Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat

TANGGAPAN/MASUKAN

Rancangan Undang-Undang Tentang Organisasi Masyarakat

 

 Disampaikan pada pertemuan dengan

Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Di Ruang Beringin Kantor Gubernur Sumatera Utara

pada tanggal 19 Maret 2012

No.

Draft RUU Tentang Organisasi Masyarakat

Tanggapan/Masukan

1 Menimbang: a. …hak asasi manusia… Lebih tepat digunakan istilah “hak konstitusional” untuk mempertegas bahwa hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang ini memang sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar dan bukan sekedar pelaksanaan hak-hak yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain termasuk tetapi tidak terbatas Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.
2 Pasal 7 ayat (2) Lingkup kegiatan Ormas…mencakup antara lain bidang: Penggunaan istilah “antara lain” akan menyebabkan ketidakpastian yang dapat menimbulkan masalah ketidakpastian hukum. Lebih tepat jika lingkup kegiatan diatur secara terperinci dan terbatas untuk menjamin kepastian hukum.
3 Pasal 9 Ormas….. dapat berbentuk badan hukum atau tidak badan hukum. Seharusnya hanya berbadan hukum supaya diperoleh kepastian tentang hak dan kewajiban Ormas.
4 Pasal 10 ayat (1)  …berupa perkumpulan atau yayasan. Lebih tepat jika hanya perkumpulan sesuai dengan pengertian “masyarakat” yang berarti lebih dari satu orang sementara yayasan dapat didirikan oleh satu orang.
5 Pasal 11 ayat (1) Badan hukum perkumpulan didirikan dengan kewajiban memenuhi persyaratan sebagai berikut: … Ketentuan tentang perkumpulan tidak tepat diatur dalam Undang-Undang ini melainkan harus dalam Undang-Undang tersendiri. Dengan demikian ketentuan lain dalam pasal 11 harus dihilangkan secara keseluruhan. Dalam hal ini DPR perlu memikirkan Undang-Undang tentang Badan Hukum yang akan mengatur mengenai badan hukum secara lengkap.
6 Pasal 23 …sesuai dengan akta pendirian atau ketentuan Anggaran Dasar. Ketentuan alternatif semacam ini dapat menimbulkan ketidakpastian atau paling tidak dualisme. Lebih baik ditegaskan saja sesuai dengan Anggaran Dasar. Sehubungan dengan ini perlu diatur/ditegaskan bahwa Akta Pendirian Ormas harus memuat Anggaran Dasar. Secara umum Akta Pendirian badan hukum memang memuat Anggaran Dasar.
7 Pasal 48 ayat (1), (2), dan (3) …mediasi dan konsiliasi… Ketentuan ini tidak perlu. Penyebutan mediasi dan konsiliasi saja dapat diartikan menutup kemungkinan penggunaan upaya-upaya penyelesain sengketa di luar pengadilan yang lain.
8 Pasal 49 ayat (2) …hanya dapat diajukan banding dan putusan pengadilan tinggi bersifat final dan mengikat. Ketentuan ini tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945 terutama Pasal 24. Semua proses akhir peradilan harus di Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.
9 Pasal 55 …penyesuaian 3 (tiga) tahun… Kedua Pasal ini berhubungan tetapi tidak jelas.  Bagaimana jika peraturan pelaksanaan tidak/belum dibentuk? Apakah lantas tidak perlu dilakukan penyesuaian? Menurut saya lebih tepat diatur bahwa penyesuaian dilakukan paling lambat satu tahun setelah semua Peraturan Pelaksanaan diberlakukan.
10 Pasal 56 peraturan pelaksanaan 2 (dua) tahun.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s