Pandangan dan Analisa Mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pandangandan AnalisaMengenai Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan[1]

 

Oleh:

Dr. Budiman N.P.D Sinaga,S.H.,M.H.[2]

 

 

Pendahuluan

          Manusia tidak dapat hidup sendiri sehingga selalu hidup bersama. Dalam kehidupan bersama itu diperlukan “sesuatu” agar hubungan antar manusia dapat berlangsung lancar.[3] Untuk memperlancar hubungan itu manusia memerlukan norma atau kaidah. Secara garis besar norma dapat dibedakan menjadi norma norma etika dan norma hukum atau hukum.

          Hukum pada pokoknya adalah produk pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan negara yang mengikat subjek hukum dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum berupa larangan (prohibire), keharusan (obligatere), atau kebolehan (permittere). Hukum negara adalah hukum yang ditetapkan dengan keputusan kekuasaan negara sebagai hasil tindakan pengaturan, penetapan, dan pengadilan.[4]

          Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dinyatakan: Negara  Indonesia adalah  negara hukum. Negara hukum bertalian erat dengan wibawa hukum yang amat diperlukan bagi pembangunan dan pembaharuan masyarakat.[5] Hukum berwibawa apabila hukum itu merupakan kekuatan sosial, apabila ia ditaati.[6]

          Peraturan adalah dasar dari negara hukum: Negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum, khususnya undang-undang.[7] Para ahli biasa membedakan antara undang-undang dalam arti materiel (wet ini materiele zin) dan undang-undang dalam arti formil (wet ini formele zin). Pengertian undang-undang dalam arti materiel itu menyangkut undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi, dan substansinya sedangkan undang-undang dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Pembedaan keduanya dapat dilihat hanya dari segi penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu undang-undang dapat dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi bentuknya, yang dapat dilihat sebagai dua hal yang sama sekali terpisah. Misalnya, bentuknya adalah telur tetapi isinya tempe.[8]

          Menurut I.C van der Vies, masalah bagaimana suatu undang-undang harus dibuat terutama mengenai syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh pembuat undang-undang. Syarat-syarat ini dapat diringkaskan sebagai “asas-asas pembuatan peraturan yang baik”.[9] Asas-asas ini mempunyai kaitan dengan berbagai aspek pembuatan peraturan, yaitu asas-asas yang berkaitan dengan “bagaimana” dan asas-asas yang berkaitan dengan “apa”-nya suatu keputusan yang masing-masing disebut asas-asas formal dan asas-asas material.[10]

 

Pandangan dan Analisa

          Berdasarkan pendapat dan ketentuan yang telah disampaikan di atas akan dikemukakan beberapa pandangan dan analisa terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3). Secara umum isi UUP3 dapat dikatakan merupakan keharusan (obligatere) sehingga seluruh ketentuan dalam UUP3 harus dilaksanakan. Jika UUP3 tidak dilaksanakan maka undang-undang ini dapat dikatakan tidak berwibawa.

          Dalam Pasal 5 UUP3 disebutkan bahwa dalam membentuk  Peraturan  Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a.  kejelasan tujuan;

b.  kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

c.  kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

d.  dapat dilaksanakan;

e.  kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f.  kejelasan rumusan; dan

g.  keterbukaan.

          Kemudian dalam Pasal 6 ayat (1) UUP3 disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a.  pengayoman;

b.  kemanusiaan;

c.  kebangsaan;

d.  kekeluargaan; 

e.  kenusantaraan; 

f.  bhinneka tunggal ika; 

g.  keadilan; 

h.  kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 

i.  ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 

j.  keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

          Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa selain  mencerminkan asas sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas  lain  sesuai  dengan  bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

          Kedua Pasal tersebut berisi asas-asas formal dan material yang harus dilaksanakan dalam pembentukan setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana telah disampaikan  isi UUP3 secara umum dapat dikatakan merupakan keharusan sehingga dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia asas-asas tersebut harus ditaati tanpa pengecualian apapun.

          Sebagai sebuah undang-undang yang menjadi peraturan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan UUP3 dapat dikatakan sudah baik. Jika saja setiap orang yang terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mau mempelajari dan melaksanakan UUP3 maka tidak akan mengalami banyak kesulitan lagi terlebih dengan keberadaan lampiran yang sangat mendetail.

          Meskipun demikian,  harus tetap diakui UUP3 ini pun tidak luput dari kekurangan. Dari pengalaman selama ini, tidak mudah mendapatkan “naskah” UUP3 yang benar. Akibatnya, sering ditemukan perbedaan antara ketentuan dalam UUP3 dan “naskah” UUP3. Contoh: Menurut ketentuan UUP3 harus ditulis seluruhnya  dengan  huruf  kapital  yang  diletakkan  di  tengah  marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma. Akan tetapi, “naskah” UUP3 yang tersedia tidak ditulis seperti itu. 

          Contoh lain: Dalam Lampiran UUP3 angka 284 disebutkan bahwa naskah  Peraturan  Perundang-undangan  diketik  dengan  jenis  huruf Bookman Old Style, dengan huruf 12, di atas kertas F4. Apakah pengertian “naskah” di sini? Apakah berupa rancangan atau dokumen resmi sebagai hasil pengundangan?

          Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. Dokumen-dokumen ini tidak dicetak di atas kerta F4, bukan?

          Berkaitan dengan kenyataan di atas akan sangat membantu masyarakat terutama mereka yang terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bila lembaga negara atau pejabat yang berwenang menyiapkan “naskah” resmi yang sudah sesuai dengan ketentuan dalam UUP3. Pengalaman sebagai dosen yang mengajar Legal Drafting, tidak mudah bagi mahasiswa memahami ketentuan UUP3 sebab “naskah” yang digunakan tidak dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melainkan berbagai penerbit atau percetakan. Akibatnya, “naskah” yang digunakan mahasiswa berbeda-beda.

 

Mahkamah Konstitusi

          Selanjutnya UUP3 akan dikaitkan dengan uji material di Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang  putusannya  bersifat  final  untuk menguji undang­undang  terhadap Undang­Undang Dasar. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UUP3 disebutkan bahwa materi muatan  yang  harus diatur dengan Undang-Undang berisi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi.

          UUP3 telah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Nomor  92/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi menyatakan beberapa ketentuan UUP3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun  1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini antara lain memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk terlibat dalam pembentukan undang-undang.

          Semula pembentukan undang-undang hanya melibatkan dua lembaga negara, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden tetapi setelah Putusan MK di atas terlibat DPD juga. Akan tetapi, sampai sekarang belum ada perubahan terhadap UUP3 sehingga masyarakat “awam” bahkan lembaga negara atau pejabat yang berwenang terutama di daerah sangat mungkin tidak/belum tahu sebagian dari UUP3 tidak berlaku lagi. Kenyataan yang sama sangat mungkin terjadi dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain yang diuji di MK. 

 

Penutup

          Perlu dipikirkan keharusan pengundangan setiap peraturan perundang-undangan diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style, dengan huruf 12, di atas kertas F4 supaya dapat langsung dijadikan contoh terutama semua peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sosialisasi peraturan perundang-undangan akan lebih mudah dilaksanakan tetapi lebih berhasil.[11]

          Sebagai penutup saya mengajak memperhatikan pernyataan berikut: “Suatu hukum dapat dikatakan efektif (yaitu, benar-benar mewujudkan perilaku yang diinginkan oleh hukum itu) dan memungkinkan terwujudnya pemerintahan yang baik (yaitu, benar-benar mewujudkan pembuatan keputusan oleh pemerintah yang tidak sewenang-wenang) hanya jika perancangnya menjadikan situasi, yaitu waktu dan sifat khusus dari daerah dimana hukum tersebut akan diberlakukan. Seorang perancang tidak dapat mencontek suatu hukum dari negara lain dan berharap pasti bahwa hukum tersebut akan berhasil di negara ini.[12]

          Menurut saya, semua perancang yang hadir di sini tidak dapat mencontek suatu hukum dari daerah lain dan berharap pasti bahwa hukum tersebut akan berhasil di daerah ini.

          Sekian dan terima kasih.

 

 

———- budiman_npds@yahoo.com ———-
Daftar Pustaka

 

 

Ann Seidman, Robert B Seidman, Nalin Abeysekere, Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang, diterjemahkan oleh: Johanes Usman, Endah P Wardhani, Ningrum Sirait, Jakarta, ELIPS, 2001.

Budiman N.P.D Sinaga, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Yogyakarta, UII Press, 2005.

I.C van der Vies, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan, alih bahasa: Linus Doludjawa, Jakarta, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2005.

Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang Di Indonesia, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara Dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia, Jakarta, Badan Penerbit Kristen, 1967.

 

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

 

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor  92/PUU-X/2012.


[1]Disampaikan dalam “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan” yang diselenggarakan oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Santika Premiere Dyandra Hotel & ConventionMedanpada tanggal 12 September 2013.

[2]S.H. (Universitas Padjadjaran), M.H. (Universitas Indonesia), Dr. (Universitas Padjadjaran). Sekarang Dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

[3]Budiman N.P.D Sinaga, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Yogyakarta, UII Press, 2005, hal. 7.

[4]Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang Di Indonesia, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal. 9.

[5]O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara Dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia, Jakarta, Badan Penerbit Kristen, 1967, hal. 3.

[6]O. Notohamidjojo, hal. 31.

[7]I.C van der Vies, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan, alih bahasa: Linus Doludjawa, Jakarta, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2005, hal. 1.

[8]Jimly Asshiddiqie, hal. 35.

[9]I.C van der Vies, hal. 5.

[10]I.C van der Vies, hal. 251.

[11]Itulah alasan utama tulisan ini diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style, dengan huruf 12, di atas kertas F4.

[12]Ann Seidman, Robert B Seidman, Nalin Abeysekere, Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang, Diterjemahkan oleh: Johanes Usman, Endah P Wardhani, Ningrum Sirait, Jakarta, ELIPS, 2001, hal.i.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s