Peran Aparat Desa Dalam Pencapaian…

Pada tanggal 25-27 Agustus 2008 saya menghadiri “Orientasi dan Evaluasi Pengembangan Kapasitas PLH 15 Desa Lingkungan Ekosistem Kawasan Danau Toba Tahun 2008″ di Tuktuk – Kabupaten Samosir – Sumatera Utara yang diselenggarakan atas kerja sama BAPEDALDASU dan PPLH UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN.Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang telah dilakukan Bapedaldasu sejak tahun 2005. Kepala PPLH Universitas HKBP Nommensen, Dr.Ir. Juli Ritha Tarigan,MSc., dalam sambutannya menyatakan bahwa Universitas HKBP Nommensen prihatin dengan masalah lingkungan dewasa ini yang semakin meluas, khususnya di kawasan sekitar Danau Toba. Oleh karena itu, PPLH terbeban untuk membantu mengurangi permasalahan lingkungan di kawasan sekitar Danau Toba. Acara tersebut dibuka oleh Ketua Bapedaldasu yang diwakili oleh Kepala Bidang Badan Pengelolaan Lingkungan (BPL) Drs. Indra Utama, Msi.
Sebelum pertemuan ini tim Bapedaldasu telah melakukan penilaian terhadap masing-masing desa. Penilaian fisik lingkungan dan kapasitas PLH 15 desa di Ekosistem Kawasan Danau Toba mencakup keteduhan dan kebersihan desa. Pada kesempatan itu tim Bapedaldasu memaparkan bahwa kebanyakan desa masih perlu lebih giat lagi untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memperluas kegiatan penghijauan. Sehubungan dengan itu sangat diperlukan partisipasi dari semua pihak terkait untuk pencapaian desa bersih dan hijau. Pada akhir kegiatan perwakilan setiap desa diberikan kesempatan menyampaikan permasalahan, tantangan, dan harapan.
Staf PPLH Nommensen yang berasal dari beberapa unit berperan aktif sebagai Narasumber dan Panitia dalam kegiatan dimaksud, yaitu: Dr.Ir. Juli Ritha Tarigan,M.Sc. (Narasumber); Dr.Ir. Hasan Sitorus,MS. (Narasumber); Dr. Budiman N.P.D Sinaga,SH,MH. (Narasumber); Ir. Yanto Raya Tampubolon,MP. (Narasumber); Ir. Salomo Simanjuntak,MT. (Panitia) dan Ir. Rosnawyta Simanjuntak,MP. (Panitia).
Dalam rangka ikut mempercepat pencapaian Desa Hijau dan Bersih para narasumber telah menyampaikan makalah-makalah dengan judul sebagai berikut:

  1. Permasalahan Lingkungan di Kawasan Ekosistem Danau Toba dan Alternatif Pemecahannya
  2. Pengembangan Pertanian Berkelanjutan di Kawasan Danau Toba
  3. Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
  4. Peran Aparat Desa dalam Pencapaian Desa Hijau dan Bersih

Kegiatan ini dihadiri pula oleh Prof. Dr. Meneth Ginting,MADE dan Prof.Dr.Ir. Sengli Damanik serta diikuti 80 peserta yang terdiri dari jajaran Dinas Lingkungan Hidup di tujuh Kabupaten (Karo, Dairi, Simalungun, Tobasa, Samosir, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan) di kawasan Danau Toba, Camat dari 15 Kecamatan di Kawasan Danau Toba, Kepala Desa, Ketua Tim Penggerak PKK, Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dari 15 desa di tujuh kabupaten di sekitar danau Toba.
Dari berbagai dialog selama kegiatan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat (peserta) sangat mengharapkan keikutsertaan Universitas HKBP Nommensen untuk memperbaiki lingkungan Danau Toba. Harapan tersebut disambut baik oleh Tim Universitas HKBP Nommensen karena memang memiliki ikatan emosional dengan daerah di sekitar Danau Toba. (Tim PPLH).

Peran Aparat Desa Dalam

Pencapaian Desa Hijau dan Bersih[1]

Dr. Budiman NPD Sinaga,S.H.,M.H.[2]

Life’s like football.

Being in the right place at the right time. That can make you a hero.

Score a goal, you win. Save a goal, you survive.[3]

Kita patut bersyukur karena pada saat berkumpul di tempat ini untuk membicarakan mengenai desa hijau dan bersih sesungguhnya masyarakat sudah semakin menyadari tentang pentingnya mewujudkan desa yang hijau dan bersih. Persoalannya, hampir dapat dipastikan belum semua orang di desa, termasuk aparat desa, mengetahui bahwa masing-masing dapat berperan dalam mencapai desa yang hijau dan bersih. Selalu saja ada orang yang ingin berbuat baik tetapi tidak tahu atau belum tahu, bagaimana berbuat baik?

Aparat

Kata aparat sering diartikan sebagai pegawai negeri atau pegawai negara. Padahal arti kata itu lebih luas sebab menyangkut seperangkat sistem yang digunakan oleh penguasa/pemerintah untuk mengelola kekuasaannya atau semua perangkat yang digunakan oleh pemerintah untuk menerapkan kekuasaan pada masyarakat. Oleh karena itu, seandainya aparat diartikan sebagai pegawai sekalipun maka tidak hanya meliputi pegawai yang berstatus pegawai negeri melainkan pegawai yang bukan pegawai negeri juga sepanjang terlibat dalam kegiatan pemerintahan.

Dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dinyatakan bahwa pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparat desa meliputi semua orang yang terlibat dalam urusan pemerintahan desa.

Selanjutnya dalam Pasal  206 UU Pemda disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;

b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;

c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;

d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa.

Ketentuan lain yang patut diperhatikan adalah Pasal  214 ayat (1) UU Pemda tentang kerja sama desa yang berbunyi: Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan desa yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Selanjutnya dalam Pasal  215 UU Pemda diingatkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Pelaksanaan kawasan perdesaan diatur dengan Perda, dengan memperhatikan   kepentingan masyarakat desa; kewenangan desa; kelancaran pelaksanaan investasi; kelestarian lingkungan hidup; serta   keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

Berdasarkan ketentuan di atas, aparat desa paling tidak dapat berperan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, mengatur kerja sama desa,[4] serta pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga. Peran ini sangat berkaitan dengan pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, aparat desa sangar perlu mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Hukum dan Pembangunan

Menurut Hart[5], sebelum ada hukum dalam kualitas seperti hukum modern, masyarakat diatur oleh “primary obligation” yang muncul serta merta dari masyarakat. Pada masa itu setiap anggota masyarakat langsung tahu tentang apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Periode berikutnya masyarakat memasuki pengaturan yang dilaksanakan oleh “secondary obligation”. Pada masa ini hukum tidak lagi muncul secara spontan melainkan diciptakan khusus.

Salah satu ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat modern adalah penggunaannya secara sadar oleh masyarakat.[6] Hukum tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku masyarakat melainkan mengarahkan masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, atau menciptakan pola-pola kelakukan baru. Dengan mengutip istilah dalam ilmu teknik, penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat itu disebut sebagai social engineering atau social engineering by law.[7] Dalam kaitan dengan Undang-Undang kemudian dikenal Undang-Undang kodifikasi dan modifikasi.[8]

Undang-Undang kodifikasi adalah Undang-Undang yang membakukan pendapat hukum yang berlaku. Sedangkan Undang-Undang modifikasi adalah Undang-Undang yang bertujuan untuk mengubah pendapat hukum yang berlaku. Jika dihubungkan dengan pencapaian desa hijau dan bersih maka hukum atau peraturan perundang-undangan dapat digunakan untuk membakukan kebiasaan, adat, atau norma lain yang sudah ada dalam kehidupan masyarakat atau mengubah pandangan masyarakat yang belum sesuai.

Secara umum, hukum paling sedikit berfungsi untuk mencapai dua target utama: ketertiban umum dan (yang pada gilirannya menciptakan keadaan yang kondusif untuk mencapai) keadilan.[9] Berdasarkan fungsi ini, sifat hukum pada dasarnya konservatif. Hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai.

Fungsi hukum semacam itu diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun seperti di Indonesia karena ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi, dan diamankan. Akan tetapi, dalam masyarakat yang sedang membangun yang berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Hukum juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu.[10] Peranan hukum dalam pembangunan antara lain adalah menjamin agar perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur.[11]

Dalam arti luas, hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (institution) dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.[12] Adapun yang dimaksud lembaga di sini adalah lembaga hukum adat. Sedangkan lembaga dan proses merupakan cerminan dari living law, yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis yang hidup (formil).

Pengertian hukum semacam ini membuka peluang yang luas bagi aparat desa untuk berperan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Di satu sisi aparat desa dapat berperan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada tetapi di sisi lain dapat berperan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggali “hukum yang hidup” di masyarakat sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Desa dapat membuat Peraturan Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa Peraturan Desa/peraturan yang setingkat adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Materi muatan Peraturan Desa/yang setingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 13 UU 10/2004). Adapun fungsi Peraturan Desa atau yang sejenis –misalnya Peraturan Nagari- antara lain adalah untuk menyelenggarakan ketentuan yang berisi pengayoman adat istiadat desa yang selama ini sudah mentradisi dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.[13]

Dihubungkan dengan fungsi hukum maka aparat desa dapat memanfaatkan hukum untuk membakukan keinginan warga desa yang antara lain terwujud dalam ”hukum yang tidak tertulis” atau mengubah pandangan yang belum tepat supaya dapat secara bersama-sama mencapai desa yang hijau dan bersih. Saya yakin masyarakat akan menaati peraturan desa atau peraturan perundang-undangan lain jika sesuai dengan keinginannya, kebutuhannya, dan kesadaran hukumnya.

Aparat desa dapat berperan menggerakkan lembaga-lembaga adat dan menemukan living law yang ada di masyarakat desanya untuk dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti berbagai larangan yang berlaku di sekitar terlebih ketika berada di atas Danau Toba. Peran ini lebih penting daripada dalam rangka penegakan hukum terlebih pengenaan sa nksi.

Selain aparat desa sesungguhnya setiap warga desa bahkan setiap pemangku kepentingan (stakeholder)[14] harus berperan dalam mencapai desa yang hijau dan bersih sebab setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang turut berperan serta dalam upaya memelihara lingkungan hidup. Misalnya, peran serta dalam mengembangkan budaya bersih lingkungan hidup, kegiatan penyuluhan, dan bimbingan di bidang lingkungan hidup.

Penutup

Salah satu usaha agar aparat desa dapat berperan secara efisien dan efektif antara lain dengan melepaskan fungsi pelayanan sebagai instrumen sumber keuangan. Pelayanan hendaknya semata-mata dilakukan dalam rangka fungsi pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bukan sebagai sumber pendapatan.[15]

Masyarakat desa akan menjadi masyarakat yang teratur bila semua kepentingan dipelihara dengan baik, dan bila semua kepentingan, baik umum maupun individual, diperhatikan secara seimbang oleh aparat desa. Dengan kata lain keadilan dalam kehidupan masyarakat dipraktekkan.[16]

Salah satu norma yang sering kedengaran dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia adalah “jangan merugikan orang lain”. Jadi hendaknya kita jangan melakukan sesuatu demi diri kita sendiri yang mengganggu atau merugikan lingkungan, membahayakan orang lain, mengurangi kualitas hidup generasi-generasi yang akan datang.[17]

Dalam rangka mencapai desa hijau dan bersih, marilah kita berperan mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang…..[18]

—– http://www.bnpds.wordpress.com —–


DAFTAR PUSTAKA

Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000.

Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil, Jakarta, Grasindo, 2004.

Elisa Lumbantoruan, “HKBP Menjadi Gereja Yang Melayani”, makalah disampaikan pada Seminar “Menggagas HKBP Masa Depan”, Sitoluama, 24 Juni 2008.

Franz Magnis Suseno SJ, Kuasa dan Moral, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal.168.

H.A.S Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

I.C van der Vlies, Bukum Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan (Handboek Wetgeving), alih bahasa: Linus Doludjawa, Jakarta, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2005.

James Riordan, Match of Death, Oxford, Oxford University Press, 2002.

Otje Salman dan Eddy Damian (editor), Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis Prof.Dr. Mochtar Kusumaatmadja,S.H.,LL.M, Bandung, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum, dan Pembangunan bekerja sama dengan Alumni, 2002.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Alumni, 1982.

__________, Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2004.

Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta, Kanisius, 2006.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  Tentang Pemerintahan Daerah


[1] Disampaikan pada “Orientasi dan Evaluasi Pengembangan Kapasitas PLH 15 Desa Lingkungan Ekosistem Kawasan Danau Toba Tahun 2008”, Tuktuk – Samosir, 25-27 Agustus 2008.

[2] Dosen Universitas HKBP Nommensen

[3] James Riordan, Match of Death, Oxford, Oxford University Press, 2002, hal. 1.

[4] Sejak “era otonomi” kerja sama antar daerah, paling tidak menurut pengamatan saya, semakin tidak terlihat. Secara umum, daerah (pemerintah daerah) hanya memikirkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing sehingga dampat lingkungan, terutama bagi daerah lain, diabaikan. Contoh: Masalah sampah di kota Bandung menjadi berkepanjangan karena kota Bandung tidak memiliki lahan lagi untuk dijadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Daerah-daerah sekitar yang sebenarnya masih memiliki lahan yang dapat dijadikan TPA kota Bandung menolak karena berpandangan hanya bertanggung jawab untuk menampung sampah daerahnya sendiri.

[5] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2004, hal. 84.

[6] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Alumni, 1982, hal. 169.

[7] Ibid, hal. 171.

[8] I.C van der Vlies, Bukum Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan (Handboek Wetgeving), alih bahasa: Linus Doludjawa, Jakarta, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2005, hal. 8.

[9] Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil, Jakarta, Grasindo, 2004, hal.165.

[10] Mochtar Kusumaatmadja, “Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional”, dalam Otje Salman dan Eddy Damian (editor), Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis Prof.Dr. Mochtar Kusumaatmadja,S.H.,LL.M, Bandung, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum, dan Pembangunan bekerja sama dengan Alumni, 2002, hal. 14.

[11] Mochtar Kusumaatmadja, “Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional”, dalam Otje Salman dan Eddy Damian (editor), hal. 19.

[12] Ibid, hal. 30.

[13] H.A.S Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal. 158

[14] Stakeholder dapat diartikan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat. Misalnya bilamana isu perikanan, maka stakeholder dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan isu perikanan, seperti nelayan, masyarakat pesisir, pemilik kapal, anak buah kapal, pedagang ikan, pengolah ikan, pembudidaya ikan, pemerintah, pihak swasta di bidang perikanan, dan sebagainya. (http://id.wikipedia.org/wiki/Pemangku_kepentingan)

[15] Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000, hal. 163.

[16] Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta, Kanisius, 2006, hal.287.

[17] Franz Magnis Suseno SJ, Kuasa dan Moral, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal.168.

[18] Lihat uraian Elisa Lumbantoruan, “HKBP Menjadi Gereja Yang Melayani”, makalah disampaikan pada Seminar “Menggagas HKBP Masa Depan”, Sitoluama, 24 Juni 2008.

3 Komentar

  1. Budiman Sinaga

    ok, tq

  2. M Saroha lubis

    ido naibana komandan.

  3. Dear Lae,
    Setuju, bahkan masing masing kita wajib memulainya sekarang.
    I do (bataks language) kan lae?

    I do. Trims

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: