Pemilihan Kepala Daerah

KAJIAN DAN TANGGAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Disampaikan pada pertemuan dengan

KOMISI II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  REPUBLIK INDONESIA

di Universitas Sumatera Utara,  Medan, 30 November 2012

Sehubungan dengan bahan-bahan yang diterima dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu:

  1. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah.
  2. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor…. Tahun… Tentang Pemiliham Kepala Daerah
  3. Pertanyaan terkait dengan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Perkenankah saya menyampaikan kajian dan tanggapan sebagai berikut:

Mengenai Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah patut disayangkan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi, terutama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sejak tahun tahun lalu sudah diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahkan dalam Pasal 102  Undang-Undang tersebut telah ditegaskan: “Pada  saat  Undang-Undang  ini  mulai  berlaku,  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan   Perundang-undangan (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  53,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik   Indonesia   Nomor   4389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Kenyataan ini cukup berakibat fatal, akibatnya Naskah Akademik ini pun tidak sesuai dengan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Hal ini dapat diketahui dengan cepat dengan melihat sistematika yang tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang baru tersebut. Dengan demikian isi dari Naskah Akademik itu pun dapat diduga belum sesuai dengan kehendak Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baru. Sehubungan dengan itu perlu disiapkan Naskah Akademik baru yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Hal ini membawa konsekuensi Rancangan Undang-Undangan lama yang disiapkan berdasarkan Naskah Akademik lama itu pun harus diganti juga.

Adapun mengenai pertanyaan terkait dengan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah dapat disampaikan kajian dan tanggapan  sebagai berikut:

  1. Terkait dengan mekanisme pemilihan kepala daerah, RUU  yang diusulkan Pernerintah mendasarkan kepada:
    1. Provinsi menjalankan dekonsentrasi dengan sifat regionalitasnya
    2. Kabupaten/Kota menjalankan desentralisasi dengan sifat lokalitasnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka RUU memuat formulasi pemilihan gubernur dan pemilihan bupati/walikota sebagai berikut:

  1. Pemilihan Gubernur

Mekanisme pemilihan yang paling kompatibel untuk diterapkan dalam pemilihan Gubernur adalah dengan mekanisme perwakilan yang dalam hal ini dipilih dalam melalui suara terbanyak oleh DPRD Provinsi yang bersangkutan (representative democracy)

  1. Pemilihan Bupati/Walikota

Mekanisme yang paling kompatibel dalam pemilihan secara langsung (direct democracy) oleh masyarakat di daerah yang besangkutan.

Bagaimana pandangan terhadap hal tersebut di atas? Bagaimana pula dengan ketentuan yang bersifat asimetris dalam RUU ini?

 

Menurut saya, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan: “Pancasila  merupakan sumber segala sumber hukum negara.” Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus senantiasa disesuaikan dengan Pancasila. Dalam Pancasila jelas disebutkan tentang “perwakilan”. Dengan demikian hanya demokrasi perwakilan yang dapat diterapkan di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas dalam pemilihan Kepala Daerah.

 

  1. Dalam draft RUU ini diatur tentang ketentuan pemilihan tidak satu paket antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Adapun hal-hal yang mendasari pemikiran tidak dipilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam satu paket adalah:
    1. Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya mengamanatkan untuk dilakukannya pemilihan terhadap kepala daerah, yakni Gubernur, Bupati dan Walikota.
    2. Kondisi geografis,demografis serta beban tugas antara satu daerah dan daerah lainnya berlainan, sehingga untuk daerah tertentu dimungkinkan memiliki wakil kepala daerah lebih dari satu orang guna mendukung kinerja dari seorang kepala daerah.
    3. Terkait dengan pengisian wakil kepala daerah tidak dalam satu paket dengan kepala daerah. Bagaimana melihat hal tersebut? bagaimana sesungguhnya pola pemilihan wakil kepala daerah yang lebih baik? Apakah menjadi persoalan utama ketika wakil kepala daerah berasal dari partai politik yang berbeda? Apakah wakil kepala daerah yang berasal dari jalur non partai politik (termasuk PNS) dianggap lebih baik?

Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan tentang wakil kepala daerah tidak lagi berada dalam ruang lingkup rancangan tentang Pemilihan Kepala daerah, akan tetapi secara komprehensif pengaturannya dimuat di dalam RUU tentang Pemerintahan Daerah. Bagaimana pandangan atas hal tersebut?

 

     Menurut saya, sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 keberadaan Wakil Kepala Daerah bukan suatu keharusan. Oleh karena itu, tidak perlu ada lagi jabatan Wakil Kepala Daerah. Adapun tugas-tugas yang selama ini dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah dapat dialihkan kepada pejabat-pejabat yang sudah ada di daerah.

 

  1. Terkait dengan persyaratan calon, draft RUU yang diajukan Pemerintah mendesain rancangan undang-undang ini untuk mewujudkan suatu kompetisi pemilihan kepala daerah yang dinamis dengan tetap mengaktualisasikan nilai-­nilai kesetaraan, dimana perlu adanya pembatasan bagi seorang calon yang  merupakan atau terdapat ikatan perkawinan dengan kepala daerah petaha. Desain ini mampu menjamin suatu kompetisi yang setara, dimana seorang kepala daerah untuk kepentingan dukungan bagi calon yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan yang bersangkutan. Desain ini mampu menciptakan suatu postur birokrasi yang netral sebagai akibat tidak adanya tekanan dari penguasa petahana. Bagaimana pandangan terhadap hal tersebut?

 

Menurut saya, mengenai hal ini harus dipehatikan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan  kedudukannya di dalam hukum  dan pemerintahan  dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”  Dengan demikian tidak boleh ada pembatasan bagi seseorang dengan alasan apapun untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah

 

  1. Terhadap ketentuan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, RUU ini hendak mengembalikan kewenangan penyelesaian sengketa dari Mahkamah Konstitusi ke Mahkamah Agung serta mengklasifikasikan tingkat peradilan yang berbeda bagi pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati/Walikota, yang dalam hal ini adalah bahwa Pemilihan Kepala Daerah merupakan bagian yang integral dari kebijakan desentralisasi politik di dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final, mengikat dan tidak dapat ditempuh upaya hukum lain membuat keputusan yang telah ditetapkan mengandung banyak kelemahan dalam pelaksanaannya di tataran praktis. Bagaimana pandangan terhadap hal tersebut?

 

Menurut saya, dalam pemilihan Kepala Daerah kepastian hukum sangat penting. Oleh karena itu, di lembaga manapun sengketa pemilihan Kepala Daerah diselesaikan harus tetap sebagai putusan final. Kemungkinan membuka upaya hukum lain akan mengurangi bahkan menghilangkan kepastian hukum. Dalam suatu negara hukum harus ada kepastian hukum. Padahal dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

 

  1. Saat ini muncul wacana diselenggarakannya pemilihan kepala daerah serentak dengan alasan efisiensi dan lebih memudahkan bagi rakyat pemilih. Bagaimana pandangan terhadap hal tersebut. Mohon tanggapan/masukan metode, konsep, dan bentuk simulasi yang sebaiknya seperti apa?

 

Menurut saya, pemilihan Kepala Daerah tidak perlu dilaksanakan secara serentak. Hal ini mengingat kebutuhan masih-masih daerah berbeda. Sebagai contoh, suatu daerah baru tentu harus segera memiliki Kepala Daerah yang tetap. Menunggu jadwal pemihihan Kepala Daerah yang serentak sangat mungkin akan mengganggu kelancaran pelaksanaan pemerintahan daerah.

 

  1. Disadari banyak kendala di dalam operasional penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Salah satunya adalah terkait pendanaan penyelenggaraan Pilkada, dimana saat ini terdapat banyak contoh kasus suatu anggaran hibah bagi penyelenggaraan Pilkada tidak dicairkan dengan latar belakang intervensi kekuasaan oleh kepala daerah petahana. Bagaimana pandangan terhadap hal tersebut?

 

      Menurut saya, kewenangan pencairan dana tersebut dialihkan saja dari Kepala Daerah kepada pejabat lain atau lembaga lain.

 

Demikian kajian dan tanggapan yang dapat saya sampaikan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.

 

 

 

Medan, 30 November 2012

 

 

 

Dr. Budiman N.P.D Sinaga,S.H.,M.H.

 

 

 

 

NB:

E-mail            : budiman_npds@yahoo.com

HP                  : 081314341229, 08158154588

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s