyah, An Introduction To The Law of Contract, Oxford: Oxford University Press, 1981
R Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bandung: Putra A Bardin, 1999.
Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni, 1985.
Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1996.

Majalah
Reader’s Digest Indonesia, VOL. 3 NO. 12 Desember 2005

Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

4 Komentar

  1. great, the explanation, was help me to know bout ovewmacht..

    how great? :)

  2. Alethea

    Saya ada pertanyaan mengenai perjanjian kerja, saat ini saya telah bekerja dengan Perusahaan A selama 8 tahun, beberapa bulan lalu saya mendapat tawaran kerja dari perusahaan B, dan sebelum lebaran saya telah menandatangani “letter of employment” dengan Prsh B tersebut. Yang isinya kurang lebih menyatakan kesediaan saya untuk join dengan prshn B pada waktu yang telah ditentukan (kira2 1 1/2 bln setelah letter of employment di tanda tangani oleh kedua belah pihak, sy dan Direktur Prsh B) dan fasilitas2 yang diberikan oleh perusahaan. yang menjadi pertanyaan saya adalah :
    - Apakah letter of employment sudah merupakan perjanjian kerja, atau hanya persetujuan saja, mengingat saat ini saya belum keluar dari perusahaan saat ini (Prsh A).
    - Setelah tanggal yang telah ditentukan apakah perlu dibuatkan perjanjian lagi, ataukah letter of employment tersebut sudah cukup
    - Apakah letter of employment dapat diperbaharui atau dibatalkan?
    - Didalam Letter of employment tidak terdapat hal-hal yang membatalkan perjanjian. Bagaimana jika saya tidak dapat memenuhi tanggal yang telah ditentukan apakah berarti membatalkan letter of employment tersebut?

  3. he he thanks ada artikel seperti ini, karena kebetulan materinya sama dengan PR yang diberikan dosen. Terima kasih

    Oce dech, saya turut gembira kalau tulisan di blog ini ada yang bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses.

  4. artikelnya sangat bagus

    Terima kasih.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: