Negara Hukum

Pertumbuhan dan Perkembangan Negara Hukum

Setelah uraian mengenai keterkaitan antara konstitusionalisme dengan konstitusi maka hal lain yang berkaitan erat dengan konstitusionalisme adalah negara hukum.

Menurut Bo Li, konstitusionalisme merupakan dasar dari negara hukum, jaminan minimal dari hukum yang adil baik dari segi isi maupun bentuk, keseimbangan antara the rule of law dengan the rule of person, serta perlindungan bagi konstitusionalisme sebagaimana terlihat dari pernyataan Bo Li berikut ini.

My thesis will be that, first, constitutionalism is necessary foundation of the rule of law; secondly, liberal constitutionalism acts as a minimal guarantee for the justice of both the content and the form of law; thirdly, liberal constitutionalism strikes a proper balance between rule of law and rule of person; and finally, constitutionalism is safeguarded by the rule of law.[1]

Apakah itu negara hukum? Faham dasar negara hukum adalah bahwa yang berkuasa adalah hukum. Pemerintah melaksanakan kekuasaan yang dimiliki atas dasar, serta dalam batas-batas hukum yang berlaku. Sebaliknya, dalam negara kekuasaan bukan hukum melainkan kemauan sewenang-wenang penguasa yang menentukan pemakaian kekuasaan negara.[2]

Akan tetapi, tidak mungkin mendapatkan jawaban yang sama atas jawaban apakah negara hukum atau what is rule of law? Konsep negara mempunyai variasi antara tempat dan waktun yang berbeda sehingga tidak pernah ada definisi yang secara umum diterima. Kenyataan ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan Marjanne Termorshuizen Artz berikut ini.

What is ‘Rule of Law’? It is not possible to give an unequivocal answer to this question. Concepts of Rule of Law and Rechtsstaat have varied from one place to the other and over time and no one has ever come up with a definition generally agreed upon. As a result, there often is a profound degree of misunderstanding between legal scholars and others when discussing ‘Rule of Law’.[3]

Oleh karena itu, menurut Marjanne Termorshuizen Artz dapat dikemukakan dua pengertian negara hukum, dalam arti sempi dan dalam arti luas. Dalam arti sempit negara berdasarkan prinsip bahwa pemerintah terikat oleh ketentuan-ketentuan. Sedangkan dalam arti luas tujuan dari pemerintah yang baik terkandung dalam hukum atau hak yang baik yang dituangkan dalam konstitusi dan pengujian yudicial.

Hence we can derive two different manifestations/meanings for the Rule of Law:

1. Rule of law in the narrow sense, which means a state based on the principle that the government is bound by rules that have been written and announced be forehand (Gesetzesstaat, Wetsstaat, Socialist legality (Sovjet state), Negara berdasar(kan) atas undang-undang) (compare hereafter the thin conceptions of rule of law);

2. Rule of law in the broad sense, which means an ideal for good government with in it the dimension of good Law or Right. In this concept, great emphasis is being laid on the constitution and on judicial review (compares hereafter the thick conceptions of rule of law).[4]

Secara umum negara hukum dikatakan mempunyai empat ciri. Pertama, pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku. Kedua, masyarakat dapat naik banding di pengadilan terhadap keputusan pemerinta dan pemerintah taat terhadap keputusan hakim. Ketiga, hukum sendiri adalah adil dan menjamin hak-hak asasi manusia. Keempat, kekuasaan hakim independen dari kemauan pemerintah. Ciri yang pertama menjamin kepastian hukum dan mencegah kesewenangan penguasa. Ciri kedua menunjukkan bahwa penguasa pun berada di bawah hukum, bahwa penggunaan kekuasaan di negara itu harus dipertanggungjawabkan dan tidak tanpa batas.[5]

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam setiap negara hukum selalu harus ada unsur atau ciri-ciri yang khas, yaitu (i) pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia; (ii) adanya peradilan yang bebas, mandiri, dan tidak memihak; (iii) adanya pembagian kekuasaan dalam sistem pengelolaan kekuasaan negara; dan (iv) berlakunya asas legalitas hukum dalam segala bentuknya, yaitu bahwa semua tindakan negara harus didasarkan atas hukum yang sudah dibuat secara demokratis sejak sebelumnya, bahwa hukum yang dibuat itu adalah ‘supreme’ atau di atas segala-galanya, dan bahwa semua orang sama kedudukan-nya di hadapan hukum yang dibuat itu.[6]

Salah satu pemikir terkemuka Eropa yaitu Immanuel Kant menggali lagi ide negara hukum yang sudah dikenal di Yunani pada zaman Plato dengan istilah nomoi. Dalam pandangan Immanuel Kant negara hukum hanya dimanfaatkan untuk menegakkan menegakkan keamanan dan ketertihan di masyarakat (rust en order) sehingga dikenal dengan istilah Negara Jaga Malam (Nachtwakerstaat). Setelah Immanuel Kant muncul Julius Stahl yang mengemukakan bahwa pokok-pokok utama negara hu­kum (Barat) yang mendasari konsep Negara Hukum yang demokratis ialah:

a. Berdasarkan hak asasi sesuai pandangan individualistik (John Locke cs.);

b. Untuk melindungi hak asasi perlu trias politica Montesquieu dengan segala variasi perkembangannya;

c. Pemerintahannya berdasarkan undang-undang (wetmatig bestuur) dalam Rechtsstaat materiil dan ditambah prinsip doelmatig bestuur di dalam Sociale verzorgingsstaat.

d. Apabila di dalam menjalankan pemerintahan masih dirasa melanggar hak asasi maka harus diadili dengan suatu pengadilan administrasi.[7]

Sementara itu menurut A.V Dicey istilah rule of law mempunyai tiga arti atau dapat dilihat dari dari tiga sudut yang berbeda yang dapat diketahui dari pernyataan berikut ini.

It means, in the first place, the absolute supremacy or predominance of regular law as opposed to the influence of arbitrary power, and excludes the existence of arbitrariness, of prerogative, or even of wide discretionary authority on the part of the government. It means, again, equality before the law, or equal subjection of all classes to the ordinary law of the land administered by the ordinary law courts; lastly, may be used as a formula for expressing the fact that with us the law of the constitution, the rules which in foreign countries naturally form part of of constitutional code, are not the source but the consequence of the rights of individual, as defined and enforced by the courts;[8]

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa menurut A.V Dicey istilah rule of law dapat berarti hukum mempunyai supremasi atau keutamaan yang mutlak, setiap semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, dan dapat digunakan sebagai formula untuk menunjukkan fakta bahwa hukum konstitusi di Inggeris bukan merupakan sumber melainkan konsekuensi dari hak-hak individu.

Dengan demikian unsur-unsur rule of law yang dikemukakan A.V Dicey menurut Miriam Budiardjo mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.

b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the law). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa, maupun untuk pejabat.

c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.[9]

Perumusan tersebut agak klasik sebab memang ditujukan bagi Negara Hukum Klasik (Klassieke Rechtsstaat); namun kurun waktu itu masih dikuasai oleh gagasan bahwa negara dan pemerintah hendaknya tidak turut campur dalam urusan warganya (staatsonthouding).[10]

Pada tahun 1989 diadakan seminar tentang Negara Hukum (pluriforme Rechtsstaat) oleh Fakultas Hukum Groningen. Unsur dan ciri negara hukum yang terungkap dalam seminar itu antara lain adalah:

a. Jaminan tentang kebebasan dan hak-hak asasi demokratis yang dikenal sebagai hak asasi yang klasik;

b. Jaminan tentang hak asasi di bidang sosial (sociale grondrechten);

c. Hal-hal yang berkaitan dengan pembatasan kekuasaan kenegaraan (machts regulering) dan sebagainya.[11]

Dengan demikian, negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan bersaranakan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilai pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah.

Keberadaan negara hukum menurut J. Van der Hoeven memprasyaratkan hal-hal berikut ini:

a. Prediktabilitas perilaku, khususnya perilaku pemerintah, yang mengimplikasikan ketertiban demi keamanan dan ketenteraman bagi setiap orang.

b. Terpenuhinya kebutuhan materiil minimum bagi kehidupan manusia yang menjamin keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi.[12]

Salah satu persoalan pokok negara hukum adalah persoalan kekuasaan, utamanya persoalan kewenangan atau wewenang.[13] Dengan mengikuti pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para pakar, menurut Sri Soemantri unsur-unsur terpenting negara hukum ada empat, yaitu:

1. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.

2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).

3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.

4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.[14]

Menurut M. Scheltema, setiap negara berdasarkan atas hukum mempunyai empat asas utama yaitu asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel), asas persamaan (het gelijkheidsbeginsel), asas demokrasi (het democratischebeginsel), dan asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat (het beginsel van de dienende overheid, government for the people).[15] Selanjutnya dapat disampaikan pendapat Bagir Manan yang menyatakan bahwa unsur-unsur dan asas-asas dasar negara hukum adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia yang Berakar dalam Penghormatan atas Martabat Manusia (Human Dignify).

2. Asas Kepastian Hukum. Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar-manusia, yakni menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku, bebecapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah:

a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum

b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.

c. Asas non-retroaktif perundang-undangan: sebelum mengikat, undang-undang harus diumumkan secara layak.

d. Asas peradilan bebas: objektif-imparsial dan adil-manusiawi.

e. Asas non-liquet: hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada.

f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang dasar (UUD).

3. Asas Similia Similibus (Asas Persamaan). Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu (harus non-diskriminatif). Aturan hukum berlaku sama untuk setiap orang, karena itu harus dirumuskan secara umum dan abstrak. Dua hal penting yang terkandungdalam asas ini adalah:

a. Persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan.

b. Tuntutan perlakuan yang sama bagi semua warga negara

4. Asas Demokrasi. Asas demokrasi memberikan suatu cara atau metode pengambilan keputusan. Asas ini menuntut bahwa tiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi tindakan pemerintahan. Asas ini diwujudkan lewat sistem representasi (perwakilan rakyat) yang mempunyai peranan dalam pembentukan undang-undang dan kontrol terhadap pemerintah. Beberapa hal penting dalam asas demokrasi:

a. Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan penvakilan rakyat.

c. Semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan putusan politik dan mengontrol pemerintah.

d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional semuapihak.

e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat.

f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi.

g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.

5. Pemerintah dan Pejabat Pemerintah Mengemban Fungsi Pelayanan Masyarakat. Pemerintah mengemban tugas untuk memajukan kepentingan warga negara, semua kegiatan pemerintahan harus terarah kesejahteraan umum. Beberapa hal yang terdapat pada asas ini:

a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak.

b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi.

c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (doelmatig), jadi harus efisien efektif.[16]

Secara harfiah the rule of law adalah apa yang disebut peraturan yang berdasarkan hukum Dalam arti luas berarti bahwa rakyat menaati hukum dan diatur oleh hukum. Akan tetapi dalam teori politik dan teori hukum telah dilihat dalam arti sempit bahwa pemerintah akan diatur dengan hukum. Negara hukum ideal dalam arti sempit sering ditunjukkan dengan kata-kata “pemerintahan berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan orang”. Sesungguhnya pemerintah harus mesti mencakup keduanya, oleh orang dan hukum. Dikatakan bahwa negara hukum berarti semua tindakan pemerintah mesti mempunyai landasan hukum, mesti diberikan wewenang oleh hukum. Tindakan yang tidak berdasarkan kewenangan yang diberikan hukum bukan tindakan pemerintah sebagai pemerintah. Tindakan itu tidak akan mempunyai efek hukum dan sering melanggar hukum. Demikian antara lain pemikiran yang disampaikan Joseph Raz sebagaimana tertuang dalam pernyataan berikut ini.

‘The rule of law’ means literally, what it says: the rule of the law. Taken in its broadest sense this means that people should obey the law and be ruled by it. But in political and legal theory, it has come to be read in a narrower sense, that the government shall be ruled by the law and subject to it. The ideal of the rule of law in this sense is often expressed by the phrase ‘government by law and not by men’. No sooner does one use these formulas than their obscurity becomes evident. Surely, government must be both by law and by men. It is said that the rule of law means that all government action must have foundation in law, must be authorized by law. But is not that a tautology? Actions not authorized by law cannot be the actions of the government as a government. They would be without legal effect and often unlawful.[17]

Negara hukum dapat dikaitkan dengan keberadaan peradilan administrasi. Dalam kerangka pemikiran Negara Hukum (Rechtstaats gedachte) keberadaan peradilan administrasi pada hakekatnya merupakan suatu akibat atau konsekuensi logis dari asas bahwa pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang (wetmatigheid van het bestuur), bahkan dalam pengertian lebih luas lagi, yaitu harus didasarkan pada hukum (rechtmatigheid). Hal ini sejalan dengan pendapat Friedrich Jullius Stahl yang mengemukakan empat unsur negara hukum yaitu:

1. Pengakuan hak-hak dasar manusia.

2. Adanya pembagian kekuasaan (scheiding van macht).

3. Pemerintahan yang berdasarkan peraturan hukum dan perundang-undangan (wetmatigheid van het bestuur).

4. Adanya peradilan administrasi.

Ciri-ciri yang melekat pada peradilan administrasi (Judicial Control) terutama adalah:

1. Bahwa pengawasan itu bersifat external control, karena dilakukan oleh suatu lembaga yang berada di luar kekuasaan eksekutif.

2. Bahwa pengawasan itu lebih menekankan pada tindakan represif atau lazim disebut control a-posteriori.

3. Bahwa pengawasan itu bertitik tolak pada segi legalitas dari tindakan pemerin­tah yang dikontrol, yaitu penilaian apakah tindakan tersebut bersifat rechtmatig atau tidak.

Narnun perlu diingat dan disadari bahwa suatu judicial control tidak selalu harus berada di tangan peradilan administrasi yang terpisah dari peradilan umum, sebab seperti halnya di negara-negara yang mendasarkan pada sistem hukum Anglo-Saxon yang menerapkan prinsip Rule of Law, maka peranan kontrol itu berada di tangan peradilan biasa melalui judicial review.[18]

Keberadaan konstitusi dalam sebuah negara hukum secara tegas dinyatakan sebagai ciri oleh Thoga H Hutagalung. Dengan demikian ciri-ciri yang terkandung di dalam negara hukum ialah:

(1) Adanya konstitusi;

(2) Adanya pemisahan kekuasaan, antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif;

(3) Mengakui dan menghormati hak-hak asasi manusia seluruhnya;

(4) Adanya pemilihan umum yang bebas dan rahasia;

(5) Adanya perwakilan yang mempunyai tanggung jawab moral;

(6) Adanya peradilan yang bebas agar keadilan tercapai; dan

(7) Negara di dalam melaksanakan fungsinya tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang dibuatnya sendiri dan senantiasa menjamin kepentingan dan kesejahteraan warganya.[19]

Berdasarkan pendapat di atas keberadaan konstitusi merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan jika suatu negara hendak menjadi negara hukum. Hal lain yang menarik dari pendapat di atas adalah keharusan negara untuk tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah dibuatnya sendiri. Tidak jarang terjadi ketentuan yang dibuat negara atau pemerintah ternyata dilanggar dengan alasan ketentuan-ketentuan itu hanya ditujukan kepada rakyat. Padahal semestinya pembuat sendiri harus memberikan contoh bukan malah melanggar.

The aim of the rule of law doctrine is that citizens should know how laws will affect them. The main elements of the doctrine can be briefly summarised. Laws should be perfectly general in form so that no individual or group is specifically picked out for preferential treatment; they should treat people equally; they should not be retrospective in application; and all laws should bind everyone, including government. This last point links the idea of the rule of law to the idea of constitutionalism and may be exemplified by systems of government that have a rigorous separation of powers, written constitutions and other devices to limit the actions of officials by general rules.[20]

Tujuan ajaran negara hukum adalah memungkinkan warga negara mengetahui bahwa hukum akan mempengaruhi mereka. Unsur-unsur utama dari ajaran ini adalah sebagai berikut. Hukum harus dibentuk secara baik sehingga tidak ada yang dipilih untuk mendapatkan keistimewaan melainkan harus diperlakukan sama dan tidak diterapkan mundur. Hukum harus mengikat semua pihak termasuk pemerintah. Berkaitan dengan konstitusionalisme dapat ditunjukkan melalui sistem pemisahan kekuasaan pemerintah, Undang-Undang Dasar tertulis, dan dengan cara lain untuk membatasi tindakan pejabat.

Gagasan the rule of law pertama-tama berarti bahwa kekuasaan pemerintah dan politik mesti dibatasi melalui ketentuan yang telah lebih dulu diumumkan dan diberitahukan dan diterapkan sama secara adil kepada semua dan kedua sekali hukum dibuat mesti ditaati termasuk oleh pihak yang tidak setuju berdasarkan moral. The notion of the rule of law means firts that government and political power should be limited by rules published and known in advance and applied equally impartially to all and secondly, that the law once made should be obeyed even by those who disagree with it on moral ground.[21]

Konsep the rule of law dan pemisahan kekuasaan merupakan perluasan dari gagasan konstitusionalisme, yaitu gagasan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi melalui hukum. The concept of the rule of law and the separation of powers are aspects of the wider notion of ‘contitutionalism’, that is, the idea that governmental power should be limited by law.[22]

Negara Hukum di Indonesia

Dalam UUD 1945 sebelum perubahan tidak secara tegas dicantumkan ketentuan tentang negara hukum. Akan tetapi, dalam Penjelasan UUD 1945 ditemukan kalimat yang menyatakan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).

Berkaitan dengan kalimat di atas, arti negara hukum tidak terpisahkan dari pilar negara hukum itu sendiri, yaitu paham kedaulatan hukum. Paham kedaulatan hukum adalah ajaran yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan lain apa pun, terkecuali kekuasaan hukum semata yang dalam hal ini bersumber pada Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum.[23]

Meskipun dalam naskah UUD 1945 yang asli tidak ditemukan istilah negara hukum tetapi pencatuman beberapa kalimat dalam Penjelasan merupakan penegasan kalau Indonesia adalah negara hukum. Selain itu, ciri-ciri umum negara hukum dapat ditemukan dalam UUD 1945. Pertama, pengakuan terhadap hak-hak dan kewajiban warga negara. Kedua, adanya pembagian kekuasaan. Dengan adanya lembaga-lembaga negara menunjukan adanya pembagian kekuasaan. Ketiga, setiap perbuatan atau tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan undang-undang. Keempat, adanya kekuasaan kehakiman yang bebas.[24]

Jimly Asshiddiqie menyampaikan empat prinsip yang secara bersama-sama merupakan ciri-ciri pokok konsep negara hukum (rechtsstaat) yang dirumuskan secara tegas dalam UUD 1945 yaitu:

Pembatasan kekuasaan diatur seperti dengan dirumuskannya prinsip pembagian kekuasaan yang tercermin dalam struktur kelembagaan negara baik vertikal maupun horizontal, ide perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak warga-negara, asas legalitas dan prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, prinsip peradilan bebas yang tidak memihak, dan bahkan kemudian dirumuskan pula ide peradilan administrasi untuk memungkinkan warganegara menuntut hak-haknya atas kekuasaan publik.[25]

Berdasarkan pendapat di atas pembatasan kekuasaan dapat dilakukan melalui pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara, baik secara horizontal maupun vertikal. Di negara hukum tidak ada pemusatan kekuasaan dalam satu lembaga melainkan terbagi di berbagai lembaga sehingga penyalahgunaan dapat dicegah atau paling tidak dikurangi meskipun tidak mungkin dihilangkan sama sekali.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pemikiran tentang negara hukum pertama-tama berkembang di Eropa. Oleh karena itu, perlu juga mengaitkan pembahasan mengenai negara hukum ini dengan keadaan masyarakat di sana. Teori hukum sendiri secara umum memang tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat tententu. Suatu teori hukum yang terlepas dari konteks masyarakatnya akan menumbuhkan apa yang di dalam kepustakaan Jerman dituangkan melalui ungkapan: Rechtslehre ohne Recht atau teori hukum tanpa kenyataan (keadilan). Tata hukum yang ditumbuhkan berdasarkan nalar hukum seperti itu disebut: Machtloze Normlogiek atau tata hukum tanpa keadilan ataupun kewibawaan. Contoh pembahasan mengenai hal ini adalah penjelasan Soepomo pada rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Pada saat itu Soepomo mengemukakan bahwa ada dua cara pandang yang penting untuk melihat hubungan masyarakat dan orang seorang. Pertama ialah cara pandang individualistik atau asas perseorangan yang lebih mementingkan perseorangan daripada organisasi atau masyarakat. Cara pan­dang ini mendasari teori-teori di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Kedua ialah cara pandang integralistik atau asas kekeluargaan yang mengutamakan masyarakat daripada perseorangan.

Menurut Soepomo, kedua cara tersebut tidak sesuai dengan cara pandang Indonesia. Cara pandang tentang Negara Hukum di Eropa Barat tidak dapat dijadikan dasar (bouwstenen) dalam membentuk konsep Negara Hukum Indonesia. Konsep Negara Hukum Barat hanya sebagai alat perbandingan dalam membentuk konsep Negara Hukum Indonesia. Oleh karena itu, meskipun dalam Penjelasan UUD 1945 digunakan istilah rechtsstaat, namun menurut Muhammad Tahir Azhary konsep rechtsstaat yang dianut Indonesia bukan konsep negara hukum Barat (Eropa Kontinental) dan bukan pula konsep rule of law dari Anglo-Saxon, melainkan konsep negara hukum sendiri yaitu Negara Hukum Pancasila sendiri dengan ciri-ciri sebagai berikut:

(1) Ada hubungan yang erat antara agama dan negara; (2) Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; (3) Kebebasan beragama dalam arti positip; (4) Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; serta (5) Asas kekeluargaan dan kerukunan. Adapun unsur-unsur pokok Negara Hukum RI adalah: (1) Pancasila; (2) MPR; (3) Sistem konstitusi; (4) Persamaan; dan (5) Peradilan bebas.[26]

Terhadap pendapat di atas perlu diberikan catatan sehubungan dengan peranan MPR yang sudah berubah setelah perubahan UUD 1945. Sebelum perubahan UUD 1945 memang MPR mempunyai peranan yang lebih penting dari pada lembaga-lembaga negara lain sehingga dikatakan sebagai lembaga negara tertinggi. Akan tetapi, peran itu sudah sangat berkurang setelah perubahan UUD 1945, antara lain MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden, sehingga tidak lagi dapat dikatakan berkedudukan lebih tinggi dari pada lembaga negara lain.

Perbincangan mengenai negara hukum mencakup hubungan antara hukum dan kekuasaaan. Apakah kekuasaan tunduk pada hukum atau hukum tunduk pada kekuasaan? Menurut cita-cita perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang bertekad menghapuskan penjajahan dari muka bumi, berikut segala akibatnya, yang diinginkan adalah bahwa Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum di mana kekuasaan tunduk pada hukum.[27]

Cita-cita perjuangan sendiri berhubungan dengan cita hukum. Adapun yang dimaksudkan cita hukum adalah cita hukum (Rechtsidee, Bel.) dari Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, suatu republik kerakyatan (demokratik) yang didirikan oleh pejuang-pejuang bangsa dengan semboyan “… dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. Cita-cita ini dirumuskan secara singkat berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum.[28]

Ciri pokok dari cita hukum Negara Republik Indonesia adalah kekuasaan itu tidak tanpa batas, artinya kekuasaan itu tunduk pada hukum. Secara popular dikatakan bahwa negara hukum adalah negara berdasarkan hukum, di mana kekuasaan tunduk pada hukum. Prinsip-prinsip lain yang berkaitan dengan prinsip pokok di atas dan salah satu yang terpenting adalah bahwa dalam negara hukum semua orang sama di hadapan hukum. Dikatakan secara lain ini berarti bahwa hukum memperlakukan semua orang sama tanpa perbedaan yang didasarkan atas ras (keturunan), agama, kedudukan sosial, dan kekayaan.[29]

Terhadap pendapat Mochtar Kusumaatmaadja dan B Arief Sidharta tersebut perlu diberikan sedikit catatan agar tidak menimbulkan keraguan bahkan kesalahan dalam penerapan. Persamaan di hadapan hukum tidak dapat diartikan tidak boleh lagi ada perbedaan perlakuan. Dalam hal-hal tertentu tetap mesti ada perbedaan perlakuan. Sebagai contoh, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sudah sepatutnya orang yang mempunyai kekayaan lebih banyak dibebani kewajiban yang lebih besar. Kenyataan yang terjadi di Indonesia, cukup banyak peraturan perundang-undangan yang membebani rakyat dengan berbagai kewajiban tanpa memperhatikan kemampuan masing-masing, misalnya seorang pemilik rumah mewah seluas 1000 m2 akan dibebani kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan yang sama dengan seorang pemilik rumah sangat seluas 21 m2 hanya karena terletak bersebelahan.

Mengenai negara hukum dalam kaitan dengan UUD 1945 menurut Moh. Mahfud M.D[30] sebagai ciri pertama dari negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia. Ciri ini bisa ditemui di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Di dalam Pembukaan alinea I dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, kemudian di dalam alinea IV disebutkan pula salah satu dasar yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Dalam Batang Tubuh UUD 1945[31] dapat ditemui beberapa pasal seperti Pasal 27 (persamaan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta persamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak), Pasal 28 (jaminan kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran), Pasal 29 (jaminan kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadat), dan Pasal 31 (jaminan hak untuk mendapatkan pengajaran).

Dalam Perubahan Kedua UUD 1945 pasal-pasal tersebut telah mengalami perubahan. Khusus Pasal 28 dan 29 perlu diberikan sedikit komentar. Melalui Perubahan Kedua telah ditambahkan Pasal 28E ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilik kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Pasal 28 E ayat (1) ini merupakan bagian dari tambahan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pada saat itu perhatian masyarakat terhadap HAM memang sedang tinggi sehingga MPR merasa perlu memberikan perhatian dan menambahkan beberapa ketentuan ke dalam UUD 1945. Akan tetapi, MPR semestinya berhati-hati dan tidak begitu saja mengikuti arus yang sedang berkembang pada saat itu. Pernyataan bahwa “setiap orang bebas memeluk agama” dalam konteks HAM dapat berarti bebas untuk tidak beragama. Padahal ketentuan UUD 1945 yang sudah ada, terutama Pasal 29, tidak memungkinkan pilihan ini. Sehubungan dengan itu, jika MPR akan kembalu melakukan perubahan terhadap UUD 1945 maka Pasal 28E ayat (1) ini perlu diubah sehingga sesuai dengan Pasal 29, Pembukaan, dan Pancasila. Mengenai kebebasan beragama lebih tepat pendapat Muhammad Tahir Azhary yang berpendapat bahwa ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam Negara Hukum Pancasila:

(1) Kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positip sehingga pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa (ateisme) ataupun sikap yang memusuhi Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan, seperti terjadi di negara-negara komunis yang membenarkan propaganda anti agama; dan

(2) ada hubungan yang erat antara agama dan negara, karena itu baik secara rigid atau mutlak maupun secara longgar atau nisbi Negara Republik Indonesia tidak mengenal doktrin pemisahan antara agama dan negara. Karena doktrin semacam ini sangat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[32]

Ciri kedua dari negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak. Ciri kedua ini dapat dilihat Pasal 24 UUD1945 yang menegaskan: “Kekuatan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang undang”.

Ciri ketiga dari negara hukum adalah legalitas dalam arti segala bentuk hukum. Segala tindakan seluruh warga negara, baik rakyat biasa maupun penguasa, harus dibenarkan oleh hukum. Di Indonesia sudah ada peraturan yang berisi ketentuan untuk berbagai tindakan. Setiap tindakan harus sah menurut aturan hukum yang ada. Dalam rangka mengamankan ketentuan tersebut di Indonesia telah dibentuk berbagai badan peradilan yang dapat memberikan pemutusan (peradilan) terhadap hal-hal yang tidak dibenarkan hukum.

Jadi semua landasan yang menjadi ciri dari negara hukum dapat ditemui di dalam UUD 1945. Untuk disebut sebagai negara hukum UUD 1945 cukup memberikan jaminan. Yang sering menjadi persoalan adalah pelaksanaannya di lapangan yang kerap kali menimbulkan pertanyaan tentang relevansinya.[33]

Perbedaan antara ketentuan yang berlaku dengan pelaksanaan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Pelaksaan di lapangan memang sering dipengaruhi kebijaksanaan dari pelaksana sesuatu ketentuan sehingga selain istilah rule of law dikenal juga istilah rule of kebijaksanaan. Antara kedua hal ini perlu dilakukan pilihan sehinggan jelas hal yang diinginkan. Tentang rule of kebijaksanaan Sunaryati Hartono berkata sebagai berikut.

Rule of Kebijaksanaan merupakan kenyataan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, sedangkan Rule of Law merupakan cita-cita kita untuk menghapuskan keadaan ketidakpastian hukum itu, akan ternyata bahwa kita tidak dapat mengkombinasikan Rule of Kebijaksanaan dengan Rule of Law itu. Kita harus memilih salah satu diantara kedua hal itu. Sebab “the first duty of the law (dalam hal ini tentu artinya “para pembentuk hukum dan political decision-makers”) is to know what it wants”.[34]

Sementara itu menurut Mien Rukmini, negara Indonesia sebagai Negara Hukum harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sebagai suatu Negara Hukum minimal harus mempunyai ciri-ciri tertentu seperti:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;

2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun;

3. Legalitas dari tindakan Negara/Pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.[35]

Di antara para penulis ada yang menghubungkan negara hukum dengan Pancasila. Unsur-unsur Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah:

a. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara;

b. Adanya pembagian kekuasaan;

c. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasar atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;

d. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya bersifat merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya.[36]

Selain itu ada yang menghubungan negara hukum dengan tujuan negara. Negara hukum atau rule of law dalam arti yang manakah yang hendak ditegakkan oleh negara Republik Indonesia? Sudah barang tentu, tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam kalimat keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…”, serta dasar negara Pancasila akan memberikan jawaban yang tepat, bahwa konsep negara hukum atau rule of law dalam arti yang materiillah yang hendak ditegakkan di dalam negara Republik Indonesia.[37]

Ada juga yang mengaitkan negara hukum dengan perjuangan bangsa merebut kemerdekaan. Negara Indonesia yang diperjuangkan untuk diwujudkan adalah Negara Pancasila dengan ciri-ciri berikut ini.

Pertama-tama, Negara Pancasila adalah negara hukum, yang di dalamnya semua penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum, a fortiori untuk penggunaan kekuasaan publik. Jadi, pemerintahan yang dikehendaki adalah pemerintahan berdasarkan, dengan dan oleh hukum (“rule by law” dan “rule of law”).

Kedua, Negara Pancasila itu adalah negara demokrasi yang dalam keseluruhan kegiatan menegaranya selalu terbuka bagi partisipasi seluruh rakyat, yang di dalamnya pelaksanaan kewenangan dan penggunaan kekuasaan publik harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan harus selalu terbuka bagi pengkajian rasional oleh semua pihak dalam kerangka tata nilai dan tatanan hukum yang berlaku. Selain itu, badan kehakiman menjalankan kewenangannya secara bebas, dan birokrasi pemerintahan lain tunduk pada putusan badan kehaki­man, serta warga masyarakat dapat mengajukan tindakan birokrasi pemerintahan ke pengadilan. Pemerintah terbuka bagi pengkajian-kritis oleh Badan Perwakilan Rakyat dan masyarakat berkenaan dengan kebijakan dan tindakan-tindakannya.

Ketiga, Negara Pancasila adalah organisasi seluruh rakyat yang menata diri secara rasional untuk dalam kebersamaan berikhtiar, dalam kerangka dan melalui tatanan kaidah hukum yang berlaku, mewujudkan kesejah-teraan lahir-batin bagi seluruh rakyat dengan selalu mengacu pada nilai-nilai martabat manusia dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konsepsi Negara Pancasila ini, maka negara dan pemerintah lebih merupakan koordinasi berbagai pusat pengambilan keputusan rasional yang berintikan asas rasionalitas-efisiensi, asas rasionalitas- kewajaran, asas rasionalitas-berkaidah dan asas rasionalitas-nilai, ketimbang organisasi kekuasaan semata-mata. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Negara Pancasila yang dicita-citakan adalah negara hukum yang berdasarkan asas kerakyatan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan (keadilan sosial) bagi seluruh rakyat Indonesia serta perdamaian dunia.[38]

Sjachran Basah menamai negara hukum di Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila. Negara hukum berdasarkan Pancasila, merupakan negara kemakmuran berdasarkan hukum yang dilandasi oleh Pancasila baik sebagai dasar negara maupun sebagai sumber dari segala sumber hukum dengan menolak absolutisme dalam segala bentuknya.[39]

Dalam kaitan dengan Pancasila menurut Bernard Arief Sidharta dapat dipertimbangkan kemungkinan untuk mengungkapkan konsepsi negara yang demikian ini dengan istilah “Negara Hukum Demokratis Kesejahteraan” untuk menunjuk pada penyempurnaan konsepsi negara “Negara Kesejahteraan” dengan menggabungkannya pada konsepsi “Negara Hukum” dan “Negara Hukum Demokratis”.[40] Dari aspek filsafat, karakteristik negara hukum Indonesia bersumber dari filsafat Pancasila yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945, tercermin pada lima nilai yang terdalam, yaitu nilai-nilai yang terdapat pada lima sila Pancasila.[41]

Mohammad Hatta pernah berkata bahwa apabila kita renungkan UUD 1945 sedalam-dalamnya, bahwa segala yang penting bagi bangsa, apalagi yang ditimpakan kepada rakyat sebagai beban materiil dan idiil, harus berdasarkan Undang-Undang, nyatalah bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum negara hukum yang berdasarkan Pancasila.[42] Semakin bertambah keinsafan hukum dalam masyarakat, semakin dekat kita pada pelaksanaan negara hukum yang sempurna.[43]

La Ode Husen berpendapat bahwa ungkapan “rechtsstaat” dapat diartikan sama dengan “negara yang berdasarkan atas hukum”, juga sering diartikan atau diterjemahkan dengan “negara hukum”. Oleh karena itu, dia lebih cenderung menggunakan ungkapan “negara hukum”, dimaksudkan “rechtsstaat”. Istilah “negara hukum” menurut dia adalah istilah Indonesia, yang mengandung makna yang khas atau paham Indonesia, tanpa harus menambahkan atribut yang lain, setelah kata “negara hukum”.[44] Konsep-konsep negara hukum itu oleh La Ode Husen ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel: 4

Konsep-konsep Negara Hukum[45]

KONSEP NEGARA HUKUM

CIRI-CIRI

UNSUR-UNSUR UTAMA

Nomokrasi Islam

Bersumber dari Quran dan Sunah

Nomokrasi bukan Teokrasi, Persaudaraan, dan Humanisme

Musyawarah, persamaan, peradilan bebas, kesejahteraan

Rechtsstaat

Bersumber dari rasio manusia, liberalistik/individualistik

Pengakuan/perlindungan hak asasi, trias politika, peradilan administrasi, Wetmatigberstuur.

Rule of Law

Bersumber dari rasio manusia, liberalistik/individualistik

Supremacy of law, equality before the law, individual rights

Socialist Legality

Bersumber dari rasio manusia, komunis, atheis, totaliter

Hukum sebagai alat sosialisme

Negara Hukum Pancasila

Hubungan erat antara negara dan agama, bertumpu pada Ketuhanan yang Maha Esa, asas kekeluargaan

Pancasila, sistem pemerintah berdasarkan atas hukum, konstitusi, peradilan bebas & peradilan administrasi, persamaan, pemisahan kekuasaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui ada beberapa istilah yang digunakan untuk menamai negara hukum di Indonesia, yaitu negara hukum Indonesia, negara hukum Pancasila, negara hukum berdasarkan Pancasila, negara berdasarkan hukum, dan negara Hukum Demokratis Kesejahteraan. Penamaan semacam ini memang boleh saja bahkan patut dibanggakan sebab dapat menjadi tanda keberanian mengemukakan pendapat mulai tumbuh di Indonesia. Akan tetapi, penamaan yang selalu mengaitkan dengan hal-hal yang khas Indonesia jika tidak disampaikan secara cermat dapat menjadi “halangan” bagi kalangan di luar Indonesia. Sehubungan dengan itu perlu dicari istilah lain yang tidak hanya menunjukkan sebagai sesuatu konsep yang berbeda dengan konsep yang sudah ada lebih dulu melainkan suatu konsep yang lebih baru dan lebih baik sehingga dapat diterima dimana saja. Dalam hal ini saya setuju dengan pendapat yang menggunakan istilah Negara Hukum. Keberanian menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia perlu semakin ditingkatkan sebagai salah satu upaya untuk semakin memperkenalkan bahasa Indonesia kepada bangsa-bangsa lain di berbagai negara.

Pertanyaan yang dapat dikemukakan, apakah dengan adanya konstitusi telah dijamin juga tegaknya suatu negara hukum? Jawabnya adalah jelas dan tegas: belum tentu.[46] Akan tetapi kenyataan itu jelas bukan merupakan alasan untuk menolak keberadaan konstitusi. Meskipun keberadaan konstitusi bukan merupakan jaminan penegakan negara hukum tetapi dapat menjadi jalan untuk menegakkan negara hukum. Sebaliknya, ketiadaan konstitusi bukan saja akan mempersulit penegakan negara hukum melainkan dapat menutup sama sekali kesempatan menegakkan negara hukum.

Keberadaan Undang-Undang Dasar baru merupakan langkah awal yang harus diikuti dengan langkah-langkah lain termasuk pembuatan berbagai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi sebagaimana telah disampaikan di muka yang penting adalah pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar itu terutama oleh orang-orang yang kebetulan duduk dalam pemerintahan atau memegang kekuasaan. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar sebagaimana peraturan perundang-undangan lain sangat ditentukan itikad baik.


[1] Bo Li, “Constitutionalism and the Rule of Law”, Perspectives, Vol.2, No.1. http://www.oycf.org/Perspectives/7_083100/constitutionalism_and_the_rule_o.htm, [4/4/05]

[2] Franz Magnis Suseno, “50 Tahun Negara Hukum”, dalam Imam Anshori Saleh & Jazim Hamidi, Memerdekakan Indonesia Kembali, Perjalanan Bangsa dari Soekarno ke Megawati, Jogjakarta: IRCiSoD, 2004, hlm. 64.

[4] Ibid, hlm. 79.

[5] Franz Magnis Suseno, “50 Tahun Negara Hukum”, dalam Imam Anshori Saleh & Jazim Hamidi, hlm. 66.

[6] Jimly Asshiddiqie, Agenda Pembangunan…, hlm. 92-93.

[7] B Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, Jentera Jurnal Hukum, Jakarta, Edisi 3 Tahun II November 2004, hlm. 123.

[8] A.V Dicey, Introduction To The Study of The Law of The Constitution, London: Macmillan Press, 1971, hlm. 202-203.

[9] Miriam Budiardjo,Dasar-dasar Ilmu Politik, hlm. 58.

[10] Rukmana Amanwinata, “Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945”, Disertasi, Bandung: Universitas Padjadjaran, 1996, hlm.99.

[11] Padmo Wahjono, “Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional”, dalam Busyro Muqoddas M, Salman Luthan, Muh. Miftahudin, Politik Pembangunan Hukum Nasional, Yogyakarta, UII Press, 1992, hlm. 40-41.

[13] S.F Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2003, hlm. 1.

[14] Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 29.

[15] Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995, hlm. 5.

[16] B Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, hlm. 124-125.

[17] Joseph Raz, The Authority of Law, Essays on Law and Morality, Oxford: Oxford University Press, 1983, hlm. 212.

[18] Paulus Effendi Lotulung, “Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Rechtsstaat Republik Indonesia” dalam Selo Soemardjan (penyunting), Hukum Kenegaraan Republik Indonesia, Teori, Tatanan, dan Terapan, Untuk Memperingati Kelahiran Almarhum Prof. Djokosoetono,S.H., Yayasan Ilmu-ilmu Sosial dan Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 129-130.

[19] Thoga H Hutagalung, “Hukum dan Keadilan Dalam Pemahaman Filsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”, Disertasi, Bandung: Universitas Padjadjaran, 1996, hlm. 325.

[20] Norman Barry, An Introduction to Modern Political Theory, London: Macmillan Press, 2000, hlm. 51.

[21] John Alder, Constitutional and Administrative Law, London: Macmillan, 1989, hlm. 42.

[22] Ibid, hlm. 39.

[23] Sjachran Basah, Perlindungan Hukum terhadap sikap tindak Administrasi Negara, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 1.

[24] R Sri Soemantri Martosoewignjo, “Pasang Surut Kehidupan Konstitusi Tergantung Politik”, dalam Imam Anshori Saleh & Jazim Hamidi, Memerdekakan Indonesia Kembali, Perjalanan Bangsa dari Soekarno ke Megawati, Jogjakarta: IRCiSoD, 2004, hlm. 151.

[25] Jimly Asshiddiqie, “Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan”, pidato diucapkan pada upacara pengukuhan jabatan Guru Besar Tetap Madya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok: 13 Juni 1998, hlm. 5.

[26] Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hlm. 71.

[27] Mochtar Kusumaatmaadja & B Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung, Alumni, 2000, hlm. 43.

[28] Ibid, hlm. 134-135.

[29] Ibid, hlm. 134-135.

[30] Moh. Mahfud M.D, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: UII press, 1993, hlm. 96-98.

[31] Pasal-pasal dalam pendapat ini sebelum perubahan UUD 1945

[32] Muhammad Tahir Azhary, hlm. 72.

[33] Moh. Mahfud M.D, Dasar dan Struktur…, hlm. 96-98.

[34] Sunaryati Hartono, Apakah The Rule of Law itu?, Bandung: Alumni, 1982, hlm 110.

[35] Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidan Indonesia, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 22-23.

[36] Fatkhurohman, Dian Aminudin, Sirajudin, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 8.

[37] A Mukhtie Fadjar, Tipe Negara Hukum, Malang: Bayunedia Publishing, 2004, hlm. 37.

[38] Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1999, hlm. 48-49.

[39] Sjachran Basah, Eksistensi dan…, hlm. 148.

[40] Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum…, hlm. 49.

[41] Thoga H Hutagalung, op. cit., hlm. 329.

[42] Mohammad Hatta, “Menuju Negara Hukum”, pidato pada penerimaan gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia, Jakarta: Tanggal 30 Agustus 1975, dalam Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lima Puluh Tahun Pendidikan Hukum di Indonesia, Himpunan Karya Ilmiah Guru-guru Besar Hukum di Indonesia, Jakarta: FH UI, 1974, hlm. 218.

[43] Ibid, hlm. 221.

[44] La Ode Husen, Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Utomo, Bandung, 2005, hlm. 61.

[45] Ibid, hlm. 66.

[46] Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban Yang Adil, Jakarta: Grasindo, 2004, hlm. 220.

2 pemikiran pada “Negara Hukum

  1. Terimakasih Buat kesedian Bapak Budi atas kesediaan membuat tulisan hukum dalam blog…
    ada satu pertannyaan yang saya ingin ajukan…
    Adakah Batasan-Batasan tentang Penafsiran yang dilakukan oleh Hakim sehingga dapat mengurangi putusan Kontoversi yang ada…? contohnya pada putusan Peninjauan Kembali yang banyak mengundang Kontroversi.
    ====>Ada berbagai pembatasan, mengenai hal ini harus jelas dulu mengenai putusan hakim dari lembaga peradilan mana, misal apakah putusan perkara perdata, pidana, tata usaha negara, atau perkara yang lain sebab masing-masing mempunyai ketentuan terutama hukum acara sendiri.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s