Konsultasi Hukum

Sebagai bagian dari umat manusia, kami tergerak untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain sesuai dengan kemampuan yang ada. Mengingat latar belakang pendidikan dan pengalaman, maka pada saat ini kami mulai dengan memberikan pelayanan konsultasi di bidang hukum, terutama penelitian, pendidikan/pelatihan, penulisan, dan publikasi hukum.

5 pemikiran pada “Konsultasi Hukum

  1. Saya memiliki sebuah CV dimana saya sebagai komisaris. Awalnya pembuatan CV ini hanya sekedar formalitas sebagai syarat untuk badan usaha atas bisnis yang kami dirikan. Ide mendirikan bisnis tersebut berasal dari paman saya dan beliaulah yang menjalankan bisnis tersebut. Anak paman saya kemudian menjadi direktur pada akte CV tersebut. Dalam akte CV ataupun perjanjian bawah tangan tidak ada tertera jumlah jumlah saham yang dimiliki baik oleh komisaris maupun direktur.

    Selama menjalankan usaha paman saya memang tidak digaji ataupun diberi bagian keuntungan. Kemudian setelah bertahun-tahun usaha ini membesar saya hendak mengubah badan usaha menjadi PT. Tetapi paman saya dan anaknya menolak menjadikan PT, padahal sudah kami tawarkan kepemilikan saham 10%.

    Yang menjadi pertanyaan saya :
    1. Dapatkah saya sebagai komisaris memecat paman saya tersebut?
    2. Saya juga ingin memisahkan diri dari CV tersebut karena ingin membuat PT sendiri dengan mengambil asset CV yang notabene akta tanahnya atas nama saya. Dapatkah saya begitu saja memindahkan asset CV tersebut ke PT yang akan saya bentuk?
    3. Dapatkah direktur memecat manager-manager yang saya angkat sendiri?
    4. Perusahaan kami memiliki beberapa rekening atas nama CV. Dapatkah direktur memindahkan pendapatan perusahaan ke salah satu rekenign, dimana dia memiliki otoritas pada rekening tersebut?
    5. Direktur mendirikan bangunan di atas tanah perusahaan, tetapi akte tanah atas nama saya, dimana dia beralasan bangunan tersebut untuk karyawan. Dapatkah saya menuntut direktur karena mendirikan bangunan tersebut?

    Saya mengucapkan banyak terima kasih atas keringanan Saudara menjawab pertanyaan saya.

    Regards,
    Donnie

    Salam,
    Pertama-tama, perkenankan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan anda mengunjungi blog saya dan mengajukan pertanyaan. Sehubungan dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal berikut ini;
    Jawaban atas permasalahan/pertanyaan yang diajukan sangat berkaitan erat dengan ketentuan/isi dalam akta(akta-akta) CV. Di dalam akta perusahaanlah ditentukan hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas mengenai komisaris, direksi, perubahan perusahaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, jika ingin mendapatkan jawaban/penjelasan yang lengkap sangat baik jika saya diperkenankan melihat/membaca/memerika akta CV itu lebih dahulu.
    Demikian jawaban/penjelasan yang dapat saya sampaikan kali ini. Saya tunggu tanggapannya terutama mengenai akta CV.
    Sekian & terima kasih.

    Hormat saya,
    Budiman NPD Sinaga

  2. Dear Pak Budiman,
    minta tolong dibantu jelaskan ya…
    Beberapa hari yang lalu kami dapat surat dari Bank yang menghimbau untuk menyesuaikan AD dengan UU PT yang baru No. 40. Namun ketika kami tanyakan ke Notaris, dia bilang UU tersebut kemungkinan masih akan berubah, dan dia minta kami menunggu sampai Maret 2008. Apakah benar bahwa UU tersebut kemungkinan akan ada perubahan?

  3. – Fatwa MA bukan peraturan perundangan terlebih peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundangan-undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan adalan UU No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Silakan mencermati isi UU ini.
    – Pembentukan peraturan perundang-undangan memang seharusnya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Persoalannya, peraturan perundang-undangan yang disampaikan berupa Peraturan Pemerintah (PP). Secara hierarki PP berada di bawah Undang-Undang. Asas yang diterima secara umum adalah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, bukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Lex superior derogat legi inferiori

  4. Kepada Yth.
    Saya mohon penjelasannya;
    (1) Di beberapa media cetak saya membaca pernyataan yang mengatakan ada Fatwa MA yang membolehkan DPR mengajukan RUU atas hak inisiatif tanpa harus taat kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Misalnya tentang pengajuan RUU tentang pembentuk daerah. Dimana untuk pembentukan daerah sebagaimana diatur dalam UU dan PP harus ada persyaratan administratif harus dipenuhi, tetapi dalam RUU DPR yang diajukan tersebut syarat dimaksud tidak terpenuhi? Apa memang demikian?
    (2) Bolehkah pembahasan RUU dilanjutkan, dimana persyaratan yang diajukan dalam RUU itu tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan terkini yang mengatur tentang materi dalam RUU yang diajukan itu?. Misalnya, persyaratan untuk pembentukan daerah yang diajukan dalam RUU itu berdasarkan PP No 129/2000, namun sampai dikeluarkannya PP No 78/2007 RUU tersebut belum juga disahkan menjadi UU. Bagaimana seharusnya, apakah persyaratan tersebut harus direvisi sesuai dengan PP yang terbaru apa tidak?
    Terima kasih
    Wassalam,
    Johansyah Syafri. (johan_humasbks@yahoo.com)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s