Hukum Perdagangan Internasional

Aspek Hukum Perdagangan Internasional:

Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa

Oleh: Budiman N.P.D Sinaga

Spirit of trade could not co-exist with war.

Immanuel Kant

Pengantar

Tidak ada satu pihak pun didunia ini, termasuk negara, yang mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, pada zaman ini tidak ada satu pihak pun yang tidak merasa perlu berhubungan dengan pihak lain. Hubungan itu, termasuk dalam rangka memenuhi kebutuhan barang dan jas (procurement),[1]

Dewasa ini masalah pengadaan barang dan jasa dalam operasi pertambangan minyak dan gas bumi sudah bersifat strategis, bukan lagi hanya masalah teknis belaka.[2] Harga tidak lagi menjadi pertimbangan utama melainkan harus dikaitkan dengan faktor lain seperti mutu, penyerahan, life cycle cost, kesinambungan pasokan, dan jasa.

Secara garis besar pengadaan barang dan jasa dalam operasi minyak dan gas bumi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: kontrak pengadaan barang, kontrak pengadaan jasa, dan kontrak jasa konsultan. Kontrak ini umumnya dibuat menurut dan memakai hukum tempat kontraktor menjalankan operasi. Ketentuan mengenai hal ini biasanya dituangkan dalam klausula tentang hukum yang berlaku (governing law) dan penyelesaian perselisihan (dispute resolutioni).[3]

Pengadaan barang dan jasa antara lain dilakukan melalui perdagangan yang tidak hanya terjadi dalam suatu negara melainkan beberapa. Perdagangan yang melibatkan para pihak dari lebih satu negara disebut perdagangan internasional (international trade) atau bisnis internasional (internatioal business).

Perdagangan internasional berkaitan dengan berbagai aspek, termasuk hukum terutama Hukum Perdagangan Internasional. Schmitthoff mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai: “…the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations“. Dari definisi ini didapatkan unsur-unsur sebagai berikut.

1) Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hukungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata.

2) Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.[4]

Cakupan dari hukum ini menurut Schmitthoff meliputi: 1) Jual beli dagang internasional: (i) pembentukan kontrak; (ii) perwakilan-perwakilan dagang (agency); (iii) pengaturan penjualan eksklusif; 2) Surat-surat berharga; 3) Hukum mengenai kegiatan-kegiatan tentang tingkah laku mengenai perdagangan internasional; 4) Asuransi; 5) Pengangkutan melalui darat dan kereta api, laut, udara, perairan pedalaman; 6) Hak milik industri; 7) Arbitrase komersial.

Adapun prinsip-prinsip dasar (fundamental principles) dari bidang hukum ini menurut Aleksander Goldstajn ada tiga, yaitu: (1) Prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak (the principle of the freedom of contract); (2) prinsip pacta sunt servanda; dan (3) prinsip penggunaan arbitrase. Huala Adolf[5] menambahkan prinsip kebebasan komunikasi dalam arti luas termasuk di dalamnya kebebasan bernavigasi, yaitu kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapa pun juga dengan melalui berbagai sarana navigasi atau komunikai, baik darat, laut, udara, atau melalui sarana elektronik.

Sumber hukum perdagangan internasional meliputi perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan-putusan badan pengadilan dan doktrin, kontrak, dan hukum nasional. Diantara berbagai sumber hukum tersebut yang terpenting adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh sendiri oleh para pedagang sendiri.[6]

Kontrak tersebut harus memenuhi beberapa standar internasional, seperti kewajiban memenuhi standar kualitas (quality standard), kejujuran (good faith and fair dealing), permainan bersih (fair play), perlindungan pihak lemah (protection for the weak), pembinaan usaha yang baik (good corporate governance), persaingan sehat (fair competition), perlindungan konsumen (consumer protection).[7]

Perjanjian/Kontrak

Perdagangan internasional atau bisnis internasional terutama dilaksanakan melalui perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli internasional dikenal dengan sebutan perjanjian ekspor/impor. Dalam jual beli semacam ini kegiatan jual disebut ekspor dan kegiatan beli disebut impor. Pihak penjual disebut eksportir dan pihak pembeli disebut importir. Secara ringkas kegiatan ini disebut ekspor dan impor.

Sebagaimana dalam perjanjian secara umum, perjanjian ekspor/impor berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Eskportir berkewajiban memberikan barang kepada importir dan berhak menerima pembayaran dari importir. Importir berkewajiban melakukan pembayaran kepada eksportir dan berhak menerima barang dari eksportir. Persoalan muncul mana kala masing-masing pihak hanya mau menikmati hak tanpa mau melaksanakan kewajiban masing-masing.

Walaupun perjanjian ekspor/impor pada hakikatnya tidak berbeda dengan perjanjian jual beli pada umumnya yang diselenggarakan dalam suatu negara tetapi mempunyai beberapa perbedaan. Beberapa hal yang menyebabkan ekspor/impor berbeda antara lain: Pembeli dan penjual dipisahkan dengan batas-batas negara, barang yang diperjualbelikan dari satu negara ke negara lain terkena berbagai peraturan seperti kepabeanan yang dikeluarkan masing-masing negara, diantara negara-negara yang terkait terdapat berbagai perbedaan seperti bahasa, mata uang, kebiasaan dalam perdagangan, hukum, dan sebagainya.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[8] Kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis.[9] Menurut Pollock sebagaimana dikutip oleh P.S Atiyah, a contract is a promise or a set of promises, which the law will enforce.[10]

Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, kontrak adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang (KUHPdt Pasal 1233) yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.[11]

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian dicantumkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.[12] Sistem ini melahirkan prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang membuka kesempatan kepada para pihak yang membuat perjanjian untuk menentukan hal-hal berikut ini.

a. Pilihan hukum (choice of law), dalam hal ini para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang hukum mana yang berlaku terhadap interpretasi kontrak tersebut.

b. Pilihan forum (choice of jurisdiction), yakni para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa di antara para pihak dalam kontrak tersebut.

c. Pilihan domisili (choice of domicile), dalam hal ini masing-masing pihak melakukan penunjukan di manakah domisili hukum dari para pihak tersebut.[13]

Salah satu perjanjian yang dikenal adalah perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.[14]

Sebagaimana telah dikemukakan, jual beli dapat terjadi diantara penjual dan pembeli yang berada dalam satu negara maupun beberapa negara. Jual beli di antara penjual dan pembeli yang berada di negara yang berbeda disebut jual beli internasional. Hukum tentang jual beli internasional akan berjalan berbarengan dengan hukum tentang ekspor-impor.[15]

Dalam hukum tentang perdagangan internasional, berdasarkan waktu pembayaran, dikenal beberapa metode pembayaran, yaitu: Metode pembayaran terlebih dahulu; Metode pembayaran secara Open Account; Metode pembayaran atas Dasar Konsinyasi; Metode pembayaran secara Documentary Collection; Metode pembayaran secara Documentary Credit.[16]

Menurut Michael Melvin: A Letter of Credit (LOC) is a written instrument issued by a bank at the request of an importer obligating the bank to pay a specific amount of money to an exporter.[17]

Pengertian L/C mempunyai makna sebagai berikut.

1. Merupakan suatu perjanjian bank untuk menyelesaikan transaksi perdagangan internasional.

2. Memberikan suatu bentuk pengamanan untuk semua pihak yang bersangkutan dengan transaksi tersebut.

3. Menjamin pembayaran yang disediakan apabila syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam L/C terpenuhi.

4. Bahwa setiap pembayaran yang dilakukan didasarkan hanya pada dokumen-dokumen semata dan tidak pada barang atau jasa yang bersangkutan.[18]

Pada saat ini dikenal berbagai jenis L/C. Berdasarkan sifat, L/C dapat dibagi menjadi sebagai berikut: Revocable L/C, yaitu L/C yang dapat dibatalkan kembali kapan saja oleh importir tanpa memerlukan persetujuan eksportir; Irrevocable L/C, yaitu L/C yang tidak dapat dibatalkan dan opening bank mengikatkan diri untuk melunasi wesel-wesel yang ditarik dalam jangka waktu berlakunya L/C, kecuali dengan persetujuan semua pihak yang terlibat dalam L/C ; Irrevocable dan Confirmed L/C, yaitu L/C yang tidak dapat dibatalkan sepihak dan mempunyai jaminan pelunasan berganda atas wesel atas penyerahan dokumen pengapalan yang diberikan oleh opening bank bersama-sama dengan advising bank.[19]

Sementara itu dari segi pembayaran, L/C dapat dibagi menjadi: Sight L/C, yaitu L/C yang jika semua persyaratan dipenuhi, maka negotiating bank wajib membayar nominal L/C kepada eksportir paling lama dalam 7 hari kerja; Usance L/C, yaitu L/C yang pembayarannya baru dapat dilunasi jika L/C tersebut sudah jatuh tempo yaitu sekian hari dari tanggal pengapalan (tanggal Bill of Lading); Red Clause L/C, yaitu L/C di mana pembayaran dilakukan oleh negotiating bank kepada eksportir sebelum barang dikapalkan.[20]

Kemudian dari segi syarat-syarat, L/C dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Open L/C, yaitu suatu L/C yang memberi hak kepada eksportir penerima L/C untuk menegosiasikan dokumen pengapalan melalui bank mana saja yang diingininya.

2. Restricted L/C, yaitu kebalikan daari open L/C di mana negotiating bank dibataasi pada bank tertentu.

3. Documentary L/C, yaitu L/C yang mewajibkan eksportir penerima L/C untuk menyerahkan dokumen pengapalan yang membuktikan pemilikan barang serta dokumen pelengkap lainnya sebagai syarat untuk memperoleh pembayaran.

4. Revolving L/C, yaitu L/C di mana kredit yang tersedia dapat dipakai ulang tanpa perlu mengadakan perubahan syarat baik dalam bentuk waktu maupun nilai uang.

5. Back to Back L/C, yaitu L/C yang dapat dibuka lagi oleh eksportit penerima L/C pertama kepada eksportir kedua dengan menjaminkan L/C yang diterimanya. L/C ini biasa digunakan dalam perdagangan segi tiga.[21]

L/C disebut juga kredit berdokumen. Dengan kata lain L/C merupakan kredit. Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi credere yang berarti percaya atau credo atau creditum yang berarti saya percaya. Jadi seseorang yang mendapatkan kredit adalah seseorang yang telah mendapat kepercayaan dari kreditur.[22]

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam L/C adalah:

a. Pihak Pembeli

Pihak pembeli adalah pihak imporir yang membeli barang dan membuka L/C.

b. Pihak Penjual

Pihak penjual adalah pihak eksporir terhadapnya L/C dibuka.

c. Pihak Pembuka L/C

Bank pembuka L/C atau yang disebut dengan issuing bank adalah bank yang membuka L/C setelah dimintakan oleh pihak pembeli.

d. Pihak Penerus L/C

Bank penerus L/C adalah bank yang dimintakan oleh bank pembuka L/C untuk meneruskan L/C dan membayarkan kepada pihak penjual. Bank penerus L/C ini disebut juga dengan Conforming Bank, Correspondent Bank, Advising Bank, Paying Bank, atau Negotiating Bank[23].

Adapun unsur-unsur pokok dalam L/C meliputi:

a. Credit substitution, yaitu issuing bank menggantikan (mensubstitusikan) kredibilitas applicant dengan kredibilitasnya sendiri.

b. Promise to pay, yaitu L/C berisi jaminan pembayaran dari issuing kepada beneficiary.

c. Terms and conditions, L/C merupakan jaminan pembayaran bersyarat (conditional guarantee), dimana akan dilakukan pembayaran sepanjang beneficiary telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam L/C.

d. Parties, yaitu dalam suatu L/C akan terlibat beberapa pihak antara lain, applicant, issuing bank, beneficiary, advising bank, negotiating bank atau confirming bank (jika L/C di confirm oleh bank lain)

e. Time, yang menyangkut expire date yaitu tanggal berakhirnya jangka waktu berlakunya suatu L/C, latest shipment date yaitu tanggal terakhit untuk melaksanakan pengapalan/pengiriman sesuai dengan yang ditentukan dalam L/C dan latest presentation date, yaitu tanggal terakhir bagi beneficiary untuk penyerahan dokumen ke bank.[24]

Dasar hukum dari suatu L/C adalah klausula dalam kontrak jual beli yang menundukkan diri kepada Uniform Customs and Practices for Documentary Credit (disingkat UCP), hukum setempat (di Indonesia termasuk peraturan di bidang perbankan), dan kebiasaan dalam perdagangan (trade usage).[25] International Chamber of Commerce (ICC) pada tahun 1933 telah menyeragamkan L/C dengan terbentuknya Uniform Customs and Practices for Documentary Credir (UCP).

UCP pertama diterbitkan pada tahun 1933 dengan brosur Nomor 82. Selanjutnya UCP pertama itu mengalami revisi-revisi agar memenuhi kebutuhan bisnis internasional yang terus berkembang. Revisi pertama terjadi pada tahun 1951, kedua pada tahun 1962, ketiga pada tahun 1972, keempat pada tahun 1983 yang dikenal dengan nama UCP 400, dan kelima atau terakhir pada tahun 1993 dengan terbitan Nomor 500 sehingga lebih populer dengan sebutan UCP 500.

Secara umum materi pokok Sales Contract berisi hal-hal berikut ini.

1. Nama Penjual (Seller)

2. Nama Pembeli (Buyer)

3. Barang yang diperjualbelikan dengan spesifikasi tertentu (berat, ukuran, kualitas, packing, dll.)

4. Harga

5. Ketentuan Penjualan (Commercial Terms)

a. FOB (Free on Board)

b. C & F (Cost and Freight)

c. CIF (Cost Insurance & Freight)

6. Pelabuhan Asal

7. Pelabuhan Tujuan

8. Transportasi

Pengalihan diperbolehkan/dilarang (Transhipment: Allowed/ Prohibited)

9. Pengiriman Barang

10. Ketentuan Pembayaran

a. L/C : Letter of Credit

b. D/P : Document Againts Payment

c. D/A : Document Againts Acceptance

11. Sertifikat-sertifikat

a. COO (Certificate of Origin)

b. Export License

12. Dan lain-lain yang dianggap perlu.

Mekanisme L/C secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Diadakan kontrak jual beli antara penjual kepada pembeli dalam jual beli mana pembeli diwajibkan membuka L/C.

2. Kemudian pembeli mengajukan aplikasi L/C kepada Bank Devisa langganannya untuk manfaat pihak penjual.

3. Bank penerbit mengirim surat L/C kepada penikmat melalui bank korepondennya di negara penikmat.

4. Advising bank memberitahu penikmat bahwa kepadanya telah dibuka L/C.

5. Setelah penikmat menerima L/C, dia lantas mengirim barang kepada pembeli.

6. Dokumen asli diserahkan kepada advising bank dan duplikat dikirim kepada pembeli.

7. Dilakukan pembayaran oleh advising bank setelah meneliti kelengkapan dokumen.

8. Dokumen yang telah diterima oleh advising bank kemudian dikirim ke issuing bank.

9. Setelah menerima dokumen-dokumen issuing bank membayar kepada advising bank.

10. Pembuka kredit membayar semua kewajiban kepada issuing bank setekah dinotifikasi oleh issuing bank bahwa semua dokumen telah datang.

11. Issuing bank mengirim dokumen asli kepada pembuka kredit, berdasarkan dokumen-dokumen mana barang-barang dapat diminta dari pengangkut.[26]

Tahapan pembayaran dengan L/C secara ringkas sebagai berikut:

a. Penjual dan pembeli di luar negeri setuju dalam sales contract bahwa payment dilakukan menurut documentary credit.

b. Pembeli memberikan instruksi kepada bank di kediamannya (The Issuing Bank) untuk membuka documentary credit untuk penjual.

c. The Issuing Bank mengatur dengan bank di domisili penjual (Correspondent Bank) untuk melakukan negosiasi, menerima, atau membayar exporter draft atas penyerahan dari dokumen pengapalan.

d. Correspondent Bank memberitahu kepada penjual untuk menegosiasi, menerima, atau membayar exporter draft atas penyerahan dokumen pengapalan.[27]

Beberapa risiko umum L/C adalah:

1. Barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Padahal ketepatan barang ini sangat penting dalam ekspor/impor yang menggunakan L/C karena pembayaran semata-mata didasarkan pada dokumen bukan pada barang.

2. Opening bank sengaja tidak membayar (default)

3. Situasi dan kondisi negara salah satu atau beberapa pihak yang terkait tidak baik sehingga mengakibatkan L/C tidak dibayar (high country risk)

Selain beberapa risiko di atas dikenal juga risiko fasilitas. Dalam kaitan ini risiko terjadi karena kegagalan nasabah melunasi kewajiban pembayaran Sight L/C maupun Usance L/C yang telah jatuh tempo. Kegagalan ini kebanyakan disebabkan beberapa hal berikut ini.

1. Kondisi keuangan (cash flow) debitur à Credit Risk

2. Pengaruh forex (jatuhnya nilai IDR) à Exchange Risk

3. Barang yang diimpor tidak laku(ULC) à Commercial Risk

4. kondisi ekonomi, sosial, politik, keamananà Country Risk

Sengketa

Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang tentu menghendaki segala sesuatu berjalan dengan baik tanpa masalah apapun terlebih berupa sengketa. Akan tetapi, pada kenyataannya hidup ini tidak pernah luput dari masalah. Tidak heran tidak hanya masalah yang muncul melainkan sengketa juga.

Beberapa diantara masalah/sengketa itu hadir tanpa dikehendaki atau tidak dapat dicegah oleh seseorang sebab bermula dari pihak lain. Dengan demikian tidak ada seorang pun dapat memastikan dirinya akan senantiasa luput dari sengketa. Sehubungan dengan kenyataan itu setiap orang nampaknya perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah dan/atau sengketa sehingga tetap dapat menjaga kepentingannya. Bahkan pada saat-saat tertentu seseorang perlu mempunyai kemampuan untuk melihat masalah atau sengketa sebagai sebuah peluang yang mesti dimanfaatkan bukan sekedar masalah yang harus dihindari. Sebagai sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan sudah selayaknya kita mengenal seluk beluk penyelesaian sengketa.

Ibarat pisau yang dapat bermanfaat jika digunakan secara benar dan merugikan orang lain serta diri sendiri jika digunakan secara salah demikian pulalah penyelesaian sengketa. Dengan mengetahui beberapa segi penting penyelesaian sengketa diharapkan akan memiliki dasar pertimbangan untuk menggunakan penyelesaian sengketa secara tepat. Kapan harus menggunakan cara-cara penyelesaian sengketa, kapan harus menghindari. Kalau pun sudah yakin perlu memanfaatkan penyelesaian sengketa masih harus memilih cara penyelesaian sengketa yang paling tepat di antara cara-cara yang ada.

Sengketa dapat terjadi karena berbagai sebab, terutama perbuatan melawan hukum dan cidera janji (wanprestasi). Terhadap sengketa yang terjadi pihak-pihak yang terkait dapat menaruh berbagai keinginan atau harapan. Keinginan ini sangat berpengaruh pada upaya-upaya penyelesaian sengketa terutama pilihan terhadap cara-cara penyelesaian yang ada. Hal ini berkaitan erat dengan putusan yang dapat dihasilkan dari masing-masing cara penyelesian berbeda satu sama lain. Kekeliruan atas pilihan cara penyelesaian bukan hanya dapat menyebabkan ketidakpuasan melainkan kegagalan. Penyelesaian perbuatan melawan hukum dapat diselesaian melalui pengadilan sedangkan wanprestasi melalui pengadilan negeri, arbitrase, atau cara-cara lain yang tersedia.

Secara garis besar dikenal dua kelompok besar penyelesaian sengketa, yaitu melalui persidangan di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Menurut pengalaman dan pengamatan, beberapa permasalahan, terutama permasalahan keluarga dan bisnis, lebih baik diselesaikan di luar pengadilan. Terdapat berbagai alasan yang mendukung pilihan ini, seperti kemungkinan untuk tetap menjaga hubungan baik di antara pihak-pihak yang bermasalah.

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonis (saling berlawanan satu sama lain). Penyelesaian sengketa bisnis model ini tidak direkomendasikan. Kalaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir (ultimatum remedium) setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil.[28]

Hukum acara perdata mengenal dua kewenangan, yaitu: a. wewenang mutlak, dan b. wewenang relatif. Wewenang mutlak menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macam pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (attributie van rechtsmacht).

Wewenang relatif menyangkut pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, terutama tergantung tempat tinggal tergugat (distributie van rechtsmacht). Dalam literatur ditemukan istilah lain, yaitu kekuasaan yang bersifat bulat atau absolut (absolute kompetentie) dan kekuasaan yang bersifat terperinci atau relatief (relatieve kompetentie).[29]

Kekuasaan (wewenang) absolut dinamakan juga atribusi kekuasaan menyangkut wewenang berbagai jenis pengadilan dalam suatu negara dan lazim diatur dalam undang-undang yang mengatur susunan dan kekuasaan badan-badan pengadilan. Sedangkan kekuasaan relatif atau distribusi kekuasaan yaitu pembagian kekuasaan antara badan-badangn pengadilan yang sejenis lazim diatur dalam undang-undang tentang hukum acara.[30]

Orang yang merasa haknya dilanggar disebut penggugat dan orang yang ditarik ke muka pengadilan karena dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang disebut tergugat. Apabila ada banyak penggugat atau banyak tergugat, mereka disebut penggugat I, penggugat II, penggugat III, dan seterusnya. Demikian pula jika ada banyak tergugat, mereka disebut tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan seterusnya.

Selain itu, dikenal juga turut tergugat, yaitu orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu tetapi demi kelengkapan suatu gugatan harus diukutsertakan. Dalam petitum turut tergugat ini hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim.

Mengenai hal di atas Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata berpendapat sebagai berikut.

Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Sengaja dipakai perkataan “merasa” dan “dirasa” oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguh-sungguhnya melanggar hak penggugat.[31]

Surat gugat ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya dan memuat tanggal gugatan, nama, tempat tinggal, jabatan penggugat dan tergugat. Gugatan mesti memuat penjelasan mengenai permasalahan dan dasar dengan jelas (Fundamentum Petendi atau Posita). Posita terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan hukum. Selain itu gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal yang ingin diputuskan, ditetapkan, atau diperintahkan oleh hakim.

Perkara di pengadilan tidak hanya berupa gugatan, melainkan dikenal juga permohonan. Perbedaan utama antara gugatan dengan permohonan adalah sengketa atau konflik. Dalam gugatan terdapat sengketa sedangkan dalam permohonan tidak ada sengketa. Oleh karena itu, putusan hakim dalam permohonan berupa penetapan atau putusan declaratoir saja, yaitu putusan yang bersifat menetapkan atau menerangkan saja. Pada hakikatnya setiap orang boleb berperkara di depan pengadilan, kecuali orang yang belum dewasa (diwakili orang tua atau wali) dan sakit ingatan (diwakili pengampu).

Sebagaimana telah dikemukakan di muka, terhadap suatu sengketa pihak-pihak yang terkait dapat memiliki beraneka ragam keinginan. Jika penyelesaian melalui pengadilan menjadi pilihan maka keinginan itu dituangkan dalam suatu dokumen yang disebut gugatan. Putusan hakim atas suatu gugatan berupa penghukuman (condemmnator). Putusan semacam ini akan memuat pengakuan tentang hak penggugat dari pihak lain. Jika tergugat tidak mau melaksanakan putusan ini secara suka rela maka dapat dipaksakan melalui eksekusi.

Tujuan dari suatu gugatan disampaikan dalam bentuk tuntutan (petitum) yang merupakan permintaan kepada hakim untuk diputuskan. Petitum mesti dibuat secara jelas dan tegas serta tidak ada pertentangan satu sama lain. Remember that good writing makes the reader’s job easy; bad writing makes it hard.[32]

Tuntutan dapat berupa tuntutan pokok, tuntutan tambahan, dan tuntutan provisional. Adapun alasan yang dapat dipakai untuk pengajuan gugatan adalah: Wanprestasi oleh debitur, perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad), dan kebatalan.

Suatu gugatan mesti memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu syarat formal dan syarat material. Syarat formal mencakup formalitas yang mesti dipenuhi suatu gugatan, yaitu: tempat dan tanggal surat gugatan, pemberian materai, tanda tangan pengugat atau kuasa. Sedangkan syarat material meliputi: identitas para pihak dan posita (fundamentum petendi). Posita berisi dasar dan alasan pengajuan gugatan yang biasanya terdiri dari dua bagian: 1. Uraian kejadian yang disengketakan (factual grounds). 2. Uraian tentang dasar hukum gugatan (legal grounds). Posita akan meliputi objek perkara, fakta hukum, kualifikasi perbuatan tergugat, uraian kerugian, dan petitum.

Pada saat ini dapat dikatakan sebagian besar gugatan dilakukan secara tertulis meskipun dimungkinan secara lisan. Gugatan secara tertulis disampaikan melalui surat kepada Ketua Pengadilan. Demikian juga dengan gugatan secara lisan disampaikan kepada Ketua Pengadilan.

Persidangan di pengadilan secara umum akan terdiri dari tahapan berikut ini. Pada persidangan pertama hakim akan mengusahakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa. Apabila tidak tercapai perdamaian kemudian dilakukan pembacaan gugatan oleh penggugat.

Persidangan kedua merupakan kesempatan bagi tergugat untuk menyampaikan tanggapan atau jawaban atas gugatan yang disampaikan penggugat pada sidang pertama. Hal-hal yang dapat disampaikan tergugat dalam jawaban meliputi hal-hal berikut ini.

Eksepsi atau tangkisan yaitu tanggapan atau jawaban atas formalitas gugatan yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara. Eksepsi dapat meliputi eksepsi material dan prosesual. Eksepsi material terdiri dari eksepsi dilatoir dan peremtoir. Eksepsi dilatoir didasarkan pada ketentuan hukum material berupa keinginan agar dilakukan penundaan pemeriksaan gugatan oleh pengadilan. Sedangkan eksepsi peremtoir dimaksudkan untuk menggagalkan gugatan.

Adapun eksepsi prosesual berkaitan dengan hukum formal yang meliputi eksepsi declinator, litispendensi, nebis in idem, plurium litis consortium, diskualifikator. Eksepsi declinator berkaitan dengan kewenangan pengadilan mengadili perkara berkaitan dengan kompetensi absolutdan relatif. Eksepsi litispendensi merupakan pernyataan bahwa perkara yang diajukan pernah diperiksa tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksepsi plurium litis consortium merupakan pernyataan agar gugatan ditolak karena mengandung cacat formal seperti kesalahan pihak yang digugat. Eksepsi diskualifikator merupakan pernyataan tentang ketidakwenangan penguggat untuk mengajukan gugatan kepada penggugat.

Selain eksepsi disampaikan juga jawaban atas pokok perkara (konpensi) yang memuat pengakuan atau pembenaran dalil yang disampaikan penggugat, sangkalan atas dalil yang dikemukakan penggugat, atau fakta baru yang belum disampaikan penggugat dalam gugatan. Selain itu tergugat dapat menyampaikan gugatan balik (rekonpensi). Dengan adanya rekonpesi terdapat gabungan dua tuntutan, tuntutan dari penggugat dan tuntutan dari tergugat. Tujuan dari rekonpensi untuk menghemat biaya, mempermudah prosedur, dan menghindari putusan yang bertentangan mengenai perkara yang mempunyai dasar atau hubungan hukum yang sama.

Selanjutnya pada sidang ketiga penggugat berkesempatan menyampaikan jawaban balasan (replik). Selain itu, penggugat jika ada rekopensi sebagai tergugat dan rekonpensi dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil yang dikemukan tergugat dalam gugatan rekonpensi.

Pada sidang keempat tergugat menyampaikan duplik sebagai tanggapan atas dalil-dalil yang disampaikan penggugat dalam replik. Jika tergugat mengajukan rekonpensi maka tergugat juga dapat mengajukan duplik atas replik yang dikemukakan penggugat sebagai tergugat dalam rekonpensi.

Pada sidang kelima penggugat menyampaikan bukti-bukti untuk membenarkan dalil-dalil yang telah disampaikan pada sidang-sidang sebelumnya.

Pada sidang keenam tergugat menyampaikan bukti-bukti untuk menyangkal dalil-dalil yang disampaikan penggugat sekaligus menyampaikan bukti-bukti atas dalil yang disampaikan dalam rekonpensi. Pada persidangan ini kepada para pihak yang bersengkera diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan atau sangkalan atas bukti-bukti yang diajukan pihak lain.

Selanjutnya pada sidang ketujuh para pihak menyampaikan kesimpulan dari sidang-sidang yang telah dilaksanakan. Akhirnya, pada sidang kedelapan hakim pengadilan negeri akan menjatuhan putusan atas perkara yang diperiksa.

Mengenai putusan dikenal ada dua jenis: putusan sela (interlocutoir beslag) dan putusan akhir (eind beslag). Putusan sela merupakan putusan hakim yang dijatuhkan sebelum putusan akhir.

Ada tiga putusan sela: 1. Putusan prepator, yaitu putusan untuk mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan tetapi tidak mempengaruhi pokok perkara. 2. Putusan interlokator, yaitu putusan yang berisi perintah pembuktian yang mempengaruhi pokok perkara. 3. Putusan provisional, yaitu putusan yang berupa tindakan sementara untuk kepentingan salah satu pihak yang bersengketa.

Sementara itu, putusan akhir merupakan putusan hakim mengenai pokok perkara yang merupakan akhir dari tingkat pengadilan tertentu. Putusan akhir meliputi putusan verstek, putusan deklarator (menerangkan suatu keadaan hukum), putusan konstitutip (menghapuskan suatu keadaan hukum), putusan kondemnator (menghukum salah satu pihak yang bersengketa), dan putusan kontradiktor.

Jika para pihak yang bersengketa di pengadilan negeri merasa tidak puas atas putusan hakim, dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi yang membawahi pengadilan negeri tersebut. Permohonan banding diajukan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahu apabila putusan diucapkan tanpa kehadiran pihak.

Jika ada pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan banding dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi merupakan upaya hukum terakhir bagi pihak-pihak yang bersengketa. Berbeda dengan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang memeriksa perkara (judex factie), mahkamah agung hanya akan memerika masalah hukum dan penerapan hukum (judex juris). Dalam kasasi tidak ada lagi pemeriksaaan bukti-bukti. Adapun alasan pengajuan kasasi adalah: tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai menuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dikenal juga upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK). PK dapat diajukan untuk membatalkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 180 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap atau sejak ditemukan bukti-bukti baru (novum). Adapun alasan PK meliputi:

1. Putusan terdahulu didasarkan pada kebohongan, tipu muslihat, atau bukti-bukti palsu.

2. Ditemukan bukti baru

3. Putusan mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.

4. Ada bagian dari tuntutan yang belum diputus

5. Putusan bertentangan satu sama lain padahal yang berperkara sama, persoalan sama, dasar hukum sama, jenis pengadilan sama, tingkat pengadilan sama.

6. Terdapat kekhilapan atau kekeliruan.

Terhadap permohonan PK ini Mahkamah Agung dapat menjatuhkan putusan berupa permohonan PK tidak dapat diterima, permohonan PK ditolak, atau permohonan PK dikabulkan. Setelah PK tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Dengan demikian setelah PK setiap pihak yang bersengketa harus menaati dan melaksanakan putusan.

Dari uraian yang telah disampaikan dapat dikatakan tidaklah terlalu mudah menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, dari segi waktu cukup lama, demikian pual dari segia biaya akan cukup mahal. Oleh karena itu pencegahan sengketa selalu saja lebih baik dari pada menyelesaikaan sengketa. Jangankan pihak-pihak yang berperkara, para pengacara pun sering kali merasa enggan menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Tidak heran kalau ada pengacara yang kemudian tidak mau lagi menjadi pengacara justru setelah menyelesaikan suatu sengketa melalui pengadilan meskipun berada di pihak yang memang. The truth is, I never wanted to be a lawyer anyway.[33]

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Sebagaimana telah disampaikan di muka, penyelesaian sengketa melalui pengadilan masih menyisakan berbagai persoalan sehingga dirasakan perlu ada cara-cara penyelesaian sengketa lain di luar pengadilan berupa arbitrase maupun beberapa alternatif penyelesaian sengketa lain seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, atau konsiliasi. Keberadaan upaya-upaya penyelesaian ini di Indonesia sebenarnya sudah sejak lama tetapi semakin populer setelah diberlakukan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase).

Dalam Undang-Undang ini dikemukakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Arbitrase sejak awal diadakan sebagai sarana penyelesaian sengketa alternatif (alternatif dispute resolution) di luar pengadilan (ordinary court). Beberapa kekurangan pengadilan seperti waktu yang lama dan biaya yang mahal diharapkan dapat diatasi arbitrase. Oleh karena itu sejak semula arbitrase dirancang sebagai penyelesaian sengketa yang cepat dan murah bagi para pihak yang bersengketa (quick and lower in time and money to the parties). Akan tetapi pada kenyataannya, paling tidak menurut pengamatan saya, khususnya di Indonesia, arbitrase sulit dikatakan lebih cepat dan murah. Dalam beberapa hal pemberlakuan UU Arbitrase justeru telah menimbulkan masalah baru.

Sebagai gambaran awal dapat dikemukakan tiga putusan arbitrase yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri (PN) di Indonesia, yaitu: Putusan Arbitrase Swiss dalam sengketa antara Pertamina vs Karaha Bodas; Putusan Arbitrase BANI dalam sengketa jual beli kertas uang Rupiah antara Perum Peruri vs PT Pura Barutama; dan Putusan Arbitrase ad hoc dalam sengketa menyangkut sales agreement untuk pembelian material SWRCH&R yang akan digunakan untuk pembuatan bahan produk balok lempengan baja antara PT Krakatau Steel vs International Piping Product Inc (IPP). Berbagai putusan PN itu bukan hanya telah menimbulkan perdebatan baru di antara para pihak yang bersengketa, melainkan di masyarakat luas bahkan di luar negeri.

Antara arbitrase dan PN sampai sekarang tidak dapat dipisahkan sebab dalam beberapa hal masih harus “bekerjasama”, seperti dalam rangka pelaksanaan putusan arbitrase dan pembatalan putusan arbitrase. Terutama mengenai pembatalan putusan arbitrase oleh PN akhir-akhir ini semakin sering terjadi sehingga dipandang perlu untuk dicermati.

Mengenai pembatalan putusan arbitrase oleh PN dalam UU No 30 Tahun 1999 diatur di Bab VII Pasal 70-72. Dalam Pasal 70 dinyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.

b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentuka yang sengaja disembunyikan oleh pihak lawan

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

Sementara itu dalam penjelasan umum UU Arbitrase dinyatakan: “Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:

a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan oleh pihak lawan; atau

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

Kalau dibandingkan antara Pasal 70 dengan Penjelasan Umum sebenarnya dapat dikatakan tidak terdapat perbedaan, terlebih bertentangan. Meskipun demikian persoalan telah dan/atau akan dapat mungkin muncul dari kata-kata yang sebenarnya tidak secara langsung menyangkut isi pasal, yaitu antara kata-kata: “unsur-unsur sebagai berikut” (Pasal 70) dan “antara lain” (Penjelasan Umum). Kata-kata “unsur-unsur sebagai berikut” dalam Pasal 70 mengandung pengertian terbatas (limited). Sedangkan kata-kata “antara lain” dalam Penjelasan Umum dapat memberikan pengertian tidak terbatas (unlimited).

PN Jakarta Pusat ketika memutus sengketa antara Pertamina melawan Karaha Bodas tidak memakai tiga alasan pembatalan yang disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase dengan argumentasi bahwa berdasarkan penjelasan umum UU Arbitrase terbuka kemungkinan dipakai alasan lain untuk membatalkan putusan arbitrase.

Sementara itu dalam putusan Mahkamah Agung No 01/Banding/Wasit/2001 dalam perkara antara Ssangyong Engineering & Construction dan PT Murinda Iron Steel melawan PT Danareksa Jakarta Internasional ditegaskan bahwa Pasal 70 UU Arbitrase menyebutkan secara limitatif hal-hal yang menjadi alasan permohonan pembatalan.

Kemudian patut diperhatikan Putusan Mahkamah Agung No 06/Banding/Wasit/2001 tentang perkara antara PT Twink Pratama vs PT Coca Cola Amatil Indonesia dkk. Dalam Putusan ini diadakan analisis materil dengan cara melakukan penyaringan dan penilaian terhadap alasan-alasan pembatalan yang diajukan untuk memastikan bukti-bukti sungguh-sungguh memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 70 UU Arbitrase. Hasilnya ternyata dokumen yang diajukan oleh pemohon pembatalan tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 70 UU Arbitrase. Dengan demikian dapat dikatakan pemenuhan unsur-unsur yang dimuat dalam Pasal 70 Arbitrase merupakan keharusan.

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Negosiasi adalah proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka.[34] Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (impartial) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.[35] Antara mediasi dengan litigasi/arbitrase secara ringkas dapat dibuat perbandingan sebagai berikut:[36]

Mediasi

Litigasi/Arbitrase

¨ Jika mediasi gagal dapat dilanjutkan dengan litigasi atau arbitrase

¨ Upaya hukum terakhir

¨ Jika kesepakatan hasil mediasi dilanggar, harus ajukan gugatan, tidak bisa langsung eksekusi. Catatan: Dalam konsep UU ADR hasil kesepakatan dapat langsung dieksekusi setelah diberi titel eksekutorial oleh pengadilan.

¨ Jika putusan tidak dilaksanakan, dapat diminta eksekusi ke pengadilan

¨ Pihak yang bersengketa membuat kesepakatan

¨ Hakim/arbiter yang membuat keputusan

¨ Mediator membantu tercapainya kesepakatan

¨ Hakim/arbiter memutuskan pihak yang salah dan benar

¨ Para pihak yang menentukan jalannya mediasi

¨ Persidangan ditentukan oleh hukum acara yang berlaku

¨ Salah satu pihak dapat berkomunikasi tersendiri dengan mediator (ex parte communication)

¨ Tidak boleh ex parte communication

¨ Kesepakatan merupakan restrukturisasi dari kontrak yang disengketakan

¨ Keputusan didasarkan pada kontrak yang disengketakan

¨ Win-win solution

¨ Win-lose judgement

¨ Hubungan bisnis tetap baik

¨ Hubungan bisnis rusak

¨ Cepat

¨ Lama

¨ Murah

¨ Mahal

¨ Rahasia

¨ Arbitrase dapat dipublikasikan; litigasi terbuka untuk umum

Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga yang mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.[37]

Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

Dalam hal sengketa atau beda pendapat tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

Dalam UU Arbitrase dinyatakan bahwa setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.

Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. Apabila usaha perdamaian tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad–hoc.

—–bnpds-4/05—–


DAFTAR PUSTAKA

Atiyah, P.S, An Introduction To The Law of Contract, Oxford: Oxford University Press, 1981.

Budiono Kusumohamidjojo, Panduan Untuk Merancang Kontrak, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2001.

Chairul Anwar, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001.

Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Garner, Bryan A, Legal Writing in Plain English: A Text with exercises, Chicago and London: The University of Chicago Press, 2001.

Grisham, John, The Firm, New York: Dell Publishing, 1992.

Gunarto Suhardi, Beberapa Elemen Penting dalam Hukum Perdagangan Internasional, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004.

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis. Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Impor), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Gunawan Widjaja & Kartini Mulyadi, Seri Hukum Perikatan. Jual Beli, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasanuddin Rahman, Legal Drafting. Seri Keterampilan Mahasiswa Fakultas Hukum Dalam Merancang Kontrak Perorangan/Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Ignatius Berry Punan, Teknik dan Strategi Bisnis ekspor di Indonesia, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nisatama, 1996.

Iswahjudi A Karim, “Mengapa Menggunakan Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Komersial?: Perspektif Praktisi Hukum,” disampaikan dalam seminar “Penggunaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Komersial”, Jakarta: Pusat Mediasi Nasional, 10 Juni 2004.

Melvin, Michael, International Money and Finance, New York: Harper Collins College Publisher, 1995.

Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

__________, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

__________, Pengantar Hukum Bisnis. Menata Bisnis Modern di Era Global. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek, Bandung: Alumni, 1986.

Rudi M. Simamora, Hukum Minyak dan Gas Bumi, Jakarta: Jambatan, 2000.

Soepriyo Andhibroto, Letter of Credit Dalam Teori dan Praktek, Semarang: Dahara Prize, 1992.

Subekti, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1982.

__________, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1996.

Suyud Margono, ADR Alternative Dispute Resolution & Arbitrase. Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

Taryana Soenandar, Prinsip-prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Indternasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Wirjono Prodjodikoro, R, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 1984.


Lampiran 1:

Anatomi/Pola Kontrak[38]

1. Judul (Heading)

2. Pembukaan (Opening)

3. Komparisi

Para Pihak (Parties)

4. Premise (Recitals)

Dasar/Pertimbangan

5. Isi Perjanjian

Ketentuan dan Persyaratan (Terms and Conditions)

6. Klausula

7. Penutup (Closure)

Testimonium Clause

8. Tanda Tangan (Attestation)

Ø Saksi-saksi (Witnesses)

Ø Lampiran

(Attachments/Exhibits)
Lampiran 2:

Contoh Kerangka Kontrak[39]

Judul

Sewa Menyewa Rumah

Pembukaan

Pada hari ini, Kamis, 29 juli 2004, di Jakarta, kami yang bertanda-tangan di bawah ini

Komparisi

1. Tuan X, swasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Batanghari No.8 Denpasar, selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Tuan Y, swasta, bertempat tinggal di Jalan Sei Serayu No.9 Medan, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Premis/Recital

Para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

Ø Pihak Pertama merupakan pemilik tanah dan bangunan di Jalan Serayu 10 Jakarta, berdasarkan sertifikat hak milik ….

Ø Pihak Pertama hendak menyewakan tanah dan bangunan di Jalan Serayu No.10 Jakarta

Ø Pihak Kedua hendak menyewa tanah dan bangunan

Ø Pihak Kedua hendak menyewa tanah dan bangunan di Jalan Serayu No.10 Jakarta

Isi Perjanjian

a. Ketentuan Umum

Pasal …

Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

a. Bank adalah …..

b. Debitur adalah ….

b. Ketentuan Pokok:

¨ Klausula Transaksional

¨ Klausula Spesifik

¨ Klausula Antisipatif

c. Ketentuan Penunjang

¨ Klausula tentang Condition Present (harus dipenuhi sebelum pihak lain memenuhi)

¨ Klausula tentang Affirmatif Covenant (janji-janji berbuat sasuatu)

¨ Klausula Negatif Covenant (janji-janji tidak berbuat sesuatu)

Ø Arbitrase

Pasal ….

Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam menurut peraturan dan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Ø Kahar/Force Majeure

Pasal …

Apabila terjadi kelambatan atau kegagalan oleh salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan tindakan atau kejadian yang ditimbulkan atau diakibatkan suatu kejadian yang berada di luar kemampuan para pihak seperti banjir, badai, gempa bumi maka kelambatan atau kegagalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai kesalahan pihak yang bersangkutan melainkan dilindungi dan tidak akan mengalami tuntutan atas kerugian yang diderita pihak lain.

Ø Pilihan Hukum

Pasal …

Perjanjian ini ini tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ø Pilihan Jurisdiksi

Pasal …

Perjanjian ini tunduk kepada jurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Ø Keseluruhan (Entirety)

Pasal …

Perjanjian ini serta lampiran-lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dari perjanjian yang berisikan keseluruhan perjanjian antara para pihak berkenaan dengan hal pokok dari perjanjian ini, menggantikan serta membatalkan semua perjanjian-perjanjian sebelumnya, negosiasi-negosiasi, kewajiban-kewajiban, dan sesuatu yang harus dikerjakan serta tulisa berkenaan dengan hal pokok perjanjian ini.

Ø Pelepasan Hak (Waiver)

Pasal ….

Dalam hal terjadi ketidaktaatan, ketidakpastian, kelambatan atau kesabaran oleh Bank dalam melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian kredit ini atau pemberian waktu oleh Bank kepada debitur, maka hal ini tidak akan mengurangi, mempengaruhi atau membatasi hak-hak dan ketentuan-ketentuan dari Bank berdasarkan perjanjian ini dan suatu pelepasan hak oleh Bank atas suatu pelanggaran tidak akan berlaku sebagai suatu pelepasan dari pelanggaran kemudian atau yang terus berlangsung.

Ø Domisili

Pasal …

Untuk pelaksanaan perjanjian ini dan segala akibat yang timbul, kedua belah pihak memilih domisili yang umum dan tetap di kantor panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ø Penutup/Closure

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap bermeterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatagani oleh para pihak.

Ø Tanda Tangan

Pihak Pertama Pihak Kedua

(_____________) (_____________)

Lampiran:

Beberapa perjanjian disertai dengan lampiran seperti:

1. Daftar barang-barang

2. Gambar lokasi Dll.


Bahan Diskusi tentang Tanda Tangan, Meterai, dll.


[1] Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 57.

[2] Rudi M. Simamora, Hukum Minyak dan Gas Bumi, Jakarta: Jambatan, 2000, hlm. 128.

[3] Rudi M. Simamora, hlm. 133.

[4] Huala Adolf, hlm. 4.

[5] Huala Adolf, hlm. 17.

[6] Huala Adolf, hlm. 90.

[7] Taryana Soenandar, Prinsip-prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Indternasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 7.

[8] Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1996, hlm. 1.

[9] Hasanuddin Rahman, Legal Drafting. Seri Keterampilan Mahasiswa Fakultas Hukum Dalam Merancang Kontrak Perorangan/Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 4.

[10] P.S Atiyah, An Introduction To The Law of Contract, Oxford: Oxford University Press, 1981, hlm. 28.

[11] Budiono Kusumohamidjojo, Panduan Untuk Merancang Kontrak, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2001, hlm. 7.

[12] Subekti, Hukum Perjanjian, hlm. 13.

[13] Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 137.

[14] Subekti, Hukum Perjanjian, hlm. 79.

[15] Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis. Menata Bisnis Modern di Era Global. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 283.

[16] Munir Fuady, Pengantar …, hlm. 288.

[17] Michael Melvin, International Money and Finance, New York: Harper Collins College Publisher, 1995, hlm. 204.

[18] Soepriyo Andhibroto, Letter of Credit Dalam Teori dan Praktek, Semarang: Dahara Prize, 1992, hlm. 41.

[19] Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis. Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Impor), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 27.

[20] Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis …, hlm. 28.

[21] Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis …, hlm. 28.

[22] Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.140.

[23] Munir Fuady, Pengantar …, hlm. 296.

[24] Gunawan Widjaja & Kartini Mulyadi, Seri Hukum Perikatan. Jual Beli, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 216.

[25] Munir Fuady, Pengantar …, hlm. 294.

[26] Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 73.

[27] Chairul Anwar, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hlm. 75.

[28] Suyud Margono, ADR Alternative Dispute Resolution & Arbitrase. Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000, hlm. 12.

[29] Wirjono Prodjodikoro, R, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 1984, hlm. 39.

[30] Lihat uraian R Subekti, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1982, hlm. 23.

[31] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 1.

[32] Bryan A Garner, Legal Writing in Plain English: A Text with exercises, Chicago and London: The University of Chicago Press, 2001, hlm. 145.

[33] John Grisham, The Firm, New York: Dell Publishing, 1992, hlm. 501.

[34] Suyud Margono, hlm. 28.

[35] Suyud Margono, hlm. 8

[36] Iswahjudi A Karim, “Mengapa Menggunakan Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Komersial?: Perspektif Praktisi Hukum,” disampaikan dalam seminar “Penggunaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Komersial”, Jakarta: Pusat Mediasi Nasional, 10 Juni 2004.

[37] Suyud Margono, hlm. 29.

[38] Digunakan sebagai pedoman dalam merancang/membuat kontrak atau mengevaluasi kontrak.

[39] Digunakan sebagai pedoman dalam merancang/membuat kontrak atau mengevaluasi kontrak

4 Komentar

  1. Budiman Sinaga

    Baik, trims

  2. ivan

    hallo mas Budiman,
    apakah mas ada article mengenai kasus PERUM PERURI dgn PT.PURA BARUTAMA, beserta dalil2 yang mendukung mereka,

    terimakasih
    ===>saya sebetulnya pernah menulis mengenai kasus ini di majalah Ombudsman tetapi sayang agak kesulitan menemukan arsipnya, dulu ada websitenya namun saat ini nampaknya menghilang :-( Semoga maklum. Trims

  3. bang, saya ada tugas, saya keliling browsing tetapi saya tidak mendapatkan artikelnya ” masih berlakukah asas nebis in idem dalam penyelesaian sengketa internasional dengan metode inquiri”??
    saya sangat mengharapkan bantuan abang,, saya bisa dihubungi melalui m4_mun@yahoo.co.id
    terima kasih sebelumnya..
    salam hormat alma’mun

Lacak Balik

  1. Hukum Perdagangan Internasional | ..:: Welcome | Saepudin Online

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: