Konsultan Hukum BUDIMAN SINAGA & REKAN

Konsultan Hukum Budiman Sinaga & Rekan

Berawal dari pengalaman berkali-kali diajak bertukar pikiran mengenai banyak hal, termasuk ketika mengunjungi berbagai kota, sayapun sadar betapa di satu pihak cukup banyak anggota masyarakat yang sangat membutuhkan orang-orang yang siap diajak bertukar pikiran secara leluasa. Pada kesempatan lain, saya sering berjumpa dengan orang-orang yang sebenarnya “cukup tahu” mengenai banyak hal atau hal tertentu dan siap membagikan segala seuatu yang mereka “tahu”. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak selalu mudah bagi kedua belak pihak untuk bertemu. Berkaitan dengan kenyataan di atas, saya tergerak untuk mempertemukan kedua pihak tersebut. Sampai saat ini sudah cukup banyak yang dapat dikumpulkan, terutama orang-orang muda yang penuh semangat dan pernah mengenyam pendidikan di berbagai perguruan tinggi terkemuka.

Berkonsultasi dengan konsultan, termasuk tetapi tidak terbatas konsultan hukum, sering dianggap sebagai sesuatu barang mewah karena memerlukan biaya yang tidak sedikit. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak sedikit konsultan yang bersedia memberikan konsultasi tanpa mengutamakan uang.

Oleh karena itu, jangan mau terus-menerus dalam kebimbangan atau kebingungan ketika merasa ada masalah hukum. Sering kali, setelah berkonsultasi, masalah-masalah itu menjadi jelas sebenarnya bukan masalah.

4 pemikiran pada “Konsultan Hukum BUDIMAN SINAGA & REKAN

  1. sudah lama ya… saya melihat kembali di internet. sekarang ada dimana, jakarta atau medan? firmanya reme enggak kliennya? ke gereja mana sekarang? bagaimana dengan pasangan hidup? Semoga lancar2 aja. Gbu, tosib.

  2. Pak, saya mahasiswa Nommnensen fakultas hukum. Ingin bertanya mengenai masalah Pemilu, Pak. Menurut pendapat Said Salahuddin, koordinator kepemilikan sinergi masyarakat untuk demokrasi, dari surat kabar kompas pada tanggal 21 juni 2009, menurutnya menggunakan KTP untuk memilih melanggar UU pemilu, UU 42/2008, dan untuk melegalkan KTP sebagai hak pilih harus ada payung hukum tapi bukan perpu.
    Yang saya tahu, pada waktu pemilu legislatif, terjadi perubahan pada pelaksanaan pemilu yang dilegalkan melalui perpu.
    Bagaimana menurut Bapak ? Jika bukan perpu, lantas produk hukum apa yang bisa melegalkan KTP sebagai tanda hak pilih ? sedangkan pemilu Presiden dan Wapres sudah dekat.
    Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

  3. numpang tanya, apakah ini budiman sinaga yang di GII dago itu? kalu bukan sorry!
    Togardo Siburian

    Ya, betul, terima kasih sudah memperhatikanku. Terima kasih untuk telepon tadi yang sangat spesial.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s