UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008

Penerapan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008

Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Berdasarkan Hukum Tata Negara·

Oleh:

Budiman N.P.D Sinaga*

A. Pendahuluan

Dari data yang diberikan Panitia dapat diketahui bahwa manfaat yang ingin diperoleh dari seminar ini adalah:

  1. Masyarakat dapat memahami bagaimana cara memilih Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilihan Umum Legislatif[2] tanggal 9 april 2009.
  2. Masyarakat dapat memahami isi substansi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

B. UU No.10 Tahun 2008 dan Hukum Tata Negara

Dalam rangka memperkaya pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD maka pada kesempatan ini akan diselidiki penerapan dari sudut pandang hukum terutama Hukum Tata Negara. Menurut Logemann hal-hal yang diselidiki Hukum Tata Negara adalah:

a) jabatan-jabatan apakah yang terdapat dalam susunan kenegaraan tertentu, b) siapakah yang mengadakan jabatan-jabatan itu, c) bagaimanakah cara melengkapinya dengan pejabat, d) apakah tugasnya (lingkungan pekerjaannya), e) apakah wewenang hukumnya, f) dalam batas-batas apakah organisasi negara (dan bagian-bagiannya) menjalankan tugas kewajibannya.[3]

Dengan berpedoman pada pendapat Logemann tersebut selanjutnya akan diselidiki mengenai Dewan Perwakilan Rakyat melalui suatu penelitian hukum normatif sederhana. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:[4] 1. Penelitian terhadap azas-azas hukum; 2. Penelitian terhadap sistematik hukum; 3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; 4. Perbandingan hukum; 5. Sejarah hukum.

Akan tetapi, pada kesempatan ini hanya akan dilaksanakan salah satu jenis, yaitu penelitian terhadap taraf sinkronisasi terutama taraf sinkronisasi vertikal, yakni apakah perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan, apabila dilihat dari sudut hirarki perundang-undangan tersebut.[5]

Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

c. Peraturan Pemerintah;

d. Peraturan Presiden;

e. Peraturan Daerah.

Selanjutnya akan disampaikan ketentuan tentang DPR dalam dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan UU No. 10 Tahun 2008. Fungsi Undang-Undang adalah menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945 baik yang tersurat maupun yang tersirat sesuai dengan asas negara berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan asas konstitusionalisme.[6]

UUD 1945

UU No. 10 Tahun 2008

Pasal 19 ayat (1): Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum.

Pasal 1 angka 1: Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 angka 2: Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 20 ayat (1): Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Pasal 20A ayat (1): Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Pasal 21 ayat (1): Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

Pasal 50: Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan:

a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;

e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;

f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

h. sehat jasmani dan rohani;

i. terdaftar sebagai pemilih;

j. bersedia bekerja penuh waktu;

k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali;

l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan;

m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan

p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.


Sebagaimana telah disampaikan bahwa Fungsi Undang-Undang adalah menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945. Dengan demikian, semestinya ketentuan dalam setiap Undang-Undang harus mampu memenuhi kebutuhan yang diatur dalam UUD 1945. Jika UUD 1945 mengatur tentang kekuasaan, fungsi, hak, atau hal-hal lain dari sebuah lembaga negara maka UU harus dapat mengatur lebih lanjut agar kekuasaan, fungsi, dan hak tersebut dalam dilaksanakan.

Dari ketentuan tentang DPR dalam UUD 1945 dapat diketahui bahwa lembaga ini memegang kekuasaan membentuk undang-undang serta memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Sedangkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Sehubungan dengan itu, seharusnya Undang-Undang yang menyelenggarakan pengaturan lebih lanjt tentang DPR harus dapat mengisi lembaga negara ini dengan orang-orang yang mampu melaksanakan kekuasaan, fungsi, dan hak yang diberikan. Akan tetapi, dari persyaratan untuk menjadi calon anggota DPR tidak satu pun yang dapat mematikan anggota DPR pasti mampu melaksanakan kekuasaan, fungsi, dan hak yang diberikan UUD 1945. Kenyataan ini akan menyebabkan pemilihan umum hanya sebagai sarana legitimasi politik. Padahal dalam suatu negara demokrasi semestinya pemilihan umum bukan sekedar sebagai sarana legitimasi politik melainkan juga sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat.[7]

C. Penutup

Kesimpulan:

1. UU Nomor 10 Tahun 2008 belum secara tepat menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945.

2. Penerapan UU Nomor 10 Tahun 2008 belum dapat menjamin akan terpilih anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mampu melaksanakan kekuasaan, fungsi, dan hak yang diberikan UUD 1945.

Saran:

1. Pada masa datang setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persyaratan keanggotaan suatu lembaga harus disesuaikan dengan kekuasaan, fungsi, hak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan lembaga sehingga dapat diharapkan akan diperoleh calon anggota dan anggota yang tepat. Penerapan Undang-Undang Pemilu kelak akan menghasilkan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tepat.

2. Dalam kaitan dengan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD maka siapapun yang dipilih di antara calon-calon yang ada kelak akan terpilih orang yang mampu melaksanakan kekuasaan, fungsi, dan hak lembaga.

—–bnpds.wordpress.com—–

Persetujuan Dengan Bung Karno[8]

Ayo! Bung Karno kasi tangan mari kita bikin janji

Aku sudah cukup lama dengar bicaramu,

dipanggang atas apimu, digarami oleh lautmu

Dari mulai tgl. 17 Agustus 1945

Aku melangkah ke depan berada rapat di sisimu

Aku sekarang api aku sekarang laut

Bung Karno! Kau dan aku satu zat satu urat

Di zatmu di zatku kapal-kapal kita berlayar

Di uratmu di uratku kapal-kapal kita bertolak & berlabuh

Chairil Anwar


DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sri Soemantri, Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara ASEAN, Bandung: Tarsito, 1976.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Press, 1990.

H.A.S Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

Aderson Situngkir, Sistem Pemilu dan Ketahanan Nasional, Bandung, Pustaka Sutra, 2008

Chairil Anwar, Aku ini Binatang Jalang, Koleksi Sajak 1942-1949, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


· Makalah disampaikan pada Seminar “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008”, Medan, Universitas HKBP Nomensen, 12 Maret 2009.

* Dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen. Pendidikan Tinggi: Sarjana Hukum: Universitas Padjadjaran; Magister Hukum: Universitas Indonesia; Doktor Ilmu Hukum: Universitas Padjadjaran.

[2] Menurut saya tidak tepat digunakan istilah pemilihan umum legislatif sebab berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain dapat diketahui bahwa DPR, DPD, dan DPRD tidak hanya memiliki fungsi legislasi serta tidak hanya DPR, DPD, dan DPRD yang memiliki fungsi legislasi.

[3] Terpetik dari Sri Soemantri, Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara ASEAN, Bandung: Tarsito, 1976, hlm. 14.

[4] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Press, 1990, hal. 15.

[5] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, hal. 19.

[6] H.A.S Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hal. 156

[7] Lihat Aderson Situngkir, Sistem Pemilu dan Ketahanan Nasional, Bandung, Pustaka Sutra, 2008, hal. 29-31

[8] Chairil Anwar, Aku ini Binatang Jalang, Koleksi Sajak 1942-1949, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal. 71.

Satu pemikiran pada “UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s