KETERANGAN AHLI Perkara Nomor: 54/PUU-X/2012 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia!

Perkara Nomor: 54/PUU-X/2012 merupakan permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Norma-norma yang diajukan untuk diuji adalah norma formil (pembentukan Undang-Undang). Menurut Pemohon, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara keseluruhan dalam proses pembentukannya telah mengabaikan asas-asas pembentukkannya (tujuan perubahan UU Nomor 10 Tahun 2008/UU Pemilu) untuk diperbaiki, disempurnakan dengan pertimbangan menampung aspirasi masyarakat untuk penyederhanaan Parpol dan penguatan sistem presidensiil, ternyata dari awal risalah hingga disahkannya UU aquo tidak terkandung maksud penyederhaan Parpol dan Penguatan Sistem Presidensiil). Dalam proses pembentukannya nyata-nyata mengabaikan dasar tujuan perubahan Undang-Undang, tujuan perubahan Undang-Undang untuk membentuk Undang-Undang yang lebih baik (leges condere legem melius mutato proposito).

            Menurut Pemohon, UU aquo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Alinea IV Pembukaan UUD 1945; Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3); Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28; Pasal 28C ayat (2); Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3); dan Pasal 28I ayat (2); Juncto Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2; Bab II Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5; Pasal 6 ayat (1); Pasal 18 huruf h; Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal-hal di atas,

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia,

perkenankan saya memberikan keterangan ahli sebagai berikut:

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat meliputi  pengujian formil dan/atau pengujian materiil. Pengujian kali ini adalah pengujian formil yaitu pembentukan Undang-Undang (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dikatakan tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang   Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, pengujian formil dan dan pengujian materiil, menurut saya, sesungguhnya senantiasa berkaitan, kedua pengujian itu ibarat dua sisi mata uang yang bisa dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, sehingga mengaitkan kedua pengujian akan selalu bermanfaat. Dalam pengujian materiil, materi muatan dalam ayat,  pasal,  dan/atau  bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia.

Dalam mengkaji perubahan peraturan perundang-undangan paling tidak ada empat aspek yang perlu diperhatikan, yaitu: Prosedur, mekanisme, sistem, dan substansi perubahan. Prosedur perubahan berkaitan dengan lembaga yang berwenang melakukan perubahan, kuorum, dan pengambilan keputusan.  Mekanisme perubahan berkenaan dengan langkah-langkah dalam pelaksanaan perubahan. Sistem perubahan berkenaan dengan dapat dilakukan melalui pembaharuan naskah jika perubahan dalam teks menyangkut hal-hal tertentu, pergantian naskah jika materi perubahan cukup mendasar dan banyak, atau  melalui naskah tambahan. Sedangkan substansi perubahan berkaitan dengan hal-hal atau materi yang diubah.

Prosedur, mekanisme, dan sistem perubahan dapat dikategorikan sebagai aspek formal perubahan sehingga dapat dilakukan pengujian formal. Sedangkan substansi perubahan dapat dikategorikan sebagai aspek materiil sehingga dapat dilakukan pengujian materiil.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia.

Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang yang paling penting menurut saya adalah Pasal 5 dan Pasal 20. Dari kedua Pasal tersebut dapat diketahui tentang prosedur pembentukan Undang-Undang bahwa lembaga negara yang dapat melakukan perubahan Undang-Undang adalah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain itu, pasal tersebut  juga berkaitan dengan pengambilan keputusan dengan mengharuskan setiap Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Dengan kata lain, keputusan untuk mengubah Undang-Undang harus dengan suara bulat. Ketentuan ini tentu saja bukan tanpa sengaja sebab dalam pengambilan keputusan lain yang diatur juga dalam UUD 1945 tidak diharuskan persetujuan bersama. Misalnya, keputusan untuk mengubah pasal-pasal Undang­Undang Dasar dapat dilakukan hanya dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratn Rakyat.

Ketentuan Pasal 5 dan 20 tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan dalam Pasal 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, serta negara Indonesia adalah negara hukum.

Pengertian negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berkaitan dengan pernyataan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, negara hukum yang dimaksudkan di sini adalah negara kesejahteraan (verzorgingsstaat). Pengertian kesejahteraan dalam negara kesejahteraan tidak hanya menyangkut jasmani (material) melainkan rohani (spiritual) juga.

Dari Pembukaan UUD 1945 dapat diketahui bahwa negara Indonesia merupakan sarana  mencapai tujuan bangsa Indonesia sesuai dengan cita-cita yang muncul pada saat memperjuangkan kemerdekaan untuk mendirikan suatu negara baru. Ketika memperjuangkan kemerdekaan itu yang diperjuangkan adalah kesejahteraan umum atau kepentingan seluruh bangsa Indonesia bukan kepentingan sekelompok orang meskipun kelompok itu merupakan mayoritas terlebih kepentingan seseorang.

Hal tersebut sangat tepat karena perjuangan kemerdekaan itu pun dilakukan secara bersama-sama oleh segenap bangsa Indonesia tanpa memandang mayoritas dan minoritas. Oleh karena itu, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang harus senantiasa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia atau kesejahteraan bersama bukan justru menutup kesempatan bagi sebagian bangsa Indonesia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pengambilan keputusan dalam pembentukan Undang-Undang harus dengan suara bulat.

Kesejahteraan bersama bagi bangsa Indonesia yang menyangkut jasmani (material) dan rohani (spiritual) antara lain diwujudkan dengan bersamaan kedudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dalam Pasal ini dinyatakan bahwa segala  warga  negara  bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan ketentuan ini, di Indonesia segala warga negara tidak hanya berkedudukan sama di dalam hukum melainkan di dalam pemerintahan juga. Oleh sebab itu, segala warga negara harus mempunyai kesempatan yang sama untuk duduk dalam pemerintahan termasuk untuk menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 di atas berbeda dengan ketentuan atau pengertian yang berlaku di negara lain. Misalnya di Inggris hanya berlaku equality before the law. Di Inggris memang tidak semua orang dapat menjadi kepala negara melainkan hanya keturunan King atau raja. Di sana  juga tidak semua orang dapat menjadi anggota badan perwakilan rakyat yang bernama House of Lord melainkan hanya keturunan bangsawan. Sementara itu, di Indonesia segala warga negara tidak hanya bersamaan kedudukan dalam hukum melainkan dalam pemerintahan juga. Oleh karena itu, di Indonesia  harus terbuka kesempatan bagi segala warga negara untuk masuk dalam pemerintahan termasuk tetapi tidak terbatas menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) segala  warga  negara  wajib menjunjung  hukum dan pemerintahan  itu dengan tidak ada kecualinya. Berarti, segala warga negara termasuk juga Presiden dan para anggota DPR wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak  ada  kecualinya. Dalam kaitan ketaatan terhadap Undang-Undang maka segala warga negara harus taat melaksanakan, tidak terkecuali Presiden dan Anggota DPR sekalipun.

Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bahwa Partai Politik Peserta  Pemilu  pada  Pemilu  terakhir  yang memenuhi  ambang  batas  perolehan  suara  dari  jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.

Ketentuan di atas mengubah ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi bahwa Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) tersebut belum pernah dilaksanakan tetapi sudah dilakukan perubahan bahkan perubahan yang sangat prinsipil. Perubahan semacam ini jika terus-menerus dilakukan akan dapat mengurangi bahkan menghilangkan kepastian hukum terutama dalam arti kepastian Undang-Undang. Perubahan semacam ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum atau setidak-tidaknya sebagai upaya untuk menghindari mentaati atau melaksanakan hukum. Padahal dalam Pasal 28D UUD 1945 sudah ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada perubahan Undang-Undang jika untuk tidak melaksanakan Undang-Undang. Pembentukan Undang-Undang tidak boleh melanggar hukum.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan yang jelas. Paling tidak ada tiga landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta  falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu, landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan  masyarakat dan negara.

Sedangkan, landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang  menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi  permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk  Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara  lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang  tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia.

Berdasarkan landasan-landasan tersebut terutama landasan filosofis maka secara umum dapat dikatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang harus berdasar kepada sumber segala sumber hukum negara yaitu Pancasila atau berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam hal pengambilan keputusan sangat jelas dinyatakan berdasarkan permusyawaratan. Oleh karena itu, setiap Undang-Undang harus memuat ketentuan yang memungkinkan pengambilan keputusan dalam permusyawaratan. Ketentuan Undang-Undang yang menutup kemungkinan mendasarkan keputusan dalam permusyawaratan tidak sesuai dengan Pancasila. Dalam hal ini termasuk ketentuan mengenai ambang batas perolehan suara telah menutup kemungkinan permusyawaratan serta kesejahteraan umum sebab selalu saja akan ada suara sebagian warga negara yang hilang. Selain itu, ketentuan ini jelas tidak sesuai dengan sila persatuan Indonesia.

Menurut saya, hal yang tidak dapat diabaikan dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia adalah prosedur pengambilan keputusan, yaitu harus dilakukan dalam permusyawaratan agar dapat menampung kepentingan segenap bangsa Indonesia. Pengambilan keputusan dengan cara lain dalam pembentukan Undang-Undang membuka peluang untuk melakukan pemaksaan kehendak oleh mayoritas terhadap minoritas bahkan menghilangkan sama sekali kepentingan minoritas ketika tidak terlibat langsung lagi dalam pengambilan keputusan itu.

Suara hilang berarti keterwakilan dari sebagian orang yang sesungguhnya sama-sama sebagai bangsa Indonesia hilang pula. Lambat laun keadaan ini akan menghilangkan kesempatan kemunculan keragaman pendapat yang sesungguhnya merupakan wujud dari kekayaan kemajemukan bangsa Indonesia yang sejak dulu kala sudah diakui bersama sebagaimana dituangkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Pada saat ini semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan lagi sekedar semboyan semata sebab sudah dimuat dalam Pasal 36A UUD 1945 sehingga sudah merupakan hukum yang mengikat. Dalam hal pembentukan Undang-Undang ketentuan Pasal 36A ini pun harus dilaksanakan atau dengan kata lain tidak boleh ada pembentukan Undang-Undang yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 36A UUD 1945.

Demikian pula Undang-Undang yang hanya memungkinkan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung dengan menutup kemungkinan perwakilan dapat dikatakan bertentangan dengan Pancasila yang menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Setidak-tidaknya di Indonesia harus tetap dibuka kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum dalam rangka pelaksanaan demokrasi perwakilan selain demokrasi langsung.

Akhirnya,

Majelis Hakim Mahkamah Konstitisi yang mulia,

Untuk mengingatkan kita tentang semangat kebersamaan para pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perkenankan saya menutup keterangan ahli ini dengan salam kebangsaan: Merdeka, merdeka, merdeka!

Jakarta, 31 Juli 2012

 

 

Dr. Budiman N.P.D Sinaga,S.H.,M.H.

Satu pemikiran pada “KETERANGAN AHLI Perkara Nomor: 54/PUU-X/2012 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s