Ilmu Negara

Kejadian akhir-akhir ini di Tunisia dan Mesir belum banyak, kalau tidak mau dikatakan tidak ada sama sekali, dibahas dalam buku-buku Ilmu Negara. Jabatan Presiden secara umum diberikan untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, seorang Presiden harus diberikan kesempatan untuk memegang jabatan itu selama jangka waktu yang telah ditentukan. Keinginan untuk mengganti seorang Presiden sebelum masa jabatan berakhir karena dianggap gagal semestinya tidak boleh dilakukan sebab penilaian tentang berhasil atau gagas harus dilakukan pada akhir masa jabatan.Ilmu Negara mempelajari negara secara umum, mengenai asal usulnya, wujudnya, lenyapnya, perkembangannya, dan jenis-jenisnya. Obyek penyelidikan Ilmu Negara ialah negara-negara secara umum sehingga ia sering disebut Ilmu Negara Umum.[1]

Hubungan antara negara dengan hukum

Hubungan antara negara dan hukum sebenarnya agak bersahaja dalam teori kedaulatan negara dalam pelbagai rupa bentuknya. Hukum tidak lain dari pada kemauan negara yang telah dinyatakan. Wujud negara terdiri atas paksaan kemauannya secara tidak terbatas akan orang-orang lain; inilah perumusan memerintah dan dalam pemeritahan itu terletak asas negara sebagaimana dikemukakan Jellineck bahwa negara mempunyai kekuasaan memerintah maka memerintah berarti mempunyai kecakapan untuk dijalankan dengan tiada bersyarat, Hanya negara mempunyai kekuasaan itu untuk memaksakan dengan tiada bersyarat kemauannya kepada lain kemauan – Negara ialah bentuk ikatan manusia-manusia yang tinggal di dalamnya yang diperlengkapi dengan kekuasaan memerintah yang aseli.

Sementara itu menurut Austin: Tiap hukum positif ataupun tiap hukum yang dikatakan demikian, telah ditetapkan oleh seseorang yang berdaulat, atau badan yang berdaulat yang diberikan kepada anggota atau anggota-anggota badan politik yang bebas, di dalam mana orang atau badan itu berdaulat atau mempunyai kekuasaan tertinggi. Apabila seorang pribadi yang superior yang tak tunduk pada sesama orang yang superior, menerima ketaatan dari sebagian besar masyarakat yang tertentu maka manusia superior itu berdaulatlah dalam masyarakat tersebut.[2]

Dalam alam negara itupun ada dua macam hukum. Kita lihat adanya hukum yang mengemudikan negara dan hukum yang dipergunakan negara sebagai alat untuk memerintah.Yang pertama ialah hukum hukum konstitusionil yang lain untuk keperluan pembedaan dapat kita sebut hukum biasa. Yang pertama mungkin sebagian terwujudkan dalam undang-undang dasar yang tertulis, terbedakan dari undang-undang biasa dan pada umumnya berada di atas penguasaan legislatif biasa.[3] Negara adalah anak tetapi pula orang tua daripada hukum.[4]

Setiap organisasi ada peraturan-peraturan tata tertibnya. Satu bagian daripadanya di dalam organisasi yang bernama negara disebut tatahukum, yaitu semua peraturan yang dibuat atau diakui oleh pemerintah.[5]

Sumber hukum berjenis-jenis:[6] Kebiasaan; Agama; Yurisprudensi; Perundang-undangan dalam arti seluas-luasnya; Perjanjian-perjanjian; dan Ajaran para sarjana hukum.

Apakah hukum itu?:[7]

a. Madzab hukum alam: alam semesta mengandung dan manusia sebagai makluk yang berpikiran, perasaaan, dan kemauan mempunyai sejumlah kaidah-kaidah ideal (das sollen) yang dipakainya buat menilai kaidah-kaidah yang berlaku (das sein) dan jika mungkin mengubahnya sehingga makin memenuhi cita-cita keadilan.

b. Madzab analitis: hukum itu diperintahkan oleh di pemegang kuasa dalam negara dan dapat dipaksakannya. Tugas hukum itu mengatur hidup lahir, tindak tanduk manusia itu dalam negara, agar supaya sesuai dengan kehendak si pemegang kuasa.

c. Madzab sejarah (historis): hukum itu tumbuh dan berkembang dengan dan di dalam bangsa yang bersangkutan.

d. Madzab Wina: tata hukum itu adalah suatu tata keharusan. Dalam mengupasnya mesti dibuang jauh-jauh penilaian-penilaian moril dan penilaian politis.

e. Madzab sosiologis: hukum itu adalah ukuran umum dalam menilai sikap dan tindak tandung manusia tanpa pandang bulu. Dengan penilaian itu setiap orang dapat mengemukakan apakah sikap dan tindak tanduk orang lain baik atau jahat.

 

 


 

[1] M Solly Lubis, Ilmu Negara, Bandung, Mandar Maju, 2002, hlm. 1.

[2] Kranenburg, Ilmu Negara Umum, terjemahan Tk. B. Sabaroedin, Jakarta. Pradnya Paramita, 1986, hlm. 141.

[3] R.M Mac Iver, The Modern State, Negara Modern, terjemahan Moertono, Jakarta, Aksara Baru, 1977, hlm. 225.

[4] R.M Mac Iver, The Modern State, Negara Modern, terjemahan Moertono, Jakarta, Aksara Baru, 1977, hlm. 245.

[5] M. Hutauruk, Azas-azas Ilmu Negara, Jakarta, Erlangga, 1978, hlm. 109.

[6] M. Hutauruk, Azas-azas Ilmu Negara, Jakarta, Erlangga, 1978, hlm. 109.

[7] M. Hutauruk, Azas-azas Ilmu Negara, Jakarta, Erlangga, 1978, hlm. 111-113.

37 pemikiran pada “Ilmu Negara

  1. Ya, ketika belajar sesuatu itu, menurut saya, tidak boleh langsung berpendapat negatif atau positif melainkan harus objektif.

  2. Tujuan belajar ilmu negara adalah untuk mengetahui seluk beluk negara. Khusus bagi mahasiswa tujuan belajar ilmu negara supaya lulus mata kuliah ini.🙂

  3. tujuan belajar ilmu negara kalau untuk mahasiswa terutama supaya lulus mata kuliah ini dan lulus jadi sarjana🙂 soale untuk mahasiswa fakultas hukum mata kuliah ini “wajib”. he…he…he..

  4. Ilmu Negara jelas berbeda dari Ilmu Tata Negara dan Ilmu Politik, nama masing-masing berbeda, bukan?
    Objek ketiga ilmu ini memang ada persamaan, yaitu sama-sama mengkaji negara tetapi dengan metode dan sistematika yang berbeda.

  5. Hubungan antara Ilmu Negara dengan Pengantar Hukum Indonesia terutama dalam rangka memahami “Indonesia”. Siapa “Indonesia” itu? Bukankah Indonesia itu nama negara?

  6. pak apa sih hubungan Ilmu negara dengan pengantar hukum indonesia???
    kasih penjelasan ya pak
    Trimakasih.

  7. Ya, dengan senang hati saya membaca berbagai pemikiran saudara yang tersebar dalam berbagai tulisan. Ladang keilmuan memang tak pernah ada batas habisnya, ayo nulis dan nulis terus untuk kejayaan ilmu.

  8. Ya, tidak semua peraturan tergantung rakyat. Dalam banyak hal, pemerintah dapat mengambil keputusan sendiri tanpa harus meminta persetujuan rakyat. Usul saya, silakan pelajari mengenai kedaulatan rakyat dan demokrasi. tq

  9. thanks ia pak…
    ataz pnjlasan ny..
    soalny aQ br bljr ilmu negara.

    aQ mau nanya sdikit pak..

    di Indonesia,kedaulatan kan d tangan rakyat,
    di katakan bgitu krn rakyat yang menentukan pemerintahan,
    betul kan pak?
    bukan barti smua kputusan peraturan jd tgantung rakyat…

    duhhh….
    tolong jlasin pak ….

    thanks before…

  10. tolong saya di bantu :
    1. ciri-ciri dari pemerintahan Dominion dan protektorat.
    2. Pelaksanaan Demokrasinya bagaimana di kedua negara tersebut.
    3. apa yang dimaksud dengan Negara Dominion dan protektorat.
    3. Bagaimana terbentuknya suatu negara.

    atas masukannya saya ucapkan terima kasih.

  11. Salah satu syarat “ilmu” adalah mempunyai objek sendiri. Dengan kata lain semestinya setiap ilmu berdiri sendiri, bukan bagian dari ilmu lain. Trims

  12. Wach, pertanyaan harus jelas dulu sebelum dijawab dengan jelas sebab begitu banyak hal yang dibahas dalam Ilmu Negara. Trims

  13. saiia mw nanya , apkah Ilmu negara itu memoton sendi2 Ilmu sosial lainnya ?
    dan apakah Ilmu negara merupakan suatu bagian dari suatu Ilmu sosial ?

    apakah Objek pembelajaran Ilmu Negara selalu berkenaan dengan proses
    bqan dngan akibat ?
    tolong jawab iia .. ..

  14. tolong jelaskan apa hubungan ilmu negara dengan ilmu sosial lainya?

    dan tolong berikan metode2 pendekatan ilmu negara beserta penjelasanya.terimakaih.

  15. tolong dibantu ya menjelaskan mengenai :
    1. apakah hubungan ilmu negara umum dan ilmu negara khusus
    2. apakah hubungan NEGARA dari segi sosial dan NEGARA dari segi hukum?
    3. apakah hubungan ilmu negar umum dan ilmu negara khusus dengan kajian dari segi sosial dan hukum

    thanks ya kalo bisa dijelasin….

  16. keren boz, kalo bisa yang sedetil-detilnya (biar kaya upil) dari georg jellinek. biar dia ga sia-sia sebagai legger.

    he…he…. blog ini tidak dikhususkan untuk kalangan tertentu sehingga dalam banyak hal akan disampaikan secara umum saja. Trims

  17. metode ilmu negara mana ???????????????????????????

    Apakah maksudmu tentang metode ilmu negara? Apakah mengenai metode penyelidikan?
    Kalau mengenai metode penyelidikan, antara lain adalah:
    1. Metode deduksi
    2. Metode induksi
    3. Metode dialektis (dialectische methode)
    4. Metode filosofis
    5. Metode perbandingan (methode van vergelijking)
    6. Metode sejarah (methode van historische beschouwing)
    7. Metode sistematik (methode van systematisering)
    8. Metode hukum (juridische / legalistische methode)
    9. Metode sikretis (syscretisme / syncretismus)
    10. Metode fungsional (funktionele methode)

  18. thank’s utk info mengenai ilmu negara,, tugas saya, jadi cpat slesai n saya bisa mengerti. Gbu

    Syukurlah kalau tulisan di blog ini bermanfaat. Btw, kamu sedang kuliah dimana??
    Selamat belajar, semoga sukses.

  19. terima kasih atas penjelasan tentang ilmu negara ini, dengan adanya penjelasan ini saya sangat terbantu…

    Kalau ada pendapat mengenai ilmu negara silakan dituliskan. trims

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s