Hukum Tata Negara: Perubahan Undang-Undang Dasar

Sinaga, Budiman N.P.D, Hukum Tata Negara: Perubahan Undang-Undang Dasar, Jakarta, Tatanusa, Januari 2010

xxiv + 435 hlm; 21,5 cm. ISBN: 978-979-3999-43-2. Rp70.000,-

Sudah sejak lama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) diusulkan diubah. Seiring dengan kemunculan gerakan reformasi tuntutan untuk mengubah Undang-Undang Dasar semakin meningkat. Dalam rangka memenuhi tuntutan perubahan itu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah melakukan empat kali perubahan Undang-Undang Dasar. Perdebatan yang muncul berkaitan dengan perubahan UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan adalah mengenai batas-batas perubahan yang dapat dilakukan MPR.

Pembatasan konstitusional adalah ketentuan Undang-Undang Dasar yang membatasi kekuasaan atau kewenangan lembaga-lembaga negara. Pembatasan konstitusional perubahan Undang-Undang Dasar adalah ketentuan Undang-Undang Dasar yang membatasi kekuasaan lembaga tertentu untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Secara teoritis ada empat aspek perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu prosedur, mekanisme, sistem, dan substansi perubahan. Aspek-aspek ini secara langsung berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar sehingga pembatasan konstitusional perubahan Undang-Undang Dasar senantiasa meliputi satu atau beberapa aspek tersebut.

Buku ini berisi berbagai teori Hukum Tata Negara, terutama yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar sehingga sangat bermafaat bagi siapa saja yang hendak mempelajari Undang-Undang Dasar, baik mahasiswa S1, S2, dan S3 maupun para politikus dan praktisi hukum seperti Anggota MPR, DPR, dan DPD yang terlibat langsung dalam perubahan UUD 1945 serta para Advokat yang semakin perlu memperhatikan Hukum Tata Negara dalam berbagai kasus yang ditangani.

Secara khusus dalam buku ini diperkenalkan pembatasan perubahan Undang-Undang Dasar dengan membandingkan dengan tata surya. Dalam kajian mengenai perubahan Undang-Undang Dasar, planet-planet dalam tata surya merupakan gambaran dari substansi Undang-Undang Dasar.

Untuk mendapatkan buku ini silakan klik di sini

About these ads

3 Komentar

  1. Budiman Sinaga

    Jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPP disebutkan jenis peraturan perundang-undangan adalah UUD 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.
    Berdasarkan ketentuan itu seolah-olah tidak ada jenis peraturan perundang-undangan selain jenis-jenis itu. Padahal dalam Pasal 7 ayat (4) jenis peraturan perundang-undangan lain diakui keberadaannya.
    Kewenangan yang menjadi kewenangan Menteri berbeda dengan kewenangan yang menjadi kewenangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu sangat tidak tepat sesuatu yang menjadi kewenangan Menteri (saja) diatur dalam Undang-Undang.

  2. maaf pak, numpang tanya neh walaupun udah sedikit basi pertanyaannya, he he

    dimanakah keberadaan SKB 2 menteri didalam hierarki perundang-undangan?

    setuju kah Bapak dengan Fraksi PDIP yang mengusulkan SKB 2 menteri di ganti dengan Undang-undang kerukunan umat beragama?

    terimakasih…

  3. maaf pak, numpang tanya neh walaupun udah sedikit basi pertanyaannya, he he

    dimanakah keberadaan SKB 2 menteri didalam hierarki perundang-undangan?

    setuju kah Bapak dengan Fraksi PDIP yang mengusulkan SKB 2 menteri di ganti dengan Undang-undnag kerukunan umat beragama?

    terimakasih…

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: