Hukum Tata Negara / Constitutional Law

The opening pages of the textbook on constitutional law frequently pose the question: what are constitutional?

Tata Negara berarti sistem penataan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan mengenai substansi norma kenegaraan. Dengan perkataan lain, ilmu Hukum Tata Negara dapat dikatakan merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur-struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara.<!–[if !supportFootnotes]–>[2]<!–[endif]–>

 

Definisi Hukum Tata Negara

 

J.H.A Logemann

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Het staatsrecht als het recht dat betrekking heeft op de staat –die gezagsorganisatie- blijkt dus functie, dat is staatsrechtelijk gesproken het amb, als kernbegrip, als bouwsteen te hebben. Bagi Logemann, jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Oleh karena negara merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam keseluruhannya maka dalam pengertian yuridis negara merupakan organisasi jabatan atau yang disebutnya ambtenorganisatie.<!–[if !supportFootnotes]–>[3]<!–[endif]–>

Lebih lanjut dikatakan oleh Logeman bahwa Hukum Tata Negara menangani urusan-urusan:

<!–[if !supportLists]–>(i) <!–[endif]–>de intelling der ambten en hun inrichting (pembentukan jabatan dan susunannya)

<!–[if !supportLists]–>(ii) <!–[endif]–>de aanwijzing der ambtsdrager (pengangkatan pemangku jabatan)

<!–[if !supportLists]–>(iii) <!–[endif]–>de plichten, de taken, aan het ambt verbonden (kewajiban, tugas yang terikat pada jabatan itu)

<!–[if !supportLists]–>(iv) <!–[endif]–>he gezag, de rechtsbevoegheden (wibawa, kewenangan hukum yang terikat pada jabatan itu)

<!–[if !supportLists]–>(v) <!–[endif]–>het gerondgebied en de personenkring, waarover de taak en de bevoegheid van het ambt zich uitstrekken (lingkungan daerah dan lingkaran personil, atas nama tugas dan wewenang jabatan itu meliputinya)

<!–[if !supportLists]–>(vi) <!–[endif]–>de onderlinge gezagsverhouding der ambten (hubungan kewenangan jabatan satu sama lain)

<!–[if !supportLists]–>(vii) <!–[endif]–>opvolging van ambten (peralihan jabatan)

<!–[if !supportLists]–>(viii) <!–[endif]–>de betrekking tussen ambt en ambtsdrager (hubungan antara jabatan dengan pemangku jabatan).<!–[if !supportFootnotes]–>[4]<!–[endif]–>

 

O. Hood Philips, Paul Jackson, and Patricia Leopold

The Constitutional Law od state is the law relating to its constitution.<!–[if !supportFootnotes]–>[5]<!–[endif]–>

<!–[if !supportFootnotes]–>

<!–[endif]–>

<!–[if !supportFootnotes]–>[1]<!–[endif]–> Eric Barendt, Constitutional Law, Oxford, Oxford University Press, 1998, hal. 1.

<!–[if !supportFootnotes]–>[2]<!–[endif]–> Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2008, hal. 2.

<!–[if !supportFootnotes]–>[3]<!–[endif]–> Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2008, hal. 15.

<!–[if !supportFootnotes]–>[4]<!–[endif]–> Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2008, hal. 15-16.

<!–[if !supportFootnotes]–>[5]<!–[endif]–> O. Hood Philips, Paul Jackson, and Patricia Leopold, Constitutional and Administrative Law, Sweet & Maxwell, London, 2001, p. 8.

27 pemikiran pada “Hukum Tata Negara / Constitutional Law

  1. Sebagaimana pernyataan anda, di Indonesia HTN sudah berjalan tetapi belum maksimal. Untuk saja HTN sudah berjalan, andai tidak? Indonesia akan mundur.
    Menurut pengamatan saya, salah satu penghambat utama Indonesia tidak maju-maju adalah penyalahgunaan ke-Tuhan-an. Semua orang Indonesia dapat dikatakan mengaku ber-Tuhan, tetapi dapat dipastikan hanya sedikit yang sungguh-sungguh ber-Tuhan. Andai sungguh-sungguh ber-Tuhan, tentu di negara ini tidak akan ada lagi koruptor dll.

  2. Mungkin maksud anda bukan ilmu tata negara tetapi ilmu hukum tata negara yach? Manfaat ilmu ini banyak, terutama menata negara supaya baik terutama dengan mengatur berbagai kewenangan yang diperlukan suatu negara secara tepat.

  3. pak saya mau tanya.
    seiring berjalan nya HTN yang belum maksimal di Indonesia
    yang mengakibatkan Indonesia tidak maju – maju ,
    apalagi yang menjadi penghalang bagi Negara Indonesia
    sehingga tidak maju – maju ?

  4. Sebenarnya sudah berjalan tetapi belum maksimal. Akan tetapi, penyebab negara kita tidak/belum maju-maju menurut saya bukan Hukum Tata Negara saja. Untuk ada Hukum Tata Negara, kalau tidak saya kira negara kita sudah lebih parah🙂

  5. assalamualaikum
    hukum tata negara yang di indonesia ini apakah sdah berjalan? jikalau memang sdah berjalan kenapa negara kita tidak maju-maju….?
    trima kasih
    wass.

  6. nanya dikit,
    bagaimana sebenarnya susunan sistem ketatanegaraan

    kita,apakah kejaksaan agung kedudukannya sama/dibawah

    mahkamah agung atau merupakan bagian dari mahkamah

    agung,dan apakah menteri hukum dan ham kedudukannya sama

    dengan kejaksaan agung dan mahkamah agung atau dibawah

    mahkamah dan kejaksaan agung? sekian dan terima kasih

  7. Hukum Tata Negara dalam arti luas mencakup Hukum Tata Negara dalam Arti Sempit dan Hukum Administrasi Negara. Hukum Tata Negara dalam arti sempit membahas atau m.engatur negara dalam keadaan “diam”, sebagai contoh mengatur tentang wewenang sebuag lembaga negara. Sementara itu, Hukum Administrasi Negara membahas atau mengatur negara dalam keadaan bergerak. Hukum Administrasi Negara mengatur tentang penggunaan wewenang suatu lembaga negara yang diatur Hukum Tata Negara dalam Arti Sempit. Misalnya: Presiden mempunyai wewenang mengangkat duta besar. Ketentuan mengenai tata cara mengangkat seseorang menjadi duta besar diatur dalam Hukum Administrasi Negara, termasuk mengenai Keputusan/Ketetapan pengangkatan seseorang menjadi duta besar atau dalam bahasa sehari-hari SK (Surat Keputusan) pengangkatan.
    Semoga penjelasan singkat ini cukup membantu. Terima kasih

  8. ass..
    pak saya mau tanya?
    bagimana hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara, dan tolong berikan contonya…
    terima kash.

  9. pak saya mau nanya??
    apa kah yang sekarang terjadi antara lembaga kepolisian dan KPK ini bisa masuk dalam lapangan hukum tata negara?
    bila iya tolong jelaskan bagaimana caranya pak,trim”s…………………

  10. Mengenai perbedaan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara terdapat banyak pendapat. Secara sederhana, Hukum Tata Negara membahas negara dalam keadaan diam sedangkan Hukum Administrasi Negara membahas negara dalam keadaan bergerak. Pengertian bergerak di sini memang betul-betul bergerak, misalnya mengenai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan itu harus diserahkan/dikirimkan dari Pejabat Tata Usaha Negara kepada seseorang. Trims

  11. Manfaat belajar HTN sangat banyak, antara lain dapat mengetahui kewenangan lembaga-lembaga negara. Selain itu, belajar HTN sangat bermanfaat untuk membiasakan diri berpikir secara sistematis. Adapun hubungan HTN dengan Hukum Administrasi Negara dan Ilmu Politik adalah sama-sama mempelajari negara meskipun dari sudut pandang yang berbeda.

  12. Pak sebenarnya apa sich arti yang sebenarnya dari istilah hukum “aanwijzing”?
    Mungkin bisa dibantu dengan kalimatnya ya pak.
    Terimakasih
    ====>Aanwijzing secara sederhana dapat diartikan sebagai pertemuan atau rapat yang diadakan oleh panitia pengadaan barang/jasa untuk menjelaskan pekerjaan kepada calon penyedia barang/jasa. Aanwijzing berkaitan dengan tender untuk pengadaan barang/jasa.

  13. Terima kasih atas kerja keras bapak dalam menyajikan informasi yang sangat bermanfaat untuk kalayak banyak, khususnya para peminat ilmu hukum. semoga kerja keras bapak akan menjadi investasi kelak di akhirat nanti. amien.

    terima kasih untuk kunjungan dan komentar yang disampaikan.

  14. Pak, apa yang di maksud dengan Hak-Hak Konstitusional? tq

    Istilah “konstitusional” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bersangkutan dengan, sesuai dengan, atau diatur oleh konstitusi suatu negara. Dengan demikian Hak-hak konstitusional dapat diartikan sebagai hak-hak yang diatur dalam konstitusi suatu negara.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s