Aspek Hukum Ekonomi & Pariwisata Internasional

Aspek Hukum Ekonomi dan Kerja Sama Pariwisata Internasional[1]

Dr. Budiman N.P.D Sinaga,S.H.,M.H.[2]

Pada saat ini dapat dikatakan tidak ada satu orang pun yang dapat hidup tanpa orang lain. Oleh karena itu, setiap orang senantiasa perlu bekerja sama dengan orang lain bahkan bekerja sama dengan orang-orang yang berasal dari negara atau bangsa yang berbeda, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan pariwisata. Selain itu, pada saat ini tidak ada satu aspek kehidupan manusia pun yang tidak berkaitan dengan hukum.  Dengan demikian, berbagai aspek kehidupan manusia itu, termasuk ekonomi dan pariwisata, semakin perlu dilihat dari sudut pandang hukum yang memperhatikan kepentingan orang-orang yang berasal dari berbagai negara/bangsa.

Hubungan pergaulan diantara bangsa-bangsa selalu menimbulkan konsekuensi yang kompleks dan beragam. Terdapat berbagai karakter atau sifat khusus dari berbagai bangsa di dunia disebabkan perbedaan adat istiadat, perbedaan.kemampuan ekonomis, perbedaan tingkat teknologi dan akhirnya semuanya itu terefleksi pada perbedaan sistem hukum.[3] Oleh karena itu, terbuka kemungkinan sesuatu perbuatan merupakan perbuatan yang tidak dilarang menurut hukum satu negara tetapi dilarang menurut hukum negara lain.

Pariwisata dan Perdagangan Internasional

Istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah.[4] Pada hakikatnya berpariwisata adalah suatu proses kegiatan bepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.[5]

Bisnis pariwisata adalah aspek kegiatan keparawisataan yang berorientasi pada penyediaan jasa pariwisata. Bisnis pariwisata meliputi seluruh kegiatan penyediaan jasa (services) yang dibutuhkan wisatawan. Kegiatan ini meliputi jasa perjalanan (travel) dan transportasi (transportation), penginapam (accommodation), jasa boga (restaurant), rekreasi (recreation), dan jasa-jasa lain yang terkait, seperti jasa informasi, telekomunikasi, penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan tertentu, penukaran uang (money changer), dan jasa hiburan (entertainment).[6]

Perdagangan jasa pariwisata dapat bersifat (domestic tourism) dan dapat juga bersifat internasional (international tourism). Bersita domestik, apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan di dalam wilayah satu negara, oleh pelaku bisnis domestik terhadap wisatawan domestik. Bersifat internasional apabila di dalamnya terkandung unsur asing, baik karena status personil penyedia jasanya, lokasi, maupun pasar yang dilayaninya.[7] Dengan kata lain perdagangan jasa pariwisata dapat merupakan perdagangan internasional juga.

Perdagangan internasional berkaitan dengan berbagai aspek, termasuk hukum terutama Hukum Perdagangan Internasional. Schmitthoff  mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai: “…the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations“. Dari definisi ini didapatkan unsur-unsur sebagai berikut.

1)      Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hukungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata.

2)      Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.[8]

Cakupan dari hukum ini menurut Schmitthoff meliputi: 1) Jual beli dagang internasional: (i) pembentukan kontrak; (ii) perwakilan-perwakilan dagang (agency); (iii)  pengaturan penjualan eksklusif; 2)  Surat-surat berharga; 3) Hukum mengenai kegiatan-kegiatan tentang tingkah laku mengenai perdagangan internasional; 4) Asuransi; 5) Pengangkutan melalui darat dan kereta api, laut, udara, perairan pedalaman; 6) Hak milik industri; 7) Arbitrase komersial.

Adapun prinsip-prinsip dasar (fundamental principles) dari bidang hukum ini menurut Aleksander Goldstajn ada tiga, yaitu: (1) Prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak (the principle of the freedom of contract); (2) prinsip pacta sunt servanda; dan (3) prinsip penggunaan arbitrase. Huala Adolf[9] menambahkan prinsip kebebasan komunikasi dalam arti luas termasuk di dalamnya kebebasan bernavigasi, yaitu kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapa pun juga dengan melalui berbagai sarana navigasi atau komunikai, baik darat, laut, udara, atau melalui sarana elektronik.

Sumber hukum perdagangan internasional meliputi perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan-putusan badan pengadilan dan doktrin, kontrak, dan hukum nasional.  Diantara berbagai sumber hukum tersebut yang terpenting adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh sendiri oleh para pedagang sendiri.[10]

Kontrak tersebut harus memenuhi beberapa standar internasional, seperti kewajiban memenuhi standar kualitas (quality standard), kejujuran (good faith and fair dealing), permainan bersih (fair play), perlindungan pihak lemah (protection for the weak), pembinaan usaha yang baik (good corporate governance), persaingan sehat (fair competition), perlindungan konsumen (consumer protection).[11]

Peran kontrak semakin penting ketika suatu pihak akan menjalin transaksi bisnis dengan pihak lain yang belum dikenal dan berada di luar negeri. Pembuatan kontrak internasional prosesnya lebih rumit daripada pembuatan kontrak di antara pihak-pihak yang berada dalam satu negara atau satu budaya. Dalam transaksi lintas batas, pihak-pihak yang menjalin hubungan biasanya tidak bertemu muka. Mereka memiliki nilai dan praktek sosial yang berbeda. Hukum yang diikutinya ditegakkan oleh pemerintah yang berbeda dengan sistem hukum yang berbeda pula. Faktor-faktor ini bisa melahirkan kesalahpahaman. Oleh karenanya pihak-pihak yang melakukan kontrak harus mendefinisikan pemahaman bersamanya dalam kontrak, dan akan lebih baik dalam persyaratan-persyaratan tertulis.[12] Kesalahanpahaman di antara para pihak yang berasal dari satu negara dan budaya sekalipun masih sering terjadi. Antara lain disebabkan pengertian para pihak untuk satu istilah berbeda meskipun berasal dari bahasa yang digunakan bersama-sama, contoh dalam bahasa Indonesia: “siap”, “maaf”.

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka dengan pengertian hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.[13] Sistem ini melahirkan prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang membuka kesempatan kepada para pihak yang membuat perjanjian untuk menentukan hal-hal berikut ini.

  1. Pilihan hukum (choice of law), dalam hal ini para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang hukum mana yang berlaku terhadap interpretasi kontrak tersebut.
  2. Pilihan forum (choice of jurisdiction), yakni para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa di antara para pihak dalam kontrak tersebut.
  3. Pilihan domisili (choice of domicile), dalam hal ini masing-masing pihak melakukan penunjukan di manakah domisili hukum dari para pihak tersebut.[14]

Pilihan hukum sangat penting dalam suatu perjanjian yang melibatkan pelaku bisnis atau subjek hukum yang berasal dari beberapa negara. Hukum yang berlaku di setiap negara di muka bumi ini dapat dikatakan tidak ada yang sama. Oleh karena itu, jika mereka hendak memilih menggunakan hukum salah satu negara harus dipilih hukum yang paling dimengerti.

Di dalam perdagangan internasional sering terjadi kasus-kasus yang mempermasalahkan tentang hukum negara mana yang akan dipakai apabila terjadi perselisihan. Secara umum kunci masalah ini terletak pada persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan di dalam sales contract yang memuat clausula tentang hukum yang akan dipakai. Prinsip umum dalam hal ini ialah bahwa hukum yang wajar yang berlaku bagi suatu kontrak adalah sistem hukum yang menunjukkan atas dasar sistem hukum tersebut kontrak dibuat atau transaksi berkaitan sangat dekat.[15]

Penutup/Renungan

Setiap masyarakat yang normal memiliki suatu perasaan keadilan yang relatif merata terhadap bentuk-bentuk perilaku yang adil atau tidak adil yang paling umum. Adalah sukar untuk membayangkan bahwa seorang warga masyarakat yang normal menganggap suatu perbuatan adalah pencurian, selagi pada saat yang sama, tetangganya mengatakan itu bukan pencurian. Persoalannya adalah, dalam masyarakat-masyarakat yang sedang kacau, rasa keadilan itu mengalami distorsi, sehingga apa yang dianggap tidak adil oleh yang satu (misalnya: korupsi) dianggap wajar oleh yang lain dan sebaliknya.[16] Oleh sebab itu, jangan takut melakukan kegiatan ekonomi dan/atau pariwisata meskipun tidak/belum memahami hukum sebab pada kenyataannya tidak semua orang berkesempatan/berkeinginan mendalami hukum secara khusus/mendalam.

—–budiman_npds—–

DAFTAR PUSTAKA

Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.

Chairul Anwar, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001.

Gamal Suwantoro, Dasar-dasar Pariwisata, Yogyakarta:  Andi, 2004.

Gunarto Suhardi, Beberapa Elemen Penting dalam Hukum Perdagangan Internasional, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004.

Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Ida Bagus Wyasa Putra, dkk., Hukum Bisnis Parawisata, Bandung:  Refika Aditama, 2003.

Karla C. Shippey, Menyusun Kontrak Bisnis Internasional, Jakarta: Penerbit PPM, 2004.

Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1996.

Taryana Soenandar, Prinsip-prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Indternasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.


[1] Makalah disampaikan di STIE Triatma Mulya – Denpasar, pada tanggal 29 April 2010.

[2] Dosen Universitas HKBP Nommensen – Medan.

[3] Gunarto Suhardi, Beberapa Elemen Penting dalam Hukum Perdagangan Internasional, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004, hal.13.

[4] Gamal Suwantoro, Dasar-dasar Pariwisata, Yogyakarta:  Andi, 2004, hal.3.

[5] Gamal Suwantoro, hal.3.

[6] Ida Bagus Wyasa Putra, dkk., Hukum Bisnis Parawisata, Bandung:  Refika Aditama, 2003, hal.17-18.

[7] Ida Bagus Wyasa Putra, dkk., hal.17-18

[8] Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hal.4.

[9] Huala Adolf, hal.17.

[10] Huala Adolf, hal. 90.

[11] Taryana Soenandar, Prinsip-prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Indternasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 7.

[12] Karla C. Shippey, Menyusun Kontrak Bisnis Internasional, Jakarta: Penerbit PPM, 2004, hal.1.

[13] Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1996 hal. 13.

[14] Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 137.

[15] Chairul Anwar, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hal. 3

[16] Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, hal.195.

7 pemikiran pada “Aspek Hukum Ekonomi & Pariwisata Internasional

  1. Terima kasih untuk kesempatan membaca tulisan saya. Saya pun memohon kepada rekan Dita untuk sudilah menelaah kembali sumber-sumber yang digunakan ketika belajar Hukum Perdagangan Internasional. terima kasih

  2. saya belajar Hukum Perdagangan Internasional. tidak mencakup sampai penyelesaian sengketa dengan choice of law. karena Huk Perdagangan Internasional masuk ranah Ius Publicum, shingga penyelesaian sengketa diatur oleh suatu forum seperti DSB WTO. dan subyeknya adalah Negara, Warga Negara serta People. Mohon sumbernya ditelaah lagi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s